Harusnya, Marzuki Mencontoh Mahfud....

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Badan Anggaran DPR Wa Ode Nurhayati merasa mendapat perlawanan dari sejumlah pihak di DPR saat dia mengungkapkan indikasi praktek calo anggaran di DPR. Alih-alih diakomodir, kejujuran Wa Ode tersebut justru ditanggapi berbeda oleh Ketua DPR Marzuki Alie.

Belum lama ini Marzuki melaporkan Wa Ode ke Badan Kehormatan (BK) DPR atas pernyataannya di Metro TV. Wa Ode menyebutkan, bahwa praktik mafia anggaran disebabkan oleh kesalahan pimpinan DPR.

Menanggapi sikap Marzuki Alie, Koordinator Indonesia Budget Center Arif Nur Alam menilai, selaku pimpinan DPR Marzuki Alie seharusnya menjadikan kejujuran Wa Ode sebagai momentum melakukan pembenahan penganggaran di DPR. Marzuki sedianya membuat investigasi untuk menindaklanjuti indikasi praktek-praktik mafia anggaran di DPR yang dimunculkan Wa Ode tersebut.

"Buat investigasi untuk mengakomodir kejujuran Wa Ode yang mengungkap bahwa mafia anggaran masih terjadi di tubuh DPR," kata Nur Alif dalam sebuah diskusi di Jakarta, Minggu (19/6/2011).

Diskusi tersebut juga dihadiri Wa Ode Nurhayati, Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Danang Widoyoko, peneliti ICW Abdullah Dahlan, Koordinator LBH Jakarta Nurkholis, dan aktivis Gerakan Pemberdayaan Suara Perempuan, Ani Sucipto.

Marzuki, lanjut Nur Alif, seharusnya mencontoh inovasi pembenahan lembaga yang dilakukan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD. Saat terdapat tuduhan adanya praktik korupsi di tubuh MK, Mahfud membuat investigasi untuk membuktikan hal tersebut.

"Kita lihat upaya inovatif yang dilakukan Mahfud. Investigasi, apakah benar adanya mafia calon di tubuh MK. Segera membuat tim, bukan membungkam, intimidasi, meneror sosok Wa Ode," ujarnya.

Sementara itu, Abdullah Dahlan menambahkan, ironis jika Wa Ode yang berupaya mengoreksi proses penganggaran di DPR justru mendapat perlawanan dari lembaganya sendiri.

"Resistensi justru ditunjukkan anggota DPR sendiri, bukan hanya banggar, pimpinan DPR sampai melaporkan Wa Ode ke BK DPR," katanya.

Sikap Marzuki Alie yang reaktif terhadap pernyataan Wa Ode tersebut, lanjut Abdullah, justeru patut dipertanyakan.

"Kalau tidak benar, seharusnya mereka tidak reaktif dan responsif melakukan serangan balik," ucapnya.

Dia melanjutkan, persoalan dugaan praktik mafia anggaran di DPR bukan hanya muncul dari pernyataan Wa Ode. Belum lama ini, mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, M Nazaruddin, juga mengemukakan adanya praktik calo anggaran di DPR. Hal itu diungkapkan Nazarruddin meskipun ia sendiri saat ini diduga terlibat.

"Kita dihebohkan dengan apa yang disampaikan Nazaruddin dari Singapura, terkait mafia anggaran, dana Sesmenpora sebenarnya diterima Wayan Koster, Wayan distribusikan ke anggota lainnya," ujar Abdullah.