BK Akan Umumkan Sanksi untuk Anggota DPR

Kompas.com - 29/05/2011, 07:54 WIB
EditorInggried

JAKARTA, KOMPAS.com — Badan Kehormatan (BK) DPR akan mengumumkan 10 keputusan terkait anggota Dewan pada rapat paripurna terdekat. Menurut Wakil Ketua Badan Kehormatan Nudirman Munir, Jumat (27/5/2011), 10 keputusan itu terkait sanksi terhadap 10 anggota DPR. Namun, ia tidak menyebutkan siapa saja anggota yang mendapatkan sanksi. Hasil keputusan ini berdasarkan rapat Badan Kehormatan pada 25-26 Mei lalu di Cikopo, Bandung, Jawa Barat.

"Ada sekitar 10 keputusan yang akan kami umumkan di rapat paripurna terdekat nanti," kata Nudirman.

Bentuk sanksi yang diputuskan bermacam-macam, di antaranya dicopot dari Alat Kelengkapan DPR, pemberhentian sementara, hingga dicopot sebagai anggota DPR. Rencananya, sebelum menyampaikan keputusan ini, Badan Kehormatan akan menemui pimpinan DPR.

"Ada kasus lama dan ada juga yang baru. Tetapi, nanti kami akan menemui unsur pimpinan-pimpinan DPR terlebih dahulu. Sesuai dengan aturan dalam kode etik dan tata beracara yang baru memang mekanismenya seperti itu," kata politisi Partai Golkar ini.

Ketika disinggung nama mantan Bendahara Umum Demokrat Muhammad Nazaruddin yang juga anggota Komisi VII DPR, Nurdiman menyatakan belum ada yang diputuskan. Badan Kehormatan baru akan memulai pemeriksaan dengan memanggil saksi-saksi dan mengumpulkan bukti pekan depan. "Terkait Nazaruddin, Badan Kehormatan tetap akan memprosesnya sesuai ketentuan yang berlaku. Secepatnya kami akan mengirimkan surat kepada saksi-saksi," tukas Nudirman.

Kinerja BK sendiri disoroti para aktivis pemantau parlemen. Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Sebastian Salang beberapa waktu lalu mengatakan, meski sejumlah kasus dugaan pelanggaran etika dilaporkan kepada BK, hingga saat ini belum satu pun keputusan dijatuhkan oleh lembaga penegak etika anggota Dewan tersebut.



Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menurut Mahfud MD, Indonesia dan Malaysia Sama-sama Ingin Jadi Negara Islami

Menurut Mahfud MD, Indonesia dan Malaysia Sama-sama Ingin Jadi Negara Islami

Nasional
Bamsoet: Kita Hindari Pansus Jiwasraya untuk Kurangi Kegaduhan

Bamsoet: Kita Hindari Pansus Jiwasraya untuk Kurangi Kegaduhan

Nasional
Bambang Widjojanto Nilai Kenaikan Indeks Persepsi Korupsi Mesti Dilihat Hati-hati

Bambang Widjojanto Nilai Kenaikan Indeks Persepsi Korupsi Mesti Dilihat Hati-hati

Nasional
PDI-P: Hari Raya Imlek sebagai Hari Libur Nasional merupakan Ekspresi Semangat Kebangsaan

PDI-P: Hari Raya Imlek sebagai Hari Libur Nasional merupakan Ekspresi Semangat Kebangsaan

Nasional
Jejak Orang Tionghoa dalam Penyebaran Islam di Pulau Jawa

Jejak Orang Tionghoa dalam Penyebaran Islam di Pulau Jawa

Nasional
Dari Daratan Tiongkok ke Kota Medan, Tjong A Fie Sang Dermawan...

Dari Daratan Tiongkok ke Kota Medan, Tjong A Fie Sang Dermawan...

Nasional
Peran Masyarakat Tionghoa dalam Pertempuran 10 November: Ikut Angkat Senjata hingga Dirikan Palang Biru

Peran Masyarakat Tionghoa dalam Pertempuran 10 November: Ikut Angkat Senjata hingga Dirikan Palang Biru

Nasional
Tahun Baru Imlek, 43 Narapidana Beragama Konghucu Dapat Remisi Khusus

Tahun Baru Imlek, 43 Narapidana Beragama Konghucu Dapat Remisi Khusus

Nasional
Kunjungi Lokasi PON 2020, Menko PMK Singgung Pembangunan dari Timur Indonesia

Kunjungi Lokasi PON 2020, Menko PMK Singgung Pembangunan dari Timur Indonesia

Nasional
BNPB Uji Coba Operasional Call Center 24 Jam

BNPB Uji Coba Operasional Call Center 24 Jam

Nasional
Kemenkumham soal Harun Masiku: Bantah Merekayasa hingga Bentuk Tim Independen

Kemenkumham soal Harun Masiku: Bantah Merekayasa hingga Bentuk Tim Independen

Nasional
Pengakuan Hasto Usai Diperiksa KPK: Ditanya soal PAW hingga Sebut Harun Masiku Korban

Pengakuan Hasto Usai Diperiksa KPK: Ditanya soal PAW hingga Sebut Harun Masiku Korban

Nasional
Belum Tahu Keberadaan Harun Masiku, KPK Minta Masyarakat Bantu Beri Informasi

Belum Tahu Keberadaan Harun Masiku, KPK Minta Masyarakat Bantu Beri Informasi

Nasional
Imigrasi dan Kejaksaan Diminta Stop Kasus Jurnalis Mongabay

Imigrasi dan Kejaksaan Diminta Stop Kasus Jurnalis Mongabay

Nasional
Dukung Nelayan Melaut di Natuna, Pemerintah Revisi 29 Regulasi

Dukung Nelayan Melaut di Natuna, Pemerintah Revisi 29 Regulasi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X