Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KSAD, Ujian bagi Keseriusan SBY

Kompas.com - 13/06/2011, 14:57 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemilihan Kepala Staf Angkatan Darat dapat menjadi ajang pembuktian Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bahwa dirinya tak berniat melanggengkan politik dinasti.

Saat ini, Presiden SBY dikatakan telah mengantongi nama-nama calon pengganti KSAD George Toisutta yang pensiun pada 1 Juli mendatang. Salah satu calon KSAD terkuat adalah Pangkostrad Letjen Pramono Edhie Wibowo yang tak lain adalah adik ipar Presiden.

"Jika adik iparnya yang menjadi KSAD, ini membuktikan bahwa apa yang keluar dari mulutnya tak bisa dipegang," ujar Direktur Lingkar Madani Ray Rangkuti dalam diskusi di Jakarta, Senin (13/6/2011).

Sebelumnya, Presiden, ketika memberikan kuliah kepresidenan dalam Indonesia Young Leaders Forum 2011, mengatakan bahwa dirinya, istrinya, Ibu Negara Ani Yudhoyono, dan putranya, Agus Harimurti Yudhoyono dan Adhie Baskoro Yudhoyono, tak akan mencalonkan diri pada Pemilu 2014.

Sementara itu, aktivis Gerakan Indonesia Bersih Adhie Massardhi mendorong Presiden menghidupkan kembali mekanisme Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi (Wanjakti) di TNI. Wanjakti adalah lembaga yang berwenang memilih KSAD.

"KSAD adalah kandidat panglima TNI. Pemilihannya harus lewat proses struktur yang benar sehingga ketika menjadi panglima TNI tak dilecehkan," katanya.

Sementara itu, the Indonesian Human Rights Monitor atau Imparsial mendesak Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono tidak hanya memberikan calon tunggal terkait pergantian Kepala Staf Angkatan Darat.

"Kami akui sesuai dengan Undang-Undang TNI Pasal 14 di mana Presiden punya hak prerogatif dalam memilih KSAD. Bukan berarti kami tidak menghormati Pramono Edhi Wibowo sebagai calon yang juga berpotensi. Namun, kami tetap mencegah agar pemilihan ini jangan sampai calon tunggal dan terjadinya nuansa nepotisme karena ada hubungan kekerabatan," ujar Direktur Eksekutif Imparsial Poengky Indarti di Kantor Imparsial, Jakarta, Minggu (12/6/2011).

Poengky bertutur sebaiknya dalam pengangkatan KSAD sudah sepantasnya juga dipertimbangkan beberapa syarat, seperti komitmen bebas dari pelanggaran HAM, bebas dari korupsi, dan terlepas dalam kasus hukum lainnya.

Selain itu, KSAD diharapkan juga berkomitmen pada demokrasi dan good governance, berprestasi, dan komitmen reformasi TNI. Oleh karena itu, perlu melihat apakah nama yang diberikan kepada Presiden nantinya benar-benar sesuai dengan kriteria tersebut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

Nasional
Imigrasi Bakal Tambah 50 'Autogate' di Bandara Ngurah Rai

Imigrasi Bakal Tambah 50 "Autogate" di Bandara Ngurah Rai

Nasional
Diminta Timnas Anies-Muhaimin Hadiri Sidang MK, Sri Mulyani Senyum dan Geleng-geleng Kepala

Diminta Timnas Anies-Muhaimin Hadiri Sidang MK, Sri Mulyani Senyum dan Geleng-geleng Kepala

Nasional
Imigrasi Terapkan SIMKIM di PLBN Buat Pantau Pelintas Batas

Imigrasi Terapkan SIMKIM di PLBN Buat Pantau Pelintas Batas

Nasional
Imigrasi Bakal Terapkan 'Bridging Visa' Buat WNA Sedang Urus Izin Tinggal

Imigrasi Bakal Terapkan "Bridging Visa" Buat WNA Sedang Urus Izin Tinggal

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com