Rapat Koordinasi di Puri Cikeas

Jakarta, Kompas - Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono kembali memanggil pengurus partainya ke Puri Cikeas, Bogor, Sabtu (28/5) malam. Pemanggilan itu diduga terkait kasus Muhammad Nazaruddin, terutama beredar pesan singkat dengan nomor dari Singapura.

Sampai pukul 23.00, rapat di rumah pribadi Yudhoyono itu masih berlangsung. Sebelumnya, Rabu lalu, 225 pengurus dan anggota DPR dari Partai Demokrat juga berkumpul di Puri Cikeas untuk rapat koordinasi dengan Yudhoyono.

Sabtu sekitar pukul 20.00, Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum mengadakan pertemuan di kantor Partai Demokrat di kawasan Kramat, Jakarta Pusat. Hadir antara lain Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono dan Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPR Jafar Hafsah. Angelina Sondakh, anggota Komisi X DPR yang sempat disebut diduga terlibat dalam kasus suap pembangunan wisma atlet di Palembang, juga hadir.

Namun, sekitar pukul 20.40, Anas keluar. Sesaat sebelum memasuki mobilnya, Anas mengatakan, pertemuan itu merupakan rapat konsolidasi untuk melanjutkan rapat-rapat sebelumnya. Setelah itu, Anas pergi dengan mobil B 69 AUD, didampingi Saan Mustopa, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat. Saan menuturkan, mereka akan pergi ke Cikeas.

Ketua Divisi Komunikasi dan Informasi DPP Partai Demokrat Andi Nurpati mengatakan, pertemuan diakhiri karena Yudhoyono memanggil sejumlah pengurus Partai Demokrat ke Cikeas. Pemanggilan itu, ujar Andi, terkait perkembangan terakhir dalam kasus Nazaruddin, khususnya beredarnya layanan pesan singkat dari nomor +6584393907. Pengirim SMS yang berasal dari nomor Singapura itu mengaku bernama Nazaruddin. Ia mengaku dijebak dan dikorbankan serta akan membalas dengan membongkar sejumlah skandal yang disebutnya melibatkan petinggi Partai Demokrat.

Kompas tidak mendapatkan jawaban saat menghubungi kembali nomor pengirim SMS itu. Kepada sejumlah media, Nazaruddin yang diduga berada di Singapura menyangkal sebagai pengirim SMS tersebut.

Andi Nurpati menuturkan, Partai Demokrat menilai SMS itu sebagai fitnah, bagian dari serangan pihak luar. ”Beliau (Anas, saat pertemuan) tidak menyatakan akan melakukan tindakan hukum, tetapi kami diminta mencermati itu. Kader dan pimpinan Partai Demokrat diminta sabar,” ujar Andi.

Harus aktif

Terkait kasus perginya Nazaruddin ke luar negeri, menurut Airlangga Pribadi Kusman, pengajar Ilmu Politik Universitas Airlangga (Unair), Surabaya, Partai Demokrat harus lebih aktif berusaha membawa pulang Nazaruddin ke Indonesia.

”Partai Demokrat tidak cukup hanya mengimbau Nazaruddin kembali ke Indonesia. Partai Demokrat harus dapat memastikan kepulangan Nazaruddin jika Komisi Pemberantasan Korupsi membutuhkannya untuk diperiksa,” katanya. Jika dibutuhkan, Partai Demokrat bahkan juga perlu ke Singapura menjemput Nazaruddin.