Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

45 Koruptor Kabur ke Luar Negeri

Kompas.com - 11/06/2011, 09:41 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Emerson Yuntho mengungkapkan, berdasarkan catatan ICW, sebanyak 45 koruptor Indonesia melarikan diri ke luar negeri dalam sepuluh tahun terakhir. Sebanyak 20 orang di antaranya memilih Singapura sebagai tempat persembunyian.

"Ada 45 koruptor dalam sepuluh tahun terakhir yang terlibat korupsi yang kabur ke luar negeri, 20 melarikan diri ke Singapura," katanya dalam diskusi polemik bertajuk "Koruptor Ngeloyor Negara Tekor" di Warung Daun Cikini, Jakarta, Sabtu (11/6/2011).

Menurut Emerson, Singapura menjadi negara yang paling disenangi koruptor. Sepanjang sejarahnya, katanya, tidak ada koruptor yang kabur ke Singapura mampu ditarik kembali ke Tanah Air secara paksa. "Enggak ada. Kalau Gayus Tambunan kan karena bujuk rayu," katanya.

Singapura, lanjut Emerson, menjadi tempat favorit para koruptor karena beberapa alasan. Secara geografis, letak Singapura dekat dengan Indonesia. Dengan demikian, para koruptor masih dapat memantau bisnis yang mereka bangun di Indonesia dari Singapura. "Bisa melakukan komunikasi dan pengawasan bisnis dan proses hukum terhadap mereka dari Singapura," katanya.

Apalagi, saat ini tidak ada perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Singapura yang dapat memaksa koruptor pulang ke Indonesia. Namun, menurut Emerson, jika pun ada perjanjian ekstradisi, hal tersebut tidak menjamin koruptor dapat ditarik kembali ke Tanah Air.

"Karena si orang ini (koruptor) bisa melakukan upaya hukum menolak ekstradisi yang diajukan," ucapnya.

Sementara itu, anggota Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Rhenald Kasali mengungkapkan, para penegak hukum harus mulai meningkatkan kompetensinya dengan memperbaiki manajemin birokrasi agar dapat menangani para koruptor yang buron tersebut.

"Kalau mau lari ke luar negeri sekarang itu memang mudah. Bandara terbuka, tiket pesawat terbang murah, orang mudah berpindah-pindah tempat dengan mudah seperti itu," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

Nasional
Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Nasional
KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com