Jimly: Polri Harus Usut Laporan Mahfud

Kompas.com - 30/05/2011, 19:05 WIB
EditorI Made Asdhiana

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Ashiddiqie mengatakan kepolisian harus segera mengusut laporan yang dilayangkan oleh Ketua MK Mahfud MD kepada mantan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Andi Nurpati.

Menurut Jimly, MK mempunyai kewenangan sebagai pihak pelapor jika memang telah ada bukti-bukti yang kuat yang mengarah ke dugaan penggelapan dan pemalsuan dokumen negara.

"Itu kan sudah lama kejadiannya, dan pertanyaannya sekarang kan polisinya kenapa kok tidak diproses? Walaupun memang setahu saya, sebelum pemilu itu memang banyak kasus di MK dan malah biasanya yang berhubungan dengan Pilkada bisa lebih banyak lagi. Kalau pemilu kan karena menyeluruh. Tapi agar semuanya cepat clear, ya harus segera diusut," ujar Jimly kepada wartawan usai mengikuti sebuah diskusi di Jakarta, Senin (30/5/2011).

Ketika menjabat sebagai Ketua Dewan Kehormatan KPU, lanjut Jimly, Andi Nurpati memang pernah tersandung kasus saat Pilkada di Toli-Toli, Sulawesi Tengah pada 2009. Sanksi untuk Andi saat itu, diakui Jimly tidak terlalu berat sampai ke pemberhentian.

Namun, setelah Andi memutuskan untuk pindah ke Partai Demokrat tanpa prosedur yang benar, barulah DK KPU memutuskan untuk memberhentikan Andi sebagai anggota KPU. "Jadi saran saya sebagai alat negara, kepolisian harus bertindak usut tuntas kasus itu, jangan dibiarkan seperti ini. Kepolisian juga tidak boleh terpengaruhi oleh sikap yang berbeda dari partai-partai yang berkuasa, karena mereka itu kan alat pemerintah, polisi itu alat negara," katanya.

Seperti diberitakan, Mahfud MD menyatakan ia telah melaporkan Kepala Divisi Komunikasi Partai Demokrat yang juga mantan anggota KPU, Andi Nurpati. Andi dilaporkan atas dugaan tindak pidana terkait putusan sengketa pemilu yang dikeluarkan MK pada 2009. Andi diduga memalsukan putusan MK atas gagalnya Dewi Yasin Limpo menduduki kursi DPR dari Partai Hanura dengan daerah pemilihan Sulawesi Selatan. Saat itu, Andi Nurpati belum masuk sebagai anggota pengurus di Partai Demokrat.

Baca tentang


    25th

    Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    UI Serahkan 600.000 Unit Flocked Swab Buatannya untuk Bantu Tes Swab Covid-19

    UI Serahkan 600.000 Unit Flocked Swab Buatannya untuk Bantu Tes Swab Covid-19

    Nasional
    Bantah Tuduhan Kendalikan Investasi Jiwasraya, Benny Tjokro: Hanya Opini dan Asumsi Hary Prasetyo

    Bantah Tuduhan Kendalikan Investasi Jiwasraya, Benny Tjokro: Hanya Opini dan Asumsi Hary Prasetyo

    Nasional
    Penanganan Covid-19 di 10 Provinsi Prioritas, Kasus Mingguan di Papua Meningkat

    Penanganan Covid-19 di 10 Provinsi Prioritas, Kasus Mingguan di Papua Meningkat

    Nasional
    Satgas Covid-19 Sebut Penundaan Liga 1 Demi Keselamatan Masyarakat

    Satgas Covid-19 Sebut Penundaan Liga 1 Demi Keselamatan Masyarakat

    Nasional
    Berkaca dari Kasus Wawan, KPK Hati-hati Terapkan Pasal TPPU kepada Nurhadi

    Berkaca dari Kasus Wawan, KPK Hati-hati Terapkan Pasal TPPU kepada Nurhadi

    Nasional
    Soal Pamflet Ajakan Demo dan Penjarahan di Bali, Polri: Bukan Dibuat BEM Udayana

    Soal Pamflet Ajakan Demo dan Penjarahan di Bali, Polri: Bukan Dibuat BEM Udayana

    Nasional
    Di Vatikan, Kalla Usul Penemu Obat Covid-19 Diberi Penghargaan

    Di Vatikan, Kalla Usul Penemu Obat Covid-19 Diberi Penghargaan

    Nasional
    Menristek: Akan Dibangun Pabrik Vaksin Covid-19 Skala Kecil di Serpong

    Menristek: Akan Dibangun Pabrik Vaksin Covid-19 Skala Kecil di Serpong

    Nasional
    Harun Masiku dan Penyuap Nurhadi Masih Buron, Ini Kata KPK

    Harun Masiku dan Penyuap Nurhadi Masih Buron, Ini Kata KPK

    Nasional
    Ini 12 Kabupaten/Kota dengan Kasus Aktif Covid-19 di Atas 1.000 Pasien

    Ini 12 Kabupaten/Kota dengan Kasus Aktif Covid-19 di Atas 1.000 Pasien

    Nasional
    Jamwas: Jaksa yang Tak Lapor LHKPN Disanksi Tidak Naik Pangkat

    Jamwas: Jaksa yang Tak Lapor LHKPN Disanksi Tidak Naik Pangkat

    Nasional
    UU Cipta Kerja Kembali Digugat ke MK, Pemohon 3 Warga Papua

    UU Cipta Kerja Kembali Digugat ke MK, Pemohon 3 Warga Papua

    Nasional
    Periksa Eks Sekda Kota Banjar, KPK Gali Informasi soal Dugaan Gratifikasi

    Periksa Eks Sekda Kota Banjar, KPK Gali Informasi soal Dugaan Gratifikasi

    Nasional
    Polri Tangani 42 Dugaan Tindak Pidana Pemilihan, Ini Jenis-jenisnya

    Polri Tangani 42 Dugaan Tindak Pidana Pemilihan, Ini Jenis-jenisnya

    Nasional
    Setahun Jokowi-Ma'ruf, ICW Soroti 6 Kebijakan Kontroversial

    Setahun Jokowi-Ma'ruf, ICW Soroti 6 Kebijakan Kontroversial

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X