Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mahfud Malah Ditanya soal Nunun

Kompas.com - 30/05/2011, 13:44 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Sejumlah anggota DPR menanyakan kasus dugaan suap cek perjalanan yang menjerat Nunun Nurbaeti sebagai tersangka dalam pertemuan antara Komisi III DPR dan Mahkamah Konstitusi, di Gedung MK, Jakarta, Senin (30/5/2011). Mereka menanyakan mengenai prosedur penetapan tersangka oleh KPK. Pertanyaan itu diajukan kepada Ketua MK Mahfud MD yang juga dikenal sebagai pakar hukum. Anggota Komisi III Herman Herry dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan  menanyakan bagaimana prosedur sehingga Nunun bisa dijadikan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Saya ingin bertanya kepada Bapak (Mahfud MD) sebagai orang yang mengerti mengenai hukum, saya melihat melalui media, terkait penyidikan KPK terhadap kasus cek perjalanan, ada pertanyaan mengapa Bu Nunun dijadikan tersangka. Lalu, jawaban dari pihak KPK, 'Itu rahasia perusahaan'. Jawaban itu benar atau tidak? Mengapa bisa ada jawaban demikian, padahal ini proses hukum. Menurut Pak Mahfud bagaimana?" ujar Herman Herry dalam pertemuan Komisi III dengan jajaran Hakim Konstitusi, di Gedung MK, Jakarta, Senin (30/5/2011).

Namun, Herman Herry tidak menjelaskan secara detail siapa perwakilan KPK yang menjawab hal tersebut. Hal yang sama juga dipertanyakan oleh anggota Komisi III asal Fraksi Gerindra, Martin Hutabarat. Ia menanyakan mengapa selama ini hanya Nunun yang dibahas, sedangkan penyandang dana tersebut tidak ikut diusut.

"Selama ini, selalu Ibu Nunun yang dipertanyakan sebagai penyuap yang memberikan uang. Tapi, tidak pernah menyentuh penyandang dana. Kita tidak pernah bicara mengenai siapa yang menyiapkan dana sebesar itu. Bu Nunun kan tidak ada kepentingan dengan pemilihan itu. Itu persoalan besar bangsa kita ke depan," ujar Martin.

Menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan anggota Dewan, Mahfud hanya menjawab itu bukan kewenangannya untuk menjawab pertanyaan seputar kasus Nunun itu. "Bapak-bapak, saya merasa tidak punya kewenangan mengenai kasus Bu Nunun. Saya tidak tahu apa yang terjadi di dalam KPK," ujar Mahfud.

Sementara itu, suami Nunun Nurbaeti, anggota Komisi III asal Fraksi PKS Adang Daradjatun yang hadir dalam pertemuan itu, tidak memberikan komentar terkait pembicaraan rekan-rekannya dengan MK terkait kasus Nunun.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Nasional
Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Nasional
Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Nasional
Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Nasional
Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Nasional
Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Nasional
Selain 2 Oknum Lion Air,  Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

Selain 2 Oknum Lion Air, Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

Nasional
Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Nasional
Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

Nasional
Suami Zaskia Gotik Dicecar soal Penerimaan Dana Rp 500 Juta dalam Sidang Kasus Gereja Kingmi Mile 32

Suami Zaskia Gotik Dicecar soal Penerimaan Dana Rp 500 Juta dalam Sidang Kasus Gereja Kingmi Mile 32

Nasional
Tambah Syarat Calon Kepala Daerah yang Ingin Diusung, PDI-P: Tidak Boleh Bohong

Tambah Syarat Calon Kepala Daerah yang Ingin Diusung, PDI-P: Tidak Boleh Bohong

Nasional
Terima Kunjungan Menlu Wang Yi, Prabowo Bahas Kerja Sama Pendidikan dan Latihan Militer RI-China

Terima Kunjungan Menlu Wang Yi, Prabowo Bahas Kerja Sama Pendidikan dan Latihan Militer RI-China

Nasional
Banyak Pihak jadi Amicus Curiae MK, Pakar Sebut karena Masyarakat Alami Ketidakadilan

Banyak Pihak jadi Amicus Curiae MK, Pakar Sebut karena Masyarakat Alami Ketidakadilan

Nasional
Alasan Hasto soal Jokowi Datang ke Anak Ranting PDI-P Dulu sebelum Bertemu Megawati

Alasan Hasto soal Jokowi Datang ke Anak Ranting PDI-P Dulu sebelum Bertemu Megawati

Nasional
Pendukung Prabowo-Gibran Bakal Gelar Aksi di Depan MK, Hasto: Percayakan Hakim, Jangan Ditekan-tekan

Pendukung Prabowo-Gibran Bakal Gelar Aksi di Depan MK, Hasto: Percayakan Hakim, Jangan Ditekan-tekan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com