Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Koruptor Kabur, Bukti KPK Takut

Kompas.com - 28/05/2011, 12:50 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Dewan Penasihat Partai Gerindra, Permadi, menilai kinerja pemerintah saat ini masih jauh dari harapan untuk memberantas koruptor-koruptor di Indonesia. Semua aparat penegak hukum dianggapnya takut membongkar kasus-kasus besar.

Hal itu disampaikan Permadi dalam Diskusi Polemik bertajuk "Bola Panas Nazaruddin" di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu (28/5/2011). Permadi menilai, kaburnya mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin ke Singapura sebagai sebuah kelalaian para penegak hukum.

"Jadi, tidak ada yang dapat diharapkan dari KPK, Badan Kehormatan DPR, atau pengadilan. Saya ini juga, kan, mantan Wakil Ketua BK DPR pada partai penguasa. Semua ketakutan untuk menyelesaikan kasus-kasus itu. Lihat saja kasus-kasus besar sebelumnya, misalnya BLBI, Century, dan lain-lain. Itu sampai sekarang mana ada kelanjutannya?" katanya.

Dalam acara yang sama, Koordinator Forum Peduli Parlemen Indonesia Sebastian Salang mengatakan, kepergian Nazaruddin merupakan kelalaian KPK serta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sebastian menilai, sebelum kasus kepergian Nazaruddin, banyak koruptor yang terjerat hukum akhirnya juga melarikan diri ke luar negeri.

"Kaburnya koruptor ke Singapura itu bukan hal baru karena hal itu kan sudah berkali-kali dilakukan dan modusnya juga sama. Makanya, di sini Menkumham dan KPK perlu juga dipertanyakan," ujar Sebastian.

Selain pergi ke Singapura, lanjut Sebastian, modus lain yang sering juga dilakukan koruptor untuk menghindar dari proses hukum adalah sakit dan lupa ingatan. Karena itu, ia menilai, kemampuan aparat hukum untuk mencegah kaburnya koruptor ke Singapura saat ini bukan rahasia umum lagi.

"Itu sudah jadi penyakit permanen dari koruptor Indonesia kalau mau diproses hukum. Semua masyarakat dari ujung ke ujung sudah tahulah bagaimana aparat penegakan hukum melakukan pencegahannya. Yang paling dikhawatirkan, jangan sampai juga aparat hukum nanti punya penyakit lupa untuk berantas koruptor-koruptor itu," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Yusril Akui Sebut Putusan 90 Problematik dan Cacat Hukum, tapi Pencalonan Gibran Tetap Sah

    Yusril Akui Sebut Putusan 90 Problematik dan Cacat Hukum, tapi Pencalonan Gibran Tetap Sah

    Nasional
    Bukan Peserta Pilpres, Megawati Dinilai Berhak Kirim 'Amicus Curiae' ke MK

    Bukan Peserta Pilpres, Megawati Dinilai Berhak Kirim "Amicus Curiae" ke MK

    Nasional
    Perwakilan Ulama Madura dan Jatim Kirim 'Amicus Curiae' ke MK

    Perwakilan Ulama Madura dan Jatim Kirim "Amicus Curiae" ke MK

    Nasional
    PPP Tak Lolos ke DPR karena Salah Arah Saat Dukung Ganjar?

    PPP Tak Lolos ke DPR karena Salah Arah Saat Dukung Ganjar?

    Nasional
    Kubu Prabowo Sebut 'Amicus Curiae' Megawati soal Kecurangan TSM Pilpres Sudah Terbantahkan

    Kubu Prabowo Sebut "Amicus Curiae" Megawati soal Kecurangan TSM Pilpres Sudah Terbantahkan

    Nasional
    BMKG Minta Otoritas Penerbangan Waspada Dampak Erupsi Gunung Ruang

    BMKG Minta Otoritas Penerbangan Waspada Dampak Erupsi Gunung Ruang

    Nasional
    Demokrat Tak Resisten jika Prabowo Ajak Parpol di Luar Koalisi Gabung Pemerintahan ke Depan

    Demokrat Tak Resisten jika Prabowo Ajak Parpol di Luar Koalisi Gabung Pemerintahan ke Depan

    Nasional
    Kubu Prabowo-Gibran Yakin Gugatan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Ditolak MK

    Kubu Prabowo-Gibran Yakin Gugatan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Ditolak MK

    Nasional
    Aktivis Barikade 98 Ajukan 'Amicus Curiae', Minta MK Putuskan Pemilu Ulang

    Aktivis Barikade 98 Ajukan "Amicus Curiae", Minta MK Putuskan Pemilu Ulang

    Nasional
    Kepala Daerah Mutasi Pejabat Jelang Pilkada 2024 Bisa Dipenjara dan Denda

    Kepala Daerah Mutasi Pejabat Jelang Pilkada 2024 Bisa Dipenjara dan Denda

    Nasional
    KPK Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

    KPK Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

    Nasional
    Daftar 33 Pengajuan Amicus Curiae Sengketa Pilpres 2024 di MK

    Daftar 33 Pengajuan Amicus Curiae Sengketa Pilpres 2024 di MK

    Nasional
    Apa Gunanya 'Perang Amicus Curiae' di MK?

    Apa Gunanya "Perang Amicus Curiae" di MK?

    Nasional
    Dampak Erupsi Gunung Ruang: Bandara Ditutup, Jaringan Komunikasi Lumpuh

    Dampak Erupsi Gunung Ruang: Bandara Ditutup, Jaringan Komunikasi Lumpuh

    Nasional
    Megawati Lebih Pilih Rekonsiliasi dengan Jokowi atau Prabowo? Ini Kata PDI-P

    Megawati Lebih Pilih Rekonsiliasi dengan Jokowi atau Prabowo? Ini Kata PDI-P

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com