KPK: Kasus Lain Tergantung Bukti

Kompas.com - 03/06/2011, 14:26 WIB
EditorInggried

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi M Jasin mengatakan, terbuka kemungkinan bagi KPK untuk menyelidiki dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan hakim Syarifuddin dalam memutus bebas Gubernur Bengkulu nonaktif, Agusrin Najamuddin. Namun, hal tersebut sangat bergantung pada hasil pengembangan penyidikan KPK terhadap Syarifuddin dalam kasus dugaan suap penanganan perkara PT SCI. Saat ini, KPK masih fokus pada kasus dugaan suap terkait PT SCI yang menjerat Syarifuddin dan kurator berinisial Puguh Wirayan sebagai tersangka itu.

"Tergantung pengembangan penyidikan. Kalau kasus itu kan harus ada buktinya, bukan hanya pernyataan atau perkataan," kata Jasin saat dihubungi, Jumat (3/6/2011).

Menurut Jasin, jika ingin masuk untuk menyelidiki dugaan korupsi dalam penanganan kasus Agusrin, KPK harus mendapatkan bukti awal terlebih dahulu. "Tentu proses pengumpulan bukti itu yang perlu kita fokuskan," ucapnya.

KPK, kata Jasin, harus menemukan bukti berupa dokumen atau keterangan saksi yang dapat menunjukkan bahwa putusan bebas atas Agusrin itu berkaitan dengan suap yang diterima oleh sang hakim. "Tentunya KPK sesuai lembaga hukum bekerja secara profesional. Didasarkan pada bukti itu, kita proses secara hukum," tuturnya.

Jasin juga menegaskan, dugaan suap terkait penanganan perkara PT SCI oleh hakim Syarifuddin berbeda dengan penanganan perkara kasus Agusrin. "Sehingga yang kita proses hukum adalah peristiwa pidana atas suap-menyuap (terkait PT SCI) itu dan telah kita proses hukum sesuai dengan peristiwa pidananya," kata Jasin.

Dalam kasus ini, KPK menyita uang senilai Rp 250 juta sebagai alat bukti dan sejumlah mata uang asing. Berdasarkan catatan Indonesia Corruption Watch (ICW), hakim Syarifuddin memiliki rekam jejak yang buruk. Selama berdinas di Makassar dan Jakarta, ia memvonis bebas setidaknya 30 terdakwa korupsi. Hakim Syarifuddin juga menjadi salah satu hakim yang memvonis bebas Agusrin. ICW mendesak KPK untuk mengembangkan penyidikan terhadap kasus Syarifuddin terkait perkara-perkara lain yang pernah diperiksa dan divonis oleh hakim PN Jakarta Pusat tersebut.

Baca tentang


    25th

    Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Kadin: Industri Manufaktur di Jabodetabek Prioritas Vaksinasi Gotong Royong

    Kadin: Industri Manufaktur di Jabodetabek Prioritas Vaksinasi Gotong Royong

    Nasional
    Wujudkan Pengolahan Sampah Ramah Lingkungan, Risma Dapat Acungan Dua Jempol dari Jokowi

    Wujudkan Pengolahan Sampah Ramah Lingkungan, Risma Dapat Acungan Dua Jempol dari Jokowi

    Nasional
    KPK Siap Hadapi Gugatan Praperadilan Eks Bupati Talaud Sri Wahyumi Maria Manalip

    KPK Siap Hadapi Gugatan Praperadilan Eks Bupati Talaud Sri Wahyumi Maria Manalip

    Nasional
    UPDATE 6 Mei: 8.317.944 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 12.995.710 Dosis Pertama

    UPDATE 6 Mei: 8.317.944 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 12.995.710 Dosis Pertama

    Nasional
    Bio Farma: 1 Juta Dosis Vaksin Sinopharm Sudah Diterima, Setengahnya Donasi dari UEA

    Bio Farma: 1 Juta Dosis Vaksin Sinopharm Sudah Diterima, Setengahnya Donasi dari UEA

    Nasional
    UPDATE 6 Mei: Sebaran 5.647 Kasus Baru Covid-19, Terbanyak di Jawa Barat

    UPDATE 6 Mei: Sebaran 5.647 Kasus Baru Covid-19, Terbanyak di Jawa Barat

    Nasional
    Pelabelan Teroris pada KKB Dinilai Tak Akan Bermasalah di Dunia Internasional

    Pelabelan Teroris pada KKB Dinilai Tak Akan Bermasalah di Dunia Internasional

    Nasional
    Komnas HAM: Dialog Damai sebagai Strategi Mengakhiri Siklus Kekerasan di Papua

    Komnas HAM: Dialog Damai sebagai Strategi Mengakhiri Siklus Kekerasan di Papua

    Nasional
    5 Provinsi Catat Kenaikan Kasus Covid-19 dan Penurunan Kepatuhan Protokol Kesehatan

    5 Provinsi Catat Kenaikan Kasus Covid-19 dan Penurunan Kepatuhan Protokol Kesehatan

    Nasional
    Satgas Minta Perusahaan Angkutan Umum Kembalikan Pemudik yang Nekat ke Tempat Asalnya

    Satgas Minta Perusahaan Angkutan Umum Kembalikan Pemudik yang Nekat ke Tempat Asalnya

    Nasional
    Soal Shalat Id di Zona Hijau dan Kuning, Menag: Wajib Koordinasi Pemda hingga Satgas Covid-19

    Soal Shalat Id di Zona Hijau dan Kuning, Menag: Wajib Koordinasi Pemda hingga Satgas Covid-19

    Nasional
    Menag Larang Kegiatan Takbir Keliling dan Batasi Jumlah Orang Saat Malam Takbiran di Masjid

    Menag Larang Kegiatan Takbir Keliling dan Batasi Jumlah Orang Saat Malam Takbiran di Masjid

    Nasional
    Sanksi bagi Masyarakat yang Nekat Mudik: Denda hingga Penyitaan Kendaraan

    Sanksi bagi Masyarakat yang Nekat Mudik: Denda hingga Penyitaan Kendaraan

    Nasional
    Satgas Covid-19: Mudik di Wilayah Aglomerasi Dilarang, tetapi Sektor Esensial Tetap Beroperasi

    Satgas Covid-19: Mudik di Wilayah Aglomerasi Dilarang, tetapi Sektor Esensial Tetap Beroperasi

    Nasional
    UPDATE 6 Mei: Tercatat Ada 98.277 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

    UPDATE 6 Mei: Tercatat Ada 98.277 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X