Inilah Kejanggalan Vonis Bebas Agusrin

Kompas.com - 05/06/2011, 17:30 WIB
EditorTri Wahono

JAKARTA, KOMPAS.com — Hakim Syarifuddin yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa waktu lalu dikenal sebagai hakim yang kerap meloloskan para terdakwa korupsi. Salah satunya, perkara korupsi dana bagi hasil Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) atas terdakwa Gubernur Bengkulu Agusrin Najamudin.

Di dalam kasus ini, Agusrin divonis bebas pada 24 Mei 2011 oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang diketuai hakim Syarifuddin. Indonesia Corruption Watch (ICW) mensinyalir putusan hakim telah ternoda oleh praktik mafia peradilan.

"Vonis ini benar-benar mencabik rasa keadilan bagi publik. Hakim seolah mengabaikan fakta-fakta hukum yang disajikan oleh jaksa penuntut umum di dalam persidangan. Di titik ini, publik curiga adanya praktik mafia peradilan," ujar Peneliti ICW, Donal Fariz, Minggu (5/6/2011) di kantor ICW, Jakarta.

Atas kejanggalan ini, ICW menelusuri dan mengumpulkan data terkait vonis tersebut. Hasilnya, ada 12 kejanggalan yang ditemukan dalam vonis bebas kader Demokrat tersebut. Ke-12 kejanggalan itu sebagai berikut:

  1. Putusan terdahulu atas nama Chairuddin (Kadispenda Provinsi Bengkulu) di PN Bengkulu terkait keterlibatan Gubernur dan kerja sama untuk membuka rekening khusus di Bank BRI Bengkulu tidak dijadikan pertimbangan hakim. Padahal, perbuatan Agusrin dan Charuddin diyakini secara bersama-sama melawan hukum dan bersama-sama telah merugikan keuangan negara.
  2. Keterangan ahli Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam hal perhitungan kerugian negara sama sekali tidak dijadikan pertimbangan hakim. Padahal, hasil perhitungan BPK nomor 65/S/I-XV/07/2007 tanggal 30 Juli 2007 menunjukkan adanya kerugian negara dalam kasus itu, yakni Rp 20.162.974.300.
  3. Saksi-saksi yang memberatkan terdakwa sering kali dicecar, bahkan seolah dipojokkan, hakim di dalam persidangan.
  4. Terdakwa Gubernur Bengkulu melakukan pengerahan masa dalam proses persidangan, yang disinyalir merupakan upaya untuk mengintimidasi.
  5. Bukti surat asli nomor 900/2228/DPD.I tanggal 22 Maret 2006, yang ditandatangani oleh Agusrin tidak dijadikan pertimbangan hakim. Justru tanda tangan Agusrin yang dipindai oleh Chairuddin dijadikan dasar oleh hakim untuk membebaskan terdakwa dari dakwaan jaksa penuntut umum. Hakim beralasan bahwa surat Agusrin dipalsukan, padahal jaksa penuntut dapat menunjukkan surat asli yang ditandatangani terdakwa.
  6. Bukti surat asli yang ditandatangani jaksa penuntut sering dipotong oleh Hakim "S" pada saat melakukan upaya pembuktian. Hakim "S" terkesan marah dan memotong penjelasan jaksa penuntut dengan suara keras. Jaksa penuntut pernah mengajukan protes kepada majelis hakim terkait hal ini.
  7. Bukti foto tumpukan uang yang diterima oleh ajudan Gubernur yang tidak diperhitungkan oleh hakim. Foto itu diambil oleh Chairuddin yang menunjukkan bahwa ajudan Agusrin, Nuim Hayat, menerima uang dari yang bersangkutan di BRI Kramat Raya.
  8. Adanya bukti dana penyertaan modal dari PT Bengkulu Mandiri (BUMD) kepada perusahaan swasta yang kemudian dikembalikan ke kas daerah sebagai bentuk pengembalian kerugian negara. Padahal, ada bukti yang menunjukkan bahwa mereka bermufakat untuk menarik Rp 9.179.846.000 dengan peruntukan Rp 2.000.000.000 membangun pabrik CPO PT SBM, dan sisanya, Rp 7.179.846.000, digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa. Dana penyertaan modal itu bersumber dari rekening PBB dan BPHTB.
  9. Terdakwa menyetujui modus menutupi temuan penyimpangan BPK sebesar Rp 21,3 miliar dengan cara melakukan investasi saham melalui PT Bengkulu Mandiri kepada PT SBM dan PT BBN. Persetujuan itu diambil dalam rapat yang dipimpin terdakwa di Gedung Daerah pada tanggal 6 Mei 2007.
  10. Terdakwa melakukan proses pengembalian dana secara fiktif pascatemuan penyimpangan oleh BPK terhadap dana bagi hasil PBB/BPHTB. Modusnya, dengan membuat bukti pertanggungjawaban seolah-olah ada pembelian steam boiler seharga Rp 4,5 miliar.
  11. Pengadilan negeri belum menyerahkan putusan kepada jaksa penuntut umum sehingga ia kesulitan membuat memori kasasi.
  12. Hakim "S" tertangkap tangan dalam dugaan suap perkara pailit PT Sky Camping Indonesia (PT SCI). Hal ini menguatkan kecurigaan adanya praktik mafia hukum dalam kasus Agusrin.

