Diragukan, SBY Tak Jalankan Politik Dinasti

JAKARTA, KOMPAS.com - Pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bahwa dirinya tak mempersiapkan istrinya, Ani Yudhoyono dan kedua putranya, Agus Harimurti Yudhoyono dan Edhie Baskoro Yudhoyono, pada Pemilu 2014, diragukan. Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia (LIMA), Ray Rangkuti, meyakini Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat itu akan melanggengkan politik dinasti. Menurutnya, hal itu bisa terbaca dari gaya kepemimpinan SBY.

"Memang dalam tradisi Jawa, tidak ada istilah mencalonkan, tetapi dicalonkan. (Alm) Presiden Soeharto juga tidak pernah mencalonkan diri," kata Ray pada diskusi di Jakarta, Senin (13/6/2011).

Di masa mendatang, kata Ray, Presiden bisa saja mencalonkan Ibu Ani dengan alasan bahwa rakyat menginginkannya. "Dia (Presiden) tinggal mengatakan, karena rakyat menghendakinya, maka saya tidak bisa berbuat apa-apa," kata Ray.

Ray mengusulkan, ke depan, perlu ada aturan bahwa keluarga presiden atau kepala daerah, baik itu suami, istri, anak, cucu, sepupu, keponakan, maupun orangtua, dilarang mencalonkan atau dicalonkan menjadi kepala negara atau kepala daerah selama setidaknya satu atau dua kali pemilu. Hal ini guna menciptakan persaingan antarcalon yang sehat dan adil.

"Asumsinya, setelah selang satu atau dua kali pemilu, yang bersangkutan sudah tidak dapat menjangkau birokrasi/pemerintahan sehingga persaingan menjadi lebih sehat dan adil," katanya.

Hal ini, dinilainya, akan membuat pemilu tak sarat dengan kolusi dan nepotisme. Ditambahkan Ray, jika Presiden berkomitmen tak ingin melanjutkan politik dinasti, yang bersangkutan harus berani menandatangani perjanjian hitam di atas putih. Perjanjian tersebut berisi janji bahwa Presiden beserta keluarganya tak akan mencalonkan diri, dan menolak untuk dicalonkan menjadi presiden atau wakil presiden pada Pemilu 2014.

"Perjanjian itu kemudian ditandatangani di depan notaris," tantang Ray.