Hakim Ba'asyir Akan Tetap Dikawal Polisi

Kompas.com - 16/06/2011, 15:00 WIB
EditorInggried

JAKARTA, KOMPAS.com — Kepala Biro Operasional Polda Metro Jaya Komisaris Besar Sujarno menuturkan, pihaknya akan tetap mengawal majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memutus kasus terorisme dengan terdakwa Abu Bakar Ba'asyir. Pengawalan akan dilakukan hingga dinyatakan tidak perlu lagi. Hakim yang diketuai Herry Swantoro menjatuhkan hukuman 15 tahun penjara terhadap Ba'asyir dalam persidangan yang berlangsung di PN Jakarta Selatan, Kamis (16/6/2011).

"Pengamanan hakim tetap kami kawal setelah vonis ini. Habis ini, mereka juga ada kegitan ke MA (Mahkamah Agung), kami akan tetap kawal," ujar Sujarno, Kamis (16/6/2011), saat dijumpai di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.

Sujarno mengungkapkan, pengamanan terhadap majelis hakim Ba'asyir sudah dilakukan sejak persidangan pertama. "Dan akan tetap kami lanjutkan selama dinilai perlu. Sejauh beliau meminta kami, akan kami berikan. Kalau tidak minta, tetap akan kami berikan," ujarnya.

Bentuk pengamanan yang dilakukan adalah pengawalan melekat dan juga patroli di sekitar tempat tinggal majelis hakim. Tidak hanya hakim, jaksa penuntut umum (JPU) yang menuntut Ba'asyir hukuman seumur hidup pun juga mendapatkan pengawalan.

"Jaksa juga dapat pengawalan. Pengawalan melekat dan patroli," katanya.

Seperti diberitakan, Abu bakar Ba'asyir divonis 15 tahun penjara. Menurut hakim, Ba'asyir terbukti melakukan pidana dalam dakwaan subsider dengan Pasal 14 Jo Pasal 7 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Terorisme. Dalam uraian putusan, Ba'asyir dinilai terbukti merencanakan atau menggerakkan pelatihan militer bersama Dulmatin alias Yahyah Ibrahim alias Joko Pitono. Perencanaan itu dibicarakan keduanya di salah satu ruko di dekat Pondok Pesantren Al Mukmin Ngruki di Solo, Jawa Tengah, pada Februari 2009.

Perencanaan lanjutan melibatkan dua anggota Majelis Syuro JAT yakni Lutfi Haidaroh alias Ubaid dan Abu Tholut, serta Ketua Hisbah JAT Muzayyin alias Mustaqim. Pembicaraan dilakukan di beberapa lokasi seperti di Solo dan Ciputat, Tanggerang. Perencanaan yang dilakukan Ba'asyir termasuk mendanai kegiatan. Menurut hakim, Ba'asyir terbukti mengumpulkan dana dari berbagai pihak seperti dari Hariadi Usman sebesar Rp 150 juta dan Dr Syarif Usman sebesar Rp 100 juta. Saat meminta dana kepada keduanya, Ba'asyir menyebut dana akan digunakan untuk kegiatan jihad.

Baca tentang


    Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Periksa Nurhadi, KPK Konfirmasi soal Barang-barang yang Disita

    Periksa Nurhadi, KPK Konfirmasi soal Barang-barang yang Disita

    Nasional
    Periksa Bupati Blora, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang dari PT Dirgantara Indonesia

    Periksa Bupati Blora, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang dari PT Dirgantara Indonesia

    Nasional
    Tommy Soeharto Keberatan Namanya Dicatut dalam Kepengurusan Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr

    Tommy Soeharto Keberatan Namanya Dicatut dalam Kepengurusan Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr

    Nasional
    Ekonomi Indonesia Terkontraksi, Kemensos Percepat Penyaluran Bansos

    Ekonomi Indonesia Terkontraksi, Kemensos Percepat Penyaluran Bansos

    Nasional
    Sejauh Ini, Kedua Terpidana Kasus Novel Baswedan Belum Dijatuhi Sanksi Etik

    Sejauh Ini, Kedua Terpidana Kasus Novel Baswedan Belum Dijatuhi Sanksi Etik

    Nasional
    Capai Target Bauran Energi 23 Persen, Indonesia Kerja Sama dengan Inggris Luncurkan Program Mentari

    Capai Target Bauran Energi 23 Persen, Indonesia Kerja Sama dengan Inggris Luncurkan Program Mentari

    Nasional
    Jaksa Pinangki Mangkir Panggilan, Komisi Kejaksaan: Atasannya Kirim Surat

    Jaksa Pinangki Mangkir Panggilan, Komisi Kejaksaan: Atasannya Kirim Surat

    Nasional
    Tanggapi Klaim Risma, Satgas Sebut Zonasi Risiko Covid-19 Kewenangan Pusat

    Tanggapi Klaim Risma, Satgas Sebut Zonasi Risiko Covid-19 Kewenangan Pusat

    Nasional
    Masyarakat Diminta Bersikap Sempurna Saat Pengibaran Merah Putih di Istana

    Masyarakat Diminta Bersikap Sempurna Saat Pengibaran Merah Putih di Istana

    Nasional
    Awas, Ada Sarang Burung Walet Palsu Berbahan Bihun

    Awas, Ada Sarang Burung Walet Palsu Berbahan Bihun

    Nasional
    Marak Klaim Obat Covid-19, Kemenristek Imbau Masyarakat Cermati 3 Hal

    Marak Klaim Obat Covid-19, Kemenristek Imbau Masyarakat Cermati 3 Hal

    Nasional
    Satgas Covid-19 Akui Kemampuan Contact Tracing Masih Rendah

    Satgas Covid-19 Akui Kemampuan Contact Tracing Masih Rendah

    Nasional
    Tak Ikuti Saran Kemenkes, KPU Bakal Beri Sarung Tangan ke Pemilih di TPS

    Tak Ikuti Saran Kemenkes, KPU Bakal Beri Sarung Tangan ke Pemilih di TPS

    Nasional
    Partai Berkarya Kubu Tommy Soeharto Akan Tempuh Jalur Hukum Terkait SK Kemenkumham

    Partai Berkarya Kubu Tommy Soeharto Akan Tempuh Jalur Hukum Terkait SK Kemenkumham

    Nasional
    Menurut LPSK, 3 Hal Ini Jadi Alasan Mengapa RUU PKS Perlu Segera Disahkan

    Menurut LPSK, 3 Hal Ini Jadi Alasan Mengapa RUU PKS Perlu Segera Disahkan

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X