Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kasus Nazaruddin Dianggap sebagai Ujian

Kompas.com - 12/06/2011, 18:35 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Para pemilih atau konstituen Partai Demokrat justru memberikan dukungan kepada partai untuk lebih tabah menghadapi persoalan terkait mantan Bendahara Umumnya, M Nazaruddin. Tak ada yang mengecam Demokrat kurang tegas pada Nazaruddin.

"Sampai sejauh ini kita belum mendapatkan itu (desakan untuk tegas). Banyak pemilih malah mendoakan kita agar dapat melampaui, ini bagian sebuah ujian cobaan, ini dalam rangka untuk naik kelas, mudah-mudahan," kata Wakil Sekjen Demokrat Saan Mustopa kepada wartawan, Minggu (12/6/2011).

Dukungan itu wajar, lanjutnya, karena partai sendiri masih terus berupaya maksimal agar Anggota Komisi VII DPR RI itu bisa segera pulang dan memenuhi proses hukum yang sudah ditetapkan. Salah satunya, memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Kita tetap sebagai partai berupaya semaksimal mungkin agar memenuhi panggilan KPK. Ini ranahnya penegak hukum. Terhadap upaya-upaya korupsi, partai berupaya mendorong," tandasnya.

Minggu siang, Lingkaran Survei Indonesia (LSI) merilis hasil surveinya terhadap 1.200 responden pada tanggal 1-7 Juni lalu. Hasil survei menunjukkan rakyat menilai Partai Demokrat tak tegas Nazaruddin terkait dugaan keterlibatannya dalam kasus suap Sesmenpora.

Survei menyebutkan 41,2 persen responden mengatakan Demokrat kurang tegas. Pendiri LSI Lingkaran mengatakan publik justru disuguhkan keretakan internal secara telanjang dan bukannya upaya untuk menyelesaikan kasus ini.

Wibawa Demokrat, termasuk Ketua Dewan Pembina Susilo Bambang Yudhoyono, dipertanyakan. Apalagi,tak dapat memanggil pulang Nazaruddin untuk memenuhi panggilan KPK.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Nasional
Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Nasional
Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Nasional
MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com