Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kuncinya Ketegasan SBY

Kompas.com - 29/05/2011, 10:38 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik Charta Politika Yunarto Wijaya menilai, peran Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono sangat penting dalam mengendalikan krisis yang tengah menerpa partainya. Setelah nama politisinya M Nazaruddin dikaitkan dengan kasus dugaan suap proyek pembangunan wisma atlet Sea Games, kasus ini bergulir demikian liarnya. Terakhir, beredar pesan singkat gelap yang menyebutkan kasus dugaan korupsi yang melibatkan elite Demokrat, bahkan menyinggung SBY secara personal. Menurut Yunarto, apa yang terjadi saat ini merupakan cermin bahwa ada persoalan konsolidasi internal yang tidak pernah diselesaikan pasca kongres Demokrat yang dimenangkan Anas Urbaningrum pada 2010 lalu. Faksi-faksi yang ada saat kongres belum melebur untuk menjaga soliditas partai.

"Intinya, bagaimana melakukan konsolidasi internal pasca kongres, yang menurut saya tidak diselesaikan setelah satu tahun berjalan. Selain faksi-faksi yang ada, kasus yang ada saat ini juga memunculkan faksi baru yang kemudian memperuncing konflik. Penyelesaiannya hanya bisa dimulai dengan ketegasan SBY. Saat ini, saya melihat SBY seperti menjadi bagian dari konflik itu sendiri," kata Yunarto, yang bisa disapa Toto, kepada Kompas.com, Minggu (29/5/2011).

Menurutnya, SBY sebenarnya sudah memiliki momentum untuk menyelesaikan dugaan-dugaan suap yang dikaitkan dengan Nazaruddin saat melakukan konferensi pers bersama Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD, 20 Mei lalu. Saat itu, SBY menyatakan telah menerima laporan Mahfud bahwa Nazaruddin memberikan uang sebesar 120.000 Dollar Singapura pada tahun 2010. "Tetapi, kenapa tidak diikuti dengan tindakan tegas Demokrat, hingga akhirnya ada keputusan Dewan Kehormatan. Lalu terakhir, kenapa Nazaruddin diizinkan fraksi berobat ke Singapura? SBY seperti kehilangan kendali sehingga penanganan Nazaruddin tidak mulus," papar Toto.

"Intinya, bagaimana political will SBY dan bagaimana perannya dalam pengelolaan konflik," lanjutnya.

Penanganan yang tidak tegas, menurut Toto, memberikan peluang bagi pihak luar untuk memanfaatkan momen mendiskreditkan Demokrat. Apa yang terjadi saat ini, dikatakannya, tak bisa serta merta menuding adanya pihak luar yang mengendalikan, seperti ditudingkan Demokrat. 

"Kalau pun ada pihak luar yang bermain, saya pikir sifatnya hanya black campaign saja. Secara keseluruhan, apa yang terjadi di Demokrat sesungguhnya membuka konflik yang ada selama ini. Mumpung masih tiga tahun lagi pemilu, sebaiknya segera diatasi. Posisi Demokrat dalam keadaan sulit, karena mereka juga dalam masa transisi untuk menjadi partai mandiri pasca SBY tahun 2014 nanti," ujar Toto.

Sebelumnya, saat dihubungi Kompas.com secara terpisah, Ketua DPP Partai Demokrat Kastorius Sinaga mengatakan, pihaknya mensinyalir ada pihak-pihak di luar partai yang ingin menghancurkan Demokrat. Siapa pihak tersebut? Ia hanya menyebutkan, terkait dengan rivalitas politik.

"Sangat nyata dan meyakinkan bagi kami dan Pak SBY bahwa ada pihak-pihak lain yang berhubungan dengan rivalitas politik dengan memanfaatkan kasus Nazaruddin sebagai strategi atau celah untuk menghancurkan Demokrat. Ini untuk kepentingan (pemilu) 2014," kata Kastorius.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

    Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

    Nasional
    KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

    KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

    Nasional
    Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

    Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

    Nasional
    PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

    PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

    Nasional
    Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

    Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

    Nasional
    Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

    Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

    Nasional
    KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

    KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

    Nasional
    Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

    Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

    Nasional
    Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

    Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

    Nasional
    Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

    Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

    Nasional
    Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk 'Distabilo' seperti Era Awal Jokowi

    Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk "Distabilo" seperti Era Awal Jokowi

    Nasional
    Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

    Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

    Nasional
    KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

    KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

    Nasional
    Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

    Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

    Nasional
    Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

    Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com