Komnas PA Tolak UN Ulang

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) Arist Merdeka Sirait menolak adanya ujian nasional (UN) ulang, menyusul adanya dugaan kecurangan dalam pelaksanaan UN yang mencuat di Surabaya dan Jakarta dalam sepekan terakhir. Dengan adanya UN ulangan tersebut, menurutnya, sama saja dengan menimpakan kesalahan pada si anak.

"Saya sangat menolak adanya ujian ulangan karena jika ada ujian ulangan itu berarti anak yang disalahkan," ujar Arist seusai mediasi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di Balaikota, Jakarta, Kamis (16/6/2011).

Menurut Arist, dalam penanganan kasus anak harus selalu mengedepankan prinsip-prinsip perlindungan anak. Ia mengimbau jangan sampai anak-anak menjadi korban dari ambisi orang dewasa.

"Kan gurunya yg dicurigai nyebarin. Kenapa malah si anak yang jadi korban? Pembentukan tim investigasi ini juga akan melihat apakah ini hanya desain saja atau murni kecelakaan," tutur Arist.

Berdasarkan pertemuan yang tadi berlangsung, sudah ada kesepakatan perlunya solusi untuk mencari kebenaran terhadap laporan pengaduan tersebut sekaligus mencari tahu adanya kejadian serupa di SD lain. Oleh karena itu dibentuk tim investigasi gabungan yang terdiri dari berbagai elemen, terutama dinas terkait. Arist menegaskan, hasil dari tim investigasi nanti dapat dijadikan bahan evaluasi UN untuk tahun 2012.

Arist juga menyayangkan pernyataan Menteri Pendidikan Nasional Mohammad Nuh mengenai kesimpulan tidak adanya sontek massal di SD Gadel II Surabaya."Saya sangat kecewa dengan pernyataan Mendiknas tersebut. Secara tidak langsung, ia menyalahkan anak peserta didik tersebut. Itu merupakan pelanggaran terhadap anak," ujar Arist.

Dugaan kecurangan UN yang terjadi di Surabaya dan Jakarta berawal dari laporan yang disampaikan ibu siswa Gadel II Surabaya, Siami, dan ibu siswa SD 06 Petang Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Irma Winda Lubis. Dalam kasus SD 06 Petang Pesanggrahan, Irma melaporkannya ke Komnas PA. Kepada Kompas.com, Irma hanya menginginkan agar orang dewasa menyadari tindakan penanaman nilai-nilai kecurangan kepada anak-ana seharusnya tak boleh terjadi. Ia mengatakan, memiliki sejumlah bukti yang menunjukkan telah terjadi kecurangan dalam pelaksanaan UN di sekolah tempat anaknya menimba ilmu.