KPK Telah Terima Laporan PPATK

Kompas.com - 14/06/2011, 21:48 WIB
EditorNasru Alam Aziz

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Busyro Muqoddas mengungkapkan, pihaknya telah menerima sebagian laporan Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) soal 13 transaksi mencurigakan terkait kasus dugaan suap pembangunan wisma atlet SEA Games di Palembang, Sumatera Selatan.

Menurut Busyro, laporan tersebut akan dipelajari penyidik KPK terlebih dahulu. "Sudah kami terima sebagian, tapi belum seluruhnya. Detailnya seperti apa, kita belum melihatnya. Biarkan penyidik dulu yang mempelajarinya," kata Busyro, Selasa (14/6/2011) di Jakarta.

Kepala PPATK Yunus Husein menyatakan, pihaknya akan menelusuri 13 transaksi mencurigakan yang ditemukan pekan lalu terkait dugaan suap pembangunan wisma atlet SEA Games.

Pekan lalu, Senin (6/6/2011), Direktur Pengawasan dan Kepatuhan PPATK Subintoro, menyiratkan bahwa salah satu dari 13 transaksi mencurigakan tersebut berupa aliran dana yang masuk ke rekening mantan Bendahara Umum Partai Demokrat M Nazaruddin. Anggota Komisi VII DPR itu kini menjadi saksi dalam perkara yang tengah ditangani KPK.

KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap Nazaruddin pada Senin (13/6/2011). Namun dia mangkir tanpa informasi dan konfirmasi. Politikus Partai Demokrat itu kini tengah berada di Singapura untuk berobat.

Atas mangkirnya Nazaruddin pada pemanggilan pertama, KPK menjadwalkan pemanggilan kedua untuk diperiksa pada Kamis (16/6/2011). Surat pemanggilan kedua tersebut telah dikirim KPK ke rumah Nazaruddin, ke kantornya di DPR, dan melalui Fraksi Partai Demokrat.

Menurut Juru Bicara KPK Johan Budi, pihaknya belum mengetahui keberadaan Nazaruddin dan belum mendapat informasi terkait kehadiran atau ketidakhadiran Nazaruddin.

Baca tentang


    Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Ini Alasan Pemerintah Beri BLT kepada Karyawan Swasta

    Ini Alasan Pemerintah Beri BLT kepada Karyawan Swasta

    Nasional
    Fadli Zon dan Fahri Hamzah Bakal Dapat Bintang Tanda Jasa, Ini Penjelasan Istana

    Fadli Zon dan Fahri Hamzah Bakal Dapat Bintang Tanda Jasa, Ini Penjelasan Istana

    Nasional
    Ini 3 Bekal bagi Agen Perubahan di Tengah Pandemi Covid-19

    Ini 3 Bekal bagi Agen Perubahan di Tengah Pandemi Covid-19

    Nasional
    Kepala BNPB: Covid-19, Ancamannya Nyata, Bak Malaikat Pencabut Nyawa

    Kepala BNPB: Covid-19, Ancamannya Nyata, Bak Malaikat Pencabut Nyawa

    Nasional
    Perusahaan Diminta Lengkapi Data Karyawan yang Penuhi Syarat Dapat Bantuan Rp 600.000 Per Bulan

    Perusahaan Diminta Lengkapi Data Karyawan yang Penuhi Syarat Dapat Bantuan Rp 600.000 Per Bulan

    Nasional
    Kemendikbud Diminta Kaji Ulang Pembelajaran Tatap Muka di Zona Kuning Covid-19

    Kemendikbud Diminta Kaji Ulang Pembelajaran Tatap Muka di Zona Kuning Covid-19

    Nasional
    Wakil Ketua MPR Nilai Jokowi Perlu Me-reshuffle Kabinet, Ganti Menteri yang Lemah

    Wakil Ketua MPR Nilai Jokowi Perlu Me-reshuffle Kabinet, Ganti Menteri yang Lemah

    Nasional
    Masifkan Protokol Kesehatan, BNPB Harap Kepala Daerah Rekrut Orang Berpengaruh

    Masifkan Protokol Kesehatan, BNPB Harap Kepala Daerah Rekrut Orang Berpengaruh

    Nasional
    Dua Saksi Dugaan Pidana Jaksa Pinangki Mangkir dari Panggilan Kejagung

    Dua Saksi Dugaan Pidana Jaksa Pinangki Mangkir dari Panggilan Kejagung

    Nasional
    KPK Perpanjang Masa Penahanan 11 Eks Anggota DPRD Sumut

    KPK Perpanjang Masa Penahanan 11 Eks Anggota DPRD Sumut

    Nasional
    Omnibus Law Atur HGU 90 Tahun, KPA: Lebih Parah dari Masa Penjajahan

    Omnibus Law Atur HGU 90 Tahun, KPA: Lebih Parah dari Masa Penjajahan

    Nasional
    MA Tolak Gugatan Pembatalan Kenaikan Tarif BPJS, Pemohon: Rakyat Semakin Berat

    MA Tolak Gugatan Pembatalan Kenaikan Tarif BPJS, Pemohon: Rakyat Semakin Berat

    Nasional
    Kasus Dugaan Pidana Jaksa Pinangki Naik Ke Penyidikan, Kejagung Belum Tetapkan Tersangka

    Kasus Dugaan Pidana Jaksa Pinangki Naik Ke Penyidikan, Kejagung Belum Tetapkan Tersangka

    Nasional
    LPSK Imbau Korban Perkosaan Melapor, Bisa Melalui Jalur Ini...

    LPSK Imbau Korban Perkosaan Melapor, Bisa Melalui Jalur Ini...

    Nasional
    Menpan RB: Pemangkasan Eselon di Lembaga Pemerintah Capai 68 Persen

    Menpan RB: Pemangkasan Eselon di Lembaga Pemerintah Capai 68 Persen

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X