Jimly: Polri Harus Usut Laporan Mahfud

Kompas.com - 30/05/2011, 19:05 WIB
EditorI Made Asdhiana

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Ashiddiqie mengatakan kepolisian harus segera mengusut laporan yang dilayangkan oleh Ketua MK Mahfud MD kepada mantan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Andi Nurpati.

Menurut Jimly, MK mempunyai kewenangan sebagai pihak pelapor jika memang telah ada bukti-bukti yang kuat yang mengarah ke dugaan penggelapan dan pemalsuan dokumen negara.

"Itu kan sudah lama kejadiannya, dan pertanyaannya sekarang kan polisinya kenapa kok tidak diproses? Walaupun memang setahu saya, sebelum pemilu itu memang banyak kasus di MK dan malah biasanya yang berhubungan dengan Pilkada bisa lebih banyak lagi. Kalau pemilu kan karena menyeluruh. Tapi agar semuanya cepat clear, ya harus segera diusut," ujar Jimly kepada wartawan usai mengikuti sebuah diskusi di Jakarta, Senin (30/5/2011).

Ketika menjabat sebagai Ketua Dewan Kehormatan KPU, lanjut Jimly, Andi Nurpati memang pernah tersandung kasus saat Pilkada di Toli-Toli, Sulawesi Tengah pada 2009. Sanksi untuk Andi saat itu, diakui Jimly tidak terlalu berat sampai ke pemberhentian.

Namun, setelah Andi memutuskan untuk pindah ke Partai Demokrat tanpa prosedur yang benar, barulah DK KPU memutuskan untuk memberhentikan Andi sebagai anggota KPU. "Jadi saran saya sebagai alat negara, kepolisian harus bertindak usut tuntas kasus itu, jangan dibiarkan seperti ini. Kepolisian juga tidak boleh terpengaruhi oleh sikap yang berbeda dari partai-partai yang berkuasa, karena mereka itu kan alat pemerintah, polisi itu alat negara," katanya.

Seperti diberitakan, Mahfud MD menyatakan ia telah melaporkan Kepala Divisi Komunikasi Partai Demokrat yang juga mantan anggota KPU, Andi Nurpati. Andi dilaporkan atas dugaan tindak pidana terkait putusan sengketa pemilu yang dikeluarkan MK pada 2009. Andi diduga memalsukan putusan MK atas gagalnya Dewi Yasin Limpo menduduki kursi DPR dari Partai Hanura dengan daerah pemilihan Sulawesi Selatan. Saat itu, Andi Nurpati belum masuk sebagai anggota pengurus di Partai Demokrat.

Baca tentang


    Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Bamsoet: Kita Hindari Pansus Jiwasraya untuk Kurangi Kegaduhan

    Bamsoet: Kita Hindari Pansus Jiwasraya untuk Kurangi Kegaduhan

    Nasional
    Bambang Widjojanto Nilai Kenaikan Indeks Persepsi Korupsi Mesti Dilihat Hati-hati

    Bambang Widjojanto Nilai Kenaikan Indeks Persepsi Korupsi Mesti Dilihat Hati-hati

    Nasional
    PDI-P: Hari Raya Imlek sebagai Hari Libur Nasional merupakan Ekspresi Semangat Kebangsaan

    PDI-P: Hari Raya Imlek sebagai Hari Libur Nasional merupakan Ekspresi Semangat Kebangsaan

    Nasional
    Jejak Orang Tionghoa dalam Penyebaran Islam di Pulau Jawa

    Jejak Orang Tionghoa dalam Penyebaran Islam di Pulau Jawa

    Nasional
    Dari Daratan Tiongkok ke Kota Medan, Tjong A Fie Sang Dermawan...

    Dari Daratan Tiongkok ke Kota Medan, Tjong A Fie Sang Dermawan...

    Nasional
    Peran Masyarakat Tionghoa dalam Pertempuran 10 November: Ikut Angkat Senjata hingga Dirikan Palang Biru

    Peran Masyarakat Tionghoa dalam Pertempuran 10 November: Ikut Angkat Senjata hingga Dirikan Palang Biru

    Nasional
    Tahun Baru Imlek, 43 Narapidana Beragama Konghucu Dapat Remisi Khusus

    Tahun Baru Imlek, 43 Narapidana Beragama Konghucu Dapat Remisi Khusus

    Nasional
    Kunjungi Lokasi PON 2020, Menko PMK Singgung Pembangunan dari Timur Indonesia

    Kunjungi Lokasi PON 2020, Menko PMK Singgung Pembangunan dari Timur Indonesia

    Nasional
    BNPB Uji Coba Operasional Call Center 24 Jam

    BNPB Uji Coba Operasional Call Center 24 Jam

    Nasional
    Kemenkumham soal Harun Masiku: Bantah Merekayasa hingga Bentuk Tim Independen

    Kemenkumham soal Harun Masiku: Bantah Merekayasa hingga Bentuk Tim Independen

    Nasional
    Pengakuan Hasto Usai Diperiksa KPK: Ditanya soal PAW hingga Sebut Harun Masiku Korban

    Pengakuan Hasto Usai Diperiksa KPK: Ditanya soal PAW hingga Sebut Harun Masiku Korban

    Nasional
    Belum Tahu Keberadaan Harun Masiku, KPK Minta Masyarakat Bantu Beri Informasi

    Belum Tahu Keberadaan Harun Masiku, KPK Minta Masyarakat Bantu Beri Informasi

    Nasional
    Imigrasi dan Kejaksaan Diminta Stop Kasus Jurnalis Mongabay

    Imigrasi dan Kejaksaan Diminta Stop Kasus Jurnalis Mongabay

    Nasional
    Dukung Nelayan Melaut di Natuna, Pemerintah Revisi 29 Regulasi

    Dukung Nelayan Melaut di Natuna, Pemerintah Revisi 29 Regulasi

    Nasional
    Bima Arya: Banjir di Bogor Berkurang berkat Naturalisasi Kali Ciliwung

    Bima Arya: Banjir di Bogor Berkurang berkat Naturalisasi Kali Ciliwung

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X