KPK Belum Berupaya Cari Nazaruddin

Kompas.com - 14/06/2011, 20:40 WIB
EditorNasru Alam Aziz

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi belum berupaya aktif mencari lokasi keberadaan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat M Nazaruddin. Juru Bicara KPK Johan Budi mengatakan, pihaknya belum akan menjemput paksa Nazaruddin.

KPK masih menunggu itikad baik Nazaruddin untuk memenuhi panggilan kedua terkait kasus dugaan suap pembangunan wisma atlet SEA Games di Palembang, Sumatera Selatan. "Belum, kita masih menunggu pemanggilan kedua," kata Johan, Selasa (14/6/2011) di Jakarta.

Kasus itu melibatkan mantan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga, Wafid Muharam, Mindo Rosalina Manulang (Direktur Pemasaran PT Anak Negeri), dan Manajer PT Duta Graha Indah Mohamad El Idris. Nazaruddin sedianya akan diperiksa sebagai saksi untuk Mindo.

KPK telah melayangkan surat pemanggilan pemeriksaan kedua terhadap Nazaruddin. Dijadwalkan, anggota Komisi VII DPR itu akan diperiksa pada Kamis (16/6/2011). Pada pemeriksaan pertama yang dijadwalkan Senin (13/6/2011) Nazaruddin mangkir tanpa informasi dan konfirmasi. "Sampai sekarang, yang bersangkutan tidak memberi tahu posisinya," ucap Johan.

Sesuai perundang-undangan, KPK dapat langsung menggelandang Nazaruddin pada panggilan kedua bersamaan dengan di antarkannya surat pemanggilan. Dengan catatan, yang bersangkutan berada di lokasi. "Panggilan kedua, kalau orangnya ada, KPK bisa membawa orangnya," kata Johan.

Namun demikian, hingga kini KPK tidak mengetahui keberadaan Nazaruddin. Penyidik KPK juga belum bertemu dengan Nazaruddin.

Surat pemanggilan kedua dilayangkan ke rumah Nazaruddin di kawasan Pejaten, Jakarta Selatan, ke kantornya melalui Sekretariat Jenderal DPR, dan ke Fraksi Partai Demokrat di DPR. Jika pemanggilan kedua tersebut tetap diacuhkan, kata Johan, KPK akan melayangkan surat pemanggilan ketiga. Penjemputan paksa juga dapat dilakukan pada pemanggilan ketiga. "Penjemputan paksa bisa dilakukan pada pemanggilan ketiga, kalau dia (Nazaruddin) ada," ungkapnya.

Kendati demikian, hal tersebut menurut Johan masih terlalu jauh. Nama Nazaruddin disebut-sebut terlibat dalam kasus dugaan suap pembangunan wisma atlet SEA Games setelah Kamaruddin Simanjuntak, mantan kuasa hukum Mindo mengungkapkan bahwa politikus Partai Demokrat itu adalah atasan Mindo di PT Anak Negeri. Menurut cerita Rosa kepada Kamaruddin, Mindo hanya diperintah Nazaruddin selaku atasannya untuk mengantarkan El Idris menemui Wafid membawa cek senilai Rp 3,2 miliar. Namun keterangan tersebut kemudian dicabut Mindo.

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Perbedaan Justice Collaborator dan Whistleblower

    Perbedaan Justice Collaborator dan Whistleblower

    Nasional
    14 Rekomendasi Tempat Ngopi di Cipete

    14 Rekomendasi Tempat Ngopi di Cipete

    Nasional
    Tanggal 12 Agustus Hari Memperingati Apa?

    Tanggal 12 Agustus Hari Memperingati Apa?

    Nasional
    Komnas HAM Belum Terima Data Residu Peluru di Tubuh Ferdy Sambo, Baru Data Brigadir J dan Bharada E

    Komnas HAM Belum Terima Data Residu Peluru di Tubuh Ferdy Sambo, Baru Data Brigadir J dan Bharada E

    Nasional
    Bersiap Safari Politik, Puan Maharani Bentuk 'Tim Advance'

    Bersiap Safari Politik, Puan Maharani Bentuk "Tim Advance"

    Nasional
    Ketua Komisi III Angkat Bicara soal Mahfud yang Sebut DPR Diam di Kasus Brigadir J

    Ketua Komisi III Angkat Bicara soal Mahfud yang Sebut DPR Diam di Kasus Brigadir J

    Nasional
    Ramai Spekulasi Motif Ferdy Sambo, Anggota DPR: Jangan Kembangkan Narasi Apa Pun di Ruang Publik

    Ramai Spekulasi Motif Ferdy Sambo, Anggota DPR: Jangan Kembangkan Narasi Apa Pun di Ruang Publik

    Nasional
    Tanggapi Jawaban soal 'Legal Standing', Kuasa Hukum Pelapor Suharso: KPK Gagal Paham

    Tanggapi Jawaban soal "Legal Standing", Kuasa Hukum Pelapor Suharso: KPK Gagal Paham

    Nasional
    KPK Yakin Hakim PN Jaksel Tolak Gugatan Nizar Dahlan soal Suharso Monoarfa

    KPK Yakin Hakim PN Jaksel Tolak Gugatan Nizar Dahlan soal Suharso Monoarfa

    Nasional
    Komnas HAM Terima 5 'Digital Video Recorder' Ter6kait Kasus Pembunuhan Brigadir J

    Komnas HAM Terima 5 "Digital Video Recorder" Ter6kait Kasus Pembunuhan Brigadir J

    Nasional
    Peneliti UGM Sarankan KPK Buka Kembali Kasus Mega Korupsi, dari E-KTP hingga Bansos

    Peneliti UGM Sarankan KPK Buka Kembali Kasus Mega Korupsi, dari E-KTP hingga Bansos

    Nasional
    Jokowi 4 Kali Sentil Kasus Brigadir J, Pengamat: Presiden Tahu Ada Masalah Lebih Kritis

    Jokowi 4 Kali Sentil Kasus Brigadir J, Pengamat: Presiden Tahu Ada Masalah Lebih Kritis

    Nasional
    Benny Mamoto Ungkap Kenapa Kronologi Kasus Kematian Brigadir J Berubah

    Benny Mamoto Ungkap Kenapa Kronologi Kasus Kematian Brigadir J Berubah

    Nasional
    Tingkatkan SDM Kelautan dan Perikanan, Kementerian KP Kembangkan Ocean Institute of Indonesia

    Tingkatkan SDM Kelautan dan Perikanan, Kementerian KP Kembangkan Ocean Institute of Indonesia

    Nasional
    Tarif Ojol Naik, Ketua Komisi V: Jangan Hanya Untungkan Perusahaan Aplikasi

    Tarif Ojol Naik, Ketua Komisi V: Jangan Hanya Untungkan Perusahaan Aplikasi

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.