Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat Tak Tegas pada Nazaruddin

Kompas.com - 12/06/2011, 15:00 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Survei Lingkaran Survei Indonesia  terhadap 1.200 responden pada  1-7 Juni lalu menunjukkan rakyat menilai Partai Demokrat tak tegas pada politikusnya, M Nazaruddin, terkait dugaan keterlibatannya dalam kasus suap Sesmenpora. Survei LSI menyebutkan, 41,2 persen responden mengatakan Demokrat kurang tegas.

"Publik melihat adanya keretakan internal yang dipertontonkan secara telanjang, bukannya upaya untuk menyelesaikan. Demokrat dilihat tak tegas wibawanya sehingga Nazaruddin pun tak dapat pulang dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi," kata pendiri Lingkaran Survei Indonesia (LSI), Denny JA, dalam keterangan pers di kantornya, Minggu (12/6/2011).

Menurut dia, penilaian ini diikuti keinginan dari publik agar terlibat atau tidaknya Nazaruddin dan dua petinggi Demokrat lainnya,  Andi Malarangeng dan Angelina Sondakh, diperjelas.

Dengan demikian, publik memperoleh penjelasan yang jernih, terutama atas sosok Nazaruddin yang seolah-olah tampak perkasa belakangan ini sehingga tak berspekulasi. "Umumnya publik ingin clear terhadap pertanyaan besar mengapa Nazaruddin itu begitu perkasa, padahal lima bulan lalu tidak terlalu didengar namanya. Sekarang dia jadi headline karena begitu perkasanya, bahkan Dewan Pembinanya sendiri seolah-olah tidak berdaya. Ini yang muncul di benak banyak pemilih tentang ruang gelap politik di Indonesia saat ini," ujarnya.

Denny mengatakan, Nazaruddin memiliki daya rusak yang kuat bagi Demokrat. Menurut perbandingan survei, suara Demokrat anjlok sekitar 5 persen dari Januari lalu karena merebaknya kasus yang melibatkan mantan Bendahara Umum Demokrat itu.

Oleh karena itu, menurut dia, Demokrat harus segera mengambil langkah untuk memperbaiki kembali citranya dan membenahi kepercayaan publik tersebut. "Kalau tak segera diatasi bisa jadi Demokrat makin jatuh lagi," tuturnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Kenaikan Pemudik Diprediksi Capai 56 Persen Tahun Ini, Jokowi Imbau Masyarakat Mudik Lebih Awal

    Kenaikan Pemudik Diprediksi Capai 56 Persen Tahun Ini, Jokowi Imbau Masyarakat Mudik Lebih Awal

    Nasional
    Jokowi: Mudik Tahun ini Kenaikannya 56 Persen, Total Pemudik 190 Juta

    Jokowi: Mudik Tahun ini Kenaikannya 56 Persen, Total Pemudik 190 Juta

    Nasional
    Jawaban Puan Ditanya soal Wacana Pertemuan Prabowo-Megawati Usai Pilpres 2024

    Jawaban Puan Ditanya soal Wacana Pertemuan Prabowo-Megawati Usai Pilpres 2024

    Nasional
    Yusril Kutip Ucapan Mahfud soal Gugatan ke MK Bukan Cari Menang, Sebut Bertolak Belakang

    Yusril Kutip Ucapan Mahfud soal Gugatan ke MK Bukan Cari Menang, Sebut Bertolak Belakang

    Nasional
    Tunggu Langkah Prabowo, Golkar Tak Masalah PDI-P Merapat ke Koalisi Pemerintahan Selanjutnya

    Tunggu Langkah Prabowo, Golkar Tak Masalah PDI-P Merapat ke Koalisi Pemerintahan Selanjutnya

    Nasional
    Yusril Kembali Klarifikasi Soal 'Mahkamah Kalkulator' yang Dikutip Mahfud MD

    Yusril Kembali Klarifikasi Soal "Mahkamah Kalkulator" yang Dikutip Mahfud MD

    Nasional
    Setelah Lebaran, Ketua MA Proses Pengisian Wakil Ketua MA Non-Yudisial dan Sekretaris MA yang Kosong

    Setelah Lebaran, Ketua MA Proses Pengisian Wakil Ketua MA Non-Yudisial dan Sekretaris MA yang Kosong

    Nasional
    Jokowi: Saya Tidak Mau Berkomentar yang Berkaitan dengan MK

    Jokowi: Saya Tidak Mau Berkomentar yang Berkaitan dengan MK

    Nasional
    KPU dan Kubu Prabowo Kompak, Anggap Gugatan Anies dan Ganjar Langgar Aturan MK

    KPU dan Kubu Prabowo Kompak, Anggap Gugatan Anies dan Ganjar Langgar Aturan MK

    Nasional
    Sekjen Golkar: Bayangkan kalau Kita Lagi Siapkan Pilkada, Malah Bicara Munas, Apa Enggak Pecah?

    Sekjen Golkar: Bayangkan kalau Kita Lagi Siapkan Pilkada, Malah Bicara Munas, Apa Enggak Pecah?

    Nasional
    Singgung Pernyataan Puan soal Hak Angket Pemilu, Golkar: Yang Usulkan Ternyata Belum Berproses

    Singgung Pernyataan Puan soal Hak Angket Pemilu, Golkar: Yang Usulkan Ternyata Belum Berproses

    Nasional
    UU DKJ Disahkan, Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Langsung Rakyat

    UU DKJ Disahkan, Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Langsung Rakyat

    Nasional
    THN Ungkap Praktik Pembatalan Hasil Pemilu Terjadi di Berbagai Negara

    THN Ungkap Praktik Pembatalan Hasil Pemilu Terjadi di Berbagai Negara

    Nasional
    Jelaskan Kenapa Hak Angket Pemilu Belum Berjalan, Fraksi PKB Singgung soal Peran PDI-P

    Jelaskan Kenapa Hak Angket Pemilu Belum Berjalan, Fraksi PKB Singgung soal Peran PDI-P

    Nasional
    Kubu Prabowo Anggap Permintaan Diskualifikasi Gibran Tidak Relevan

    Kubu Prabowo Anggap Permintaan Diskualifikasi Gibran Tidak Relevan

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com