Mahfud Beberkan Tindak Pidana Nurpati

Kompas.com - 01/06/2011, 08:27 WIB
EditorHeru Margianto

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD menguraikan kronologis kasus pemalsuan dokumen negara oleh mantan anggota Komisi Pemilihan Umum, Andi Nurpati. Menurut Mahfud, kasus itu berawal ketika Dewi Yasin Limpo melaporkan Mahkamah Konstitusi ke polisi.

"Ceritanya itu MK dilaporkan dulu oleh Yasin Limpo karena dia dibatalkan (pelantikannya). Karena KPU itu menetapkan Yasin Limpo resmi ya, tapi menggunakan surat palsu. Sehingga dia datang ke Jakarta bawa seragam untuk pelantikan di DPR. Tapi, lalu MK katakan itu salah. Lalu MK dilaporkan olehnya ke polisi, seperti yang diberitakan di koran-koran dulu," papar Mahfud di Gedung MK, Jakarta, Selasa (31/05/2011).

Menanggapi pelaporan Yasin Limpo, lanjut Mahfud, pihaknya kemudian membentuk tim investigasi untuk mengusut kasus itu. Dari situlah ditemukan terdapat konspirasi pembuatan surat palsu. Andi, menurutnya, justru memalsukan putusan resmi MK atas gagalnya Yasin Limpo yang saat itu akan menduduki daerah pemilihan di Sulawesi Selatan.

"Sesudah kita investigasi ini, ditemukan konspirasi pembuatan surat palsu yang melibatkan orang yang mempersoalkan surat itu dulu. Itu yang kami laporkan ke polisi. Andi Nurpati yang menerima surat MK resmi, tapi tidak digunakannya, malah gunakan surat palsu," imbuhnya.

Inilah yang mendorong Mahfud untuk melaporkan Andi pada 12 Februari 2010 lalu. Saat itu, Andi belum menjadi pengurus di Partai Demokrat. Selama ini, Andi selalu berkelit bahwa kasus tersebut merupakan kasus sengketa pemilu yang telah habis masanya seiring dengan selesainya pemilu. Namun, menurut dugaan Mahfud, kasus tersebut termasuk dalam kasus pidana penggelapan dan pemalsuan, sehingga harus diusut oleh kepolisian.

Baca tentang


    25th

    Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Kementerian BUMN Bantah Ada Pembatalan Pembelian Vaksin dari AstraZeneca, CanSino, dan Sinopharm

    Kementerian BUMN Bantah Ada Pembatalan Pembelian Vaksin dari AstraZeneca, CanSino, dan Sinopharm

    Nasional
    Satgas: Disiplin Protokol Kesehatan Akan Diuji saat Libur Panjang Pekan Depan

    Satgas: Disiplin Protokol Kesehatan Akan Diuji saat Libur Panjang Pekan Depan

    Nasional
    Terawan Sebut Pemberhentian Achmad Yurianto sebagai Dirjen Kemenkes untuk Pembenahan Organisasi

    Terawan Sebut Pemberhentian Achmad Yurianto sebagai Dirjen Kemenkes untuk Pembenahan Organisasi

    Nasional
    JPU Limpahkan Berkas Irjen Napolen dkk ke Pengadilan Tipikor

    JPU Limpahkan Berkas Irjen Napolen dkk ke Pengadilan Tipikor

    Nasional
    Wali Kota Tasikmalaya Diduga Beri Suap Rp 700 Juta untuk Urus Dana Alokasi Khusus

    Wali Kota Tasikmalaya Diduga Beri Suap Rp 700 Juta untuk Urus Dana Alokasi Khusus

    Nasional
    Riset Marepus Corner: 5-6 dari 10 Orang Anggota DPR Pengusaha

    Riset Marepus Corner: 5-6 dari 10 Orang Anggota DPR Pengusaha

    Nasional
    Cairan Pembersih yang Jadi Akselerator Kebakaran Kejagung Sudah Dipakai 2 Tahun

    Cairan Pembersih yang Jadi Akselerator Kebakaran Kejagung Sudah Dipakai 2 Tahun

    Nasional
    Pemerintah Dikabarkan Batal Beli Sejumlah Vaksin Covid-19, Ini Kata Satgas

    Pemerintah Dikabarkan Batal Beli Sejumlah Vaksin Covid-19, Ini Kata Satgas

    Nasional
    Faisal Basri: Oligarki Makin Mencengkeram Lewat UU Cipta Kerja

    Faisal Basri: Oligarki Makin Mencengkeram Lewat UU Cipta Kerja

    Nasional
    KPK Akan Dalami Temuan Mendagri soal Dana Rp 252 Triliun Tersimpan di Bank

    KPK Akan Dalami Temuan Mendagri soal Dana Rp 252 Triliun Tersimpan di Bank

    Nasional
    BNPT Harap Masjid Jadi Pertahanan Lawan Radikalisme dan Terorisme

    BNPT Harap Masjid Jadi Pertahanan Lawan Radikalisme dan Terorisme

    Nasional
    Achmad Yurianto Diberhentikan dari Jabatan Dirjen P2P Kemenkes

    Achmad Yurianto Diberhentikan dari Jabatan Dirjen P2P Kemenkes

    Nasional
    Faisal Basri: Investasi di RI Relatif Sudah Besar Tanpa UU Cipta Kerja

    Faisal Basri: Investasi di RI Relatif Sudah Besar Tanpa UU Cipta Kerja

    Nasional
    Rencana Pelibatan TNI Atasi Terorisme Dinilai Kontraproduktif dengan Demokrasi

    Rencana Pelibatan TNI Atasi Terorisme Dinilai Kontraproduktif dengan Demokrasi

    Nasional
    KPK Tahan Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman

    KPK Tahan Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X