Pemerintah Harus "Paksa" Singapura

Kompas.com - 30/05/2011, 20:08 WIB
EditorInggried

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah harus lebih serius membantu KPK menemukan keberadaan tersangka kasus dugaan suap pada pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Nunun Nurbaeti. Walaupun sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut, keberadaan Nunun sulit terlacak. Hal itu diungkapkan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Ashiddiqie seusai mengikuti sebuah diskusi di Rumah Perubahan, Jakarta, Senin (30/5/2011).

"Harusnya kita bisa bicara lebih serius lagi dengan Singapura. Kita sudah membangun hubungan lama dengan Singapura dan tentunya mereka juga harus mempertimbangkan sikapnya untuk membantu Indonesia membangun pemerintahan yang bersih," ujar Jimly.

Jika Indonesia ingin melakukan perjanjian ekstradisi, menurut Jimly, hal itu dapat dilakukan dengan sedikit paksaan. Menurut dia, dapat disiasati dengan menggunakan kesempatan di berbagai kepentingan kerja sama antara Singapura dan Indonesia.

"Singapura, kan, banyak kepentingannya di Indonesia. Nah, bisa saja kita agak memaksa. Jadi, misalnya oke kita akan penuhi kepentingan dia, tetapi dengan satu syarat, you teken perjanjian ekstradisi ini. Kalau tidak, kita harus berani mengancam sedikit, mereka itu keenakan. Harus begitu kalau menurut saya. Jangan sampai Singapura itu jadi sarang penyamun dong," tukasnya.

Selama ini KPK mengalami kesulitan untuk menghadirkan Nunun karena istri mantan Wakapolri Adang Daradjatun itu beralasan sakit dan berada di Singapura. Nunun pun tak pernah memenuhi panggilan KPK sejak menjadi saksi. Kini, ia telah ditetapkan sebagai tersangka. KPK terus melacak keberadaannya untuk mengupayakan pemulangan Nunun ke Tanah Air. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pun telah mencabut paspor yang bersangkutan.

Baca tentang


    25th

    Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    UI Serahkan 600.000 Unit Flocked Swab Buatannya untuk Bantu Tes Swab Covid-19

    UI Serahkan 600.000 Unit Flocked Swab Buatannya untuk Bantu Tes Swab Covid-19

    Nasional
    Bantah Tuduhan Kendalikan Investasi Jiwasraya, Benny Tjokro: Hanya Opini dan Asumsi Hary Prasetyo

    Bantah Tuduhan Kendalikan Investasi Jiwasraya, Benny Tjokro: Hanya Opini dan Asumsi Hary Prasetyo

    Nasional
    Penanganan Covid-19 di 10 Provinsi Prioritas, Kasus Mingguan di Papua Meningkat

    Penanganan Covid-19 di 10 Provinsi Prioritas, Kasus Mingguan di Papua Meningkat

    Nasional
    Satgas Covid-19 Sebut Penundaan Liga 1 Demi Keselamatan Masyarakat

    Satgas Covid-19 Sebut Penundaan Liga 1 Demi Keselamatan Masyarakat

    Nasional
    Berkaca dari Kasus Wawan, KPK Hati-hati Terapkan Pasal TPPU kepada Nurhadi

    Berkaca dari Kasus Wawan, KPK Hati-hati Terapkan Pasal TPPU kepada Nurhadi

    Nasional
    Soal Pamflet Ajakan Demo dan Penjarahan di Bali, Polri: Bukan Dibuat BEM Udayana

    Soal Pamflet Ajakan Demo dan Penjarahan di Bali, Polri: Bukan Dibuat BEM Udayana

    Nasional
    Di Vatikan, Kalla Usul Penemu Obat Covid-19 Diberi Penghargaan

    Di Vatikan, Kalla Usul Penemu Obat Covid-19 Diberi Penghargaan

    Nasional
    Menristek: Akan Dibangun Pabrik Vaksin Covid-19 Skala Kecil di Serpong

    Menristek: Akan Dibangun Pabrik Vaksin Covid-19 Skala Kecil di Serpong

    Nasional
    Harun Masiku dan Penyuap Nurhadi Masih Buron, Ini Kata KPK

    Harun Masiku dan Penyuap Nurhadi Masih Buron, Ini Kata KPK

    Nasional
    Ini 12 Kabupaten/Kota dengan Kasus Aktif Covid-19 di Atas 1.000 Pasien

    Ini 12 Kabupaten/Kota dengan Kasus Aktif Covid-19 di Atas 1.000 Pasien

    Nasional
    Jamwas: Jaksa yang Tak Lapor LHKPN Disanksi Tidak Naik Pangkat

    Jamwas: Jaksa yang Tak Lapor LHKPN Disanksi Tidak Naik Pangkat

    Nasional
    UU Cipta Kerja Kembali Digugat ke MK, Pemohon 3 Warga Papua

    UU Cipta Kerja Kembali Digugat ke MK, Pemohon 3 Warga Papua

    Nasional
    Periksa Eks Sekda Kota Banjar, KPK Gali Informasi soal Dugaan Gratifikasi

    Periksa Eks Sekda Kota Banjar, KPK Gali Informasi soal Dugaan Gratifikasi

    Nasional
    Polri Tangani 42 Dugaan Tindak Pidana Pemilihan, Ini Jenis-jenisnya

    Polri Tangani 42 Dugaan Tindak Pidana Pemilihan, Ini Jenis-jenisnya

    Nasional
    Setahun Jokowi-Ma'ruf, ICW Soroti 6 Kebijakan Kontroversial

    Setahun Jokowi-Ma'ruf, ICW Soroti 6 Kebijakan Kontroversial

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X