Partai Jangan Jadi Bungker Koruptor

Kompas.com - 06/06/2011, 02:40 WIB
Editor

Jakarta, Kompas - Partai politik sepatutnya jangan menjadi tempat berlindung bagi politisi yang kemungkinan diduga mempunyai masalah hukum. Sebaliknya, partai juga jangan melindungi kadernya yang diduga melanggar hukum, terutama korupsi.

Imbauan itu disampaikan Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Fuad Bawazier pada jumpa pers di Jakarta, Minggu (5/6). Hadir juga Ketua Srikandi Hanura Miryam S Haryani dan Sekretaris Jenderal Partai Hanura Dossy Iskandar. Jumpa pers dilakukan di sela-sela acara deklarasi Srikandi Hanura.

Fuad Bawazier memaklumi jika saat ini politikus kerap berpindah dari satu partai ke partai lain. Itu wajar berlangsung pada masa transisi, ketika dinamika partai masih tinggi. Jumlah partai terus berubah, bertambah atau berkurang. Ada partai yang membesar dengan cepat, sementara ada partai yang tenggelam.

Di tengah perpindahan itu, ditengarai ada semacam perpindahan beramai-ramai ke partai politik besar yang sedang berkuasa. Mungkin saja motivasi dari perindahan politikus ini adalah mencari perlindungan dari dugaan adanya pelanggaran hukum, bahkan mungkin korupsi.

”Partai besar menjadi tempat berlindung sekarang ini. Banyak orang pindah ke sana. Kalau sudah masuk ke partai besar, kan sulit menyeret orang-orang bermasalah itu ke pengadilan. Kalau sudah masuk pengadilan, sulit pula untuk memutuskannya bersalah,” kata Fuad lagi.

Ia kemudian menyebutkan beberapa contoh kepala daerah yang belakangan ini pindah ke partai besar. Beberapa di antara mereka ternyata diduga tersangkut kasus korupsi. ”Mungkin mereka berpikir, berlindung di partai penguasa saja biar lebih aman,” katanya.

Kondisi seperti ini berbahaya. Selain bisa memengaruhi kondisi kesehatan politik proses di partai itu, gejala berlindung di dalam partai penguasa juga akan berakibat buruk pada proses penegakan hukum. Bisa jadi partai penguasa itu akan melindungi kadernya meski diduga terlibat pelanggaran pidana.

Pisau hukum untuk pemberantasan korupsi juga masih tajam sebelah. Jika dilakukan orang yang jauh dari lingkaran kekuasaan, pisau itu begitu tajam menghukum pelakunya. Namun, jika pelakunya dekat dengan kekuasaan, pisau itu menjadi tumpul. Pemerintah seperti pura-pura tidak tahu saja.

”Penegakan hukum dan pemberantasan korupsi sekarang sangat sarat dengan kepentingan politik, cenderung tebang pilih. Ini jadi rahasia umum,” katanya.

Fuad Bawazier berharap pemerintah dan penegak hukum, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi, Polri, kejaksaan, dan pengadilan, mau menegakkan hukum secara adil dan tegas. Jangan ada yang ditutup-tutupi, apalagi dilindungi. Siapa yang memang salah semestinya diproses secara hukum. ”Silakan saja semua kasus dibuka. Jangan ditutup, jangan saling menyandera. Hukum harus ditegakkan,” ucapnya.

Miryam Haryani, yang juga anggota DPR, berjanji Partai Hanura berkomitmen mendukung pemberantasan korupsi. Hal itu telah ditunjukkan dalam kasus Bank Century dan mafia pajak. Meski jumlah anggota DPR dari partai ini hanya 17 orang, mereka selalu ingin memenuhi janji memerangi korupsi. (IAM)



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X