"Dugaan adanya praktik mafia hukum ini karena tindakan hakim di luar kewajaran dalam proses-proses persidangan. Selain itu, KPK menyita sejumlah uang, dalam bentuk mata uang asing, yang patut dicurigai, dari perkara-perkara yang pernah ditangani Hakim Syarifuddin," ujar peneliti ICW, Tama S Langkun.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pimpinan Komisi IX Minta Pendataan Vaksinasi Gotong Royong Dibuat Detail

Pimpinan Komisi IX Minta Pendataan Vaksinasi Gotong Royong Dibuat Detail

Nasional
Keluarga Anggota DPR Divaksinasi Covid-19, Pemerintah Diminta Fokus pada Kelompok Prioritas

Keluarga Anggota DPR Divaksinasi Covid-19, Pemerintah Diminta Fokus pada Kelompok Prioritas

Nasional
Sekjen DPR: Semua Pegawai di Lingkungan DPR Divaksinasi Covid-19

Sekjen DPR: Semua Pegawai di Lingkungan DPR Divaksinasi Covid-19

Nasional
Langgar Etika, Marzuki Alie Dipecat Tidak Hormat dari Demokrat

Langgar Etika, Marzuki Alie Dipecat Tidak Hormat dari Demokrat

Nasional
Kemenkes: Peserta Vaksinasi Gotong Royong Dapat Kartu dan Sertifikat Elektronik

Kemenkes: Peserta Vaksinasi Gotong Royong Dapat Kartu dan Sertifikat Elektronik

Nasional
Isu Kudeta, Demokrat Pecat Marzuki Alie hingga Jhoni Allen dengan Tidak Hormat

Isu Kudeta, Demokrat Pecat Marzuki Alie hingga Jhoni Allen dengan Tidak Hormat

Nasional
Bio Farma Ditunjuk Jadi Importir dan Distributor Vaksinasi Gotong Royong

Bio Farma Ditunjuk Jadi Importir dan Distributor Vaksinasi Gotong Royong

Nasional
Soal Vaksinasi Gotong Royong, Anggota DPR: Jangan Sampai Muncul Kebocoran

Soal Vaksinasi Gotong Royong, Anggota DPR: Jangan Sampai Muncul Kebocoran

Nasional
KSPI Tolak jika Buruh Dibebankan Biaya Vaksinasi Covid-19

KSPI Tolak jika Buruh Dibebankan Biaya Vaksinasi Covid-19

Nasional
Kunjungi Banten, Gus AMI Singgung Masalah Pendidikan di Ponpes

Kunjungi Banten, Gus AMI Singgung Masalah Pendidikan di Ponpes

Nasional
Peserta Vaksinasi Covid-19 di DPR Mencapai 12.000 Orang

Peserta Vaksinasi Covid-19 di DPR Mencapai 12.000 Orang

Nasional
Kemenkes: Tarif Maksimal Pelayanan Vaksinasi Gotong Royong Segera Ditetapkan

Kemenkes: Tarif Maksimal Pelayanan Vaksinasi Gotong Royong Segera Ditetapkan

Nasional
Keluarga Anggota Dewan Ikut Divaksinasi, Sekjen DPR Minta Tak Dijadikan Polemik

Keluarga Anggota Dewan Ikut Divaksinasi, Sekjen DPR Minta Tak Dijadikan Polemik

Nasional
Soal Myanmar, Pemerintah Disarankan Tunjuk Kalla atau Hasan Wirajuda untuk 'Backdoor Diplomacy'

Soal Myanmar, Pemerintah Disarankan Tunjuk Kalla atau Hasan Wirajuda untuk "Backdoor Diplomacy"

Nasional
Kemenkes: Vaksin Covid-19 untuk Vaksinasi Gotong Royong Wajib Izin BPOM

Kemenkes: Vaksin Covid-19 untuk Vaksinasi Gotong Royong Wajib Izin BPOM

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X