KPK Telah Terima Laporan PPATK

Kompas.com - 14/06/2011, 21:48 WIB
EditorNasru Alam Aziz

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Busyro Muqoddas mengungkapkan, pihaknya telah menerima sebagian laporan Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) soal 13 transaksi mencurigakan terkait kasus dugaan suap pembangunan wisma atlet SEA Games di Palembang, Sumatera Selatan.

Menurut Busyro, laporan tersebut akan dipelajari penyidik KPK terlebih dahulu. "Sudah kami terima sebagian, tapi belum seluruhnya. Detailnya seperti apa, kita belum melihatnya. Biarkan penyidik dulu yang mempelajarinya," kata Busyro, Selasa (14/6/2011) di Jakarta.

Kepala PPATK Yunus Husein menyatakan, pihaknya akan menelusuri 13 transaksi mencurigakan yang ditemukan pekan lalu terkait dugaan suap pembangunan wisma atlet SEA Games.

Pekan lalu, Senin (6/6/2011), Direktur Pengawasan dan Kepatuhan PPATK Subintoro, menyiratkan bahwa salah satu dari 13 transaksi mencurigakan tersebut berupa aliran dana yang masuk ke rekening mantan Bendahara Umum Partai Demokrat M Nazaruddin. Anggota Komisi VII DPR itu kini menjadi saksi dalam perkara yang tengah ditangani KPK.

KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap Nazaruddin pada Senin (13/6/2011). Namun dia mangkir tanpa informasi dan konfirmasi. Politikus Partai Demokrat itu kini tengah berada di Singapura untuk berobat.

Atas mangkirnya Nazaruddin pada pemanggilan pertama, KPK menjadwalkan pemanggilan kedua untuk diperiksa pada Kamis (16/6/2011). Surat pemanggilan kedua tersebut telah dikirim KPK ke rumah Nazaruddin, ke kantornya di DPR, dan melalui Fraksi Partai Demokrat.

Menurut Juru Bicara KPK Johan Budi, pihaknya belum mengetahui keberadaan Nazaruddin dan belum mendapat informasi terkait kehadiran atau ketidakhadiran Nazaruddin.

Baca tentang


    25th

    Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Jokowi Klaim Program Bansos Covid-19 Berjalan Baik, Ini Rinciannya

    Jokowi Klaim Program Bansos Covid-19 Berjalan Baik, Ini Rinciannya

    Nasional
    Mahfud MD Minta Polisi Pidanakan Konser Dangdut di Tegal

    Mahfud MD Minta Polisi Pidanakan Konser Dangdut di Tegal

    Nasional
    UPDATE: Rekor Kasus Covid-19 dan Desakan Jokowi Ambil Alih Penanganan

    UPDATE: Rekor Kasus Covid-19 dan Desakan Jokowi Ambil Alih Penanganan

    Nasional
    Kawal Program Nadiem Makarim, Komisi X DPR Bentuk Panja Peta Jalan Pendidikan

    Kawal Program Nadiem Makarim, Komisi X DPR Bentuk Panja Peta Jalan Pendidikan

    Nasional
    Tower 8 Wisma Atlet Disiapkan untuk Pasien Covid-19 OTG dan Gejala Ringan

    Tower 8 Wisma Atlet Disiapkan untuk Pasien Covid-19 OTG dan Gejala Ringan

    Nasional
    Sikap Fraksi-fraksi di DPR soal Klaster Ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja

    Sikap Fraksi-fraksi di DPR soal Klaster Ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja

    Nasional
    Ketua MPR Minta Protokol Kesehatan dalam Pilkada Bukan Sekadar Formalitas

    Ketua MPR Minta Protokol Kesehatan dalam Pilkada Bukan Sekadar Formalitas

    Nasional
    PDI-P Siapkan Sanksi bagi Kader yang Tak Patuh Protokol Kesehatan

    PDI-P Siapkan Sanksi bagi Kader yang Tak Patuh Protokol Kesehatan

    Nasional
    KSAU Terima Laporan Kenaikan Pangkat 6 Pati TNI AU

    KSAU Terima Laporan Kenaikan Pangkat 6 Pati TNI AU

    Nasional
    Kasus Covid-19 Kian Meningkat, Epidemiolog Dorong Tingkatkan 3T

    Kasus Covid-19 Kian Meningkat, Epidemiolog Dorong Tingkatkan 3T

    Nasional
    Mundur dari Satgas Covid-19, Akmal Taher Kecewa 'Tracing' dan 'Testing' Belum Diutamakan

    Mundur dari Satgas Covid-19, Akmal Taher Kecewa "Tracing" dan "Testing" Belum Diutamakan

    Nasional
    Golkar: Terlalu Jauh Mengaitkan Pilkada 2020 dengan Pilpres 2024...

    Golkar: Terlalu Jauh Mengaitkan Pilkada 2020 dengan Pilpres 2024...

    Nasional
    Pemerintah: Kami Yakin RUU Cipta Kerja Beri Tambahan Perlindungan bagi Pekerja

    Pemerintah: Kami Yakin RUU Cipta Kerja Beri Tambahan Perlindungan bagi Pekerja

    Nasional
    Jumat Malam, DPR dan Pemerintah Bahas Klaster Ketenagakerjaan dalam RUU Cipta Kerja

    Jumat Malam, DPR dan Pemerintah Bahas Klaster Ketenagakerjaan dalam RUU Cipta Kerja

    Nasional
    Klaster Pendidikan Didepak dari RUU Cipta Kerja, PGRI: Ini Surprise...

    Klaster Pendidikan Didepak dari RUU Cipta Kerja, PGRI: Ini Surprise...

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X