Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat Bentuk Tim Jemput Nazaruddin

Kompas.com - 30/05/2011, 18:22 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Pusat Pengembangan Strategi dan Kebijakan DPP Partai Demokrat, Ulil Abshar Abdalla, mengatakan Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum telah membentuk tim yang bertugas menjemput mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin dari Singapura.

Menurut dia, Partai Demokrat bertanggung jawab secara moral dan etika untuk membantu proses penegak hukum terhadap Muhammad Nazaruddin. "Dua orang ditugaskan untuk menjemput Nazaruddin pulang ke Indonesia," ujar Ulil di Jakarta, Senin (30/5/2011).

Tim penjemput Muhammad Nazaruddin, kata dia, dibentuk pada pertemuan elite Partai Demokrat di kediaman pribadi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Puri Cikeas, Bogor, Jumat (27/5/2011) malam.

Menurut dia, keberhasilan kerja tim penjemput untuk menghadirkan Nazaruddin akan menentukan reputasi Partai Demokrat. "Jika Nazaruddin sudah berada di Indonesia sebelum adanya panggilan dari KPK, maka reputasi Partai Demokrat akan baik. Jika Nazaruddin belum kembali ke Indonesia, maka reputasi Partai Demokrat akan sebaliknya," katanya.

Namun Ulil mengatakan, belum tahu kapan tim penjemput itu akan berangkat ke Singapura.

Belum dibentuk

Sementara itu, secara terpisah, Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Saan Mustopa mengatakan Partai Demokrat belum membentuk tim penjemput Nazaruddin karena dinilai belum perlu.

"Muhammad Nazaruddin pergi ke Singapura sudah izin pada pimpinan Fraksi Partai Demokrat DPR RI karena ingin berobat," kata Saan Mustopa di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin.

Menurut dia, pimpinan DPR RI mengizinkan Muhammad Nazaruddin pergi ke Singapura karena pada saat meminta izin ke pimpinan Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Senin (23/5/2011), situasinya bebas, belum ada perintah pencegahan dari Kementerian Hukum dan HAM.

Kepergian Nazaruddin ke Singapura, kata dia, adalah hal wajar karena ingin berobat, karena itu dia tidak akan lama berada di Singapura. "Nazaruddin tidak perlu dijemput untuk pulang. Nanti pada saatnya, jika ada panggilan dari KPK Nazaruddin akan memenuhi panggilan," katanya.

Saan meyakini, Muhammad Nazaruddin akan bersikap kooperatif terhadap proses hukum yang dihadapinya. Menurut dia, Partai Demokrat siap memberikan bantuan jika KPK meminta bantuan terkait proses hukum terhadap Nazaruddin.

Meskipun Partai Demokrat belum membentuk tim penjemput, tapi bukan berarti Partai Demokrat tidak akan membentuk tim tersebut. "Kalau memang situasi memungkin bisa dibentuk, tapi saat ini belum perlu," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

    Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

    Nasional
    Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

    Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

    Nasional
    e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

    e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

    Nasional
    Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

    Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

    Nasional
    MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

    MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

    Nasional
    Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

    Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

    Nasional
    4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

    4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

    Nasional
    Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

    Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

    Nasional
    Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

    Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

    Nasional
    Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

    Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

    Nasional
    Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

    Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

    Nasional
    Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

    Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

    Nasional
    Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

    Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

    Nasional
    Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

    Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com