PBHI Desak KPK Usut Vonis Bebas Agusrin

Kompas.com - 03/06/2011, 16:05 WIB
EditorInggried

JAKARTA, KOMPAS.com — Aliansi Masyarakat Berantas Koruptor yang terdiri dari Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) dan Perkumpulan Kantor Bantuan Hukum Bengkulu (PKBHB) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak hanya terpaku dalam pengusutan dugaan suap dalam kasus pailit perusahaan PT SCI yang melibatkan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Syarifuddin. Ketua PBHI Hendrik D Sirait mengatakan, sebaiknya KPK juga mengusut tuntas sejumlah perkara yang ditangani oleh hakim Syarifuddin.

"Kami mengapresiasi langkah KPK yang berhasil menangkap tangan transaksi dugaan suap dalam kasus PT SCI kemarin. Tetapi, KPK juga harus mengusut tuntas dugaan suap lainnya, termasuk dugaan praktik suap di balik vonis bebas perkara Gubernur Bengkulu nonaktif Agusrin Najamudin," ujar Hendrik dalam jumpa pers di Kantor PBHI, Jakarta, Jumat (3/6/2011).

Hendrik mengungkapkan, kejanggalan dalam putusan hakim Syarifuddin terhadap Agusrin terendus oleh sejumlah elemen masyarakat Bengkulu beberapa bulan sebelum putusan bebas dikeluarkan pada 24 Mei 2011 di Pengadilan Negeri Pusat. Salah satunya, Syarifuddin dinilai selalu mencecar dan memojokkan sejumlah saksi yang memberatkan Agusrin.

"Sebaliknya, dia (Syarifuddin) memberikan kesempatan yang begitu besar kepada saksi-saksi yang meringankan untuk membela Agusrin," jelasnya.

Atas sejumlah keganjilan tersebut, tambah Hendrik, pihaknya sudah mengadukan perilaku hakim Syarifuddin ke Komisi Yudisial pada 23 Maret 2011. Saat itu, lanjutnya, KY berjanji akan menurunkan tim untuk memantau persidangan. "Tetapi, kita belum tahu sampai saat ini bagaimana tindak lanjut KY dalam kasus itu," tambahnya.

Oleh karena itu, Hendrik mengharapkan, KPK dapat segera mengusut tuntas kasus dugaan suap lainnya yang diduga melibatkan hakim Syarifuddin. Untuk mempermudah dan melegitimasi pengusutan tersebut, lanjutnya, KPK sebaiknya bekerja sama dengan KY. "Pelibatan KY menjadi mendesak, mengingat saat ini lembaga pengawasan hakim itu tengah memeriksa dan menyelidiki kejanggalan sejumlah kasus yang ditangani Syarifuddin, termasuk kejanggalan putusan vonis bebas Agusrin Najamudin," pungkasnya.

Hakim Syarifuddin saat ini dijerat dalam kasus dugaan suap dalam perkara pailit PT SCI. Ia ditangkap KPK kediamannya di kawasan Sunter, Jakarta Utara, pada Rabu (1/6/2011) malam. Selain hakim Syarifuddin, KPK juga menangkap seorang kurator berinisial Puguh Wirayan, yang diduga memberikan suap terkait perkara kepailitan PT SCI untuk pengalihan aset. Dalam penangkapan tersebut, KPK mengamankan sejumlah uang rupiah dan mata uang asing yang dilansir totalnya mencapai lebih dari Rp 2 miliar. Status keduanya telah ditetapkan sebagai tersangka. Syarifuddin saat ini ditahan di Rutan Cipinang. Dia dijerat dengan Pasal 12 a/b/c dan atau Pasal 6 Ayat 2 atau Pasal 5 Ayat 2 atau Pasal 11 UU No 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah UU No 20 Tahun 2001. Adapun Puguh ditahan di Rutan Tahanan Polda Metro Jaya. Ia dijerat dengan Pasal 6 Ayat 1a dan atau Pasal 5 Ayat 1 a/b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ironi Sutan Sjahrir, Pendiri Bangsa yang Wafat dalam Status Tahanan Politik

Ironi Sutan Sjahrir, Pendiri Bangsa yang Wafat dalam Status Tahanan Politik

Nasional
Tanggapi Somasi, Kubu Moeldoko: Satu Dagelan Konyol, SBY Dikejar Karma Luar Biasa

Tanggapi Somasi, Kubu Moeldoko: Satu Dagelan Konyol, SBY Dikejar Karma Luar Biasa

Nasional
Menkes Klaim PPKM Mikro Turunkan Laju Penularan Covid-19

Menkes Klaim PPKM Mikro Turunkan Laju Penularan Covid-19

Nasional
Bantah Isu Musyawarah Luar Biasa, Yaqut: PKB Partai Paling Solid Dunia Akhirat

Bantah Isu Musyawarah Luar Biasa, Yaqut: PKB Partai Paling Solid Dunia Akhirat

Nasional
Polri Klaim Sudah Pantau Video Jozeph Paul Zhang Sebelum Viral

Polri Klaim Sudah Pantau Video Jozeph Paul Zhang Sebelum Viral

Nasional
Pakar Hukum: Ada Penelitian Sebut SP3 Potensi Jadi Tempat Jual-Beli Perkara

Pakar Hukum: Ada Penelitian Sebut SP3 Potensi Jadi Tempat Jual-Beli Perkara

Nasional
Polri Duga Jozeph Paul Zhang yang Mengaku Nabi ke-26 Ada di Jerman

Polri Duga Jozeph Paul Zhang yang Mengaku Nabi ke-26 Ada di Jerman

Nasional
K3I Apresiasi Bantuan Ambulans Dompet Dhuafa Bagi Masyarakat

K3I Apresiasi Bantuan Ambulans Dompet Dhuafa Bagi Masyarakat

Nasional
Cari Jozeph Paul Zhang, Kemenlu Komunikasi dengan Otoritas Jerman dan Hong Kong

Cari Jozeph Paul Zhang, Kemenlu Komunikasi dengan Otoritas Jerman dan Hong Kong

Nasional
Soal Keberadaan Jozeph Paul Zhang, Kemenlu Siap Koordinasi dengan Kepolisian

Soal Keberadaan Jozeph Paul Zhang, Kemenlu Siap Koordinasi dengan Kepolisian

Nasional
PGI Ragukan Gelar Pendeta Jozeph Paul Zhang

PGI Ragukan Gelar Pendeta Jozeph Paul Zhang

Nasional
Soal Isu Reshuffle Kabinet, Demokrat: Itu Hak Prerogatif Presiden, Bukan Ranah Partai

Soal Isu Reshuffle Kabinet, Demokrat: Itu Hak Prerogatif Presiden, Bukan Ranah Partai

Nasional
Kasus Dugaan Penistaan Agama Jozeph Paul Zhang, Polisi Sudah Periksa 3 Saksi Ahli

Kasus Dugaan Penistaan Agama Jozeph Paul Zhang, Polisi Sudah Periksa 3 Saksi Ahli

Nasional
Pemerintah Larang Takbir Keliling karena Picu Kerumunan

Pemerintah Larang Takbir Keliling karena Picu Kerumunan

Nasional
Menag: Mudik Hukumnya Sunah, tetapi Menjaga Kesehatan Itu Wajib

Menag: Mudik Hukumnya Sunah, tetapi Menjaga Kesehatan Itu Wajib

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X