Koruptor Kabur, Bukti KPK Takut

Kompas.com - 28/05/2011, 12:50 WIB
EditorLaksono Hari W

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Dewan Penasihat Partai Gerindra, Permadi, menilai kinerja pemerintah saat ini masih jauh dari harapan untuk memberantas koruptor-koruptor di Indonesia. Semua aparat penegak hukum dianggapnya takut membongkar kasus-kasus besar.

Hal itu disampaikan Permadi dalam Diskusi Polemik bertajuk "Bola Panas Nazaruddin" di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu (28/5/2011). Permadi menilai, kaburnya mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin ke Singapura sebagai sebuah kelalaian para penegak hukum.

"Jadi, tidak ada yang dapat diharapkan dari KPK, Badan Kehormatan DPR, atau pengadilan. Saya ini juga, kan, mantan Wakil Ketua BK DPR pada partai penguasa. Semua ketakutan untuk menyelesaikan kasus-kasus itu. Lihat saja kasus-kasus besar sebelumnya, misalnya BLBI, Century, dan lain-lain. Itu sampai sekarang mana ada kelanjutannya?" katanya.

Dalam acara yang sama, Koordinator Forum Peduli Parlemen Indonesia Sebastian Salang mengatakan, kepergian Nazaruddin merupakan kelalaian KPK serta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sebastian menilai, sebelum kasus kepergian Nazaruddin, banyak koruptor yang terjerat hukum akhirnya juga melarikan diri ke luar negeri.

"Kaburnya koruptor ke Singapura itu bukan hal baru karena hal itu kan sudah berkali-kali dilakukan dan modusnya juga sama. Makanya, di sini Menkumham dan KPK perlu juga dipertanyakan," ujar Sebastian.

Selain pergi ke Singapura, lanjut Sebastian, modus lain yang sering juga dilakukan koruptor untuk menghindar dari proses hukum