MPR: Peleburan Pancasila adalah Distorsi

JAKARTA, KOMPAS.com — Selain sebuah distorsi, peleburan Pendidikan Pancasila menjadi Pendidikan Kewarganegaraan dinilai sebagai bentuk penyederhanaan Pendidikan Pancasila itu sendiri. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Nasional harus mengembalikan Pendidikan Pancasila.

Wakil Ketua MPR Haryanto Y Thohary mengatakan, dirinya sangat kecewa dengan keputusan Kementerian Pendidikan Nasional (Kemdiknas) yang melebur mata pelajaran Pendidikan Pancasila menjadi Pendidikan Kewarganegaraan. Ia mengatakan, sebagai elemen pemerintah, seharusnya Kemdiknas mampu menjadi ujung tombak dalam nation and character building. Salah satunya melalui Pendidikan Pancasila.

"Karena itu kami sangat kecewa ketika kemudian Kemdiknas ternyata melebur Pendidikan Pancasila ke dalam Kewarganegaraan. Itu merupakan sebuah distorsi, sekaligus sebuah simplifikasi atau penyederhanaan," kata Haryanto dalam seminar nasional "Wawasan Kebangsaan", Jumat (27/5/2011) sore di Universitas Nasional, Jakarta Selatan.

Haryanto menegaskan, Kemdiknas harus kembali menghidupkan Pendidikan Pancasila, yang harus disajikan lebih aktual, tidak monoton, bukan hanya berbentuk monolog yang membosankan.

"Harus benar-benar dirancang sedemikian rupa sehingga menjadi faktor yang mencerahkan di kehidupan masyarakat," ujarnya.

Menurut dia, pemerintah melalui Kemdiknas harus membuat sebuah lembaga khusus yang bertugas mengkaji materi, format, dan metodologi pembelajaran Pendidikan Pancasila secara mendalam.

"Pertama-tama, harus ada sebuah badan yang mengurus itu, yang nantinya melakukan pengkajian secara mendalam, termasuk materi, format, dan yang terpenting adalah metodologi pengajaran Pendidikan Pancasila agar bisa diterima dengan sebaik-baiknya," ujarnya.

Nyatanya, Pusat Kurikulum dan Buku malah menghapuskan Pendidikan Pancasila, berarti harus ada lembaga lain yang mengatur ini. Menurut dia, saat ini yang diperlukan sebenarnya adalah memperbaiki metode pengajarannya.

"Jika dahulu dikatakan indoktrinasi, sekarang aspek tersebut harus dihilangkan," ujarnya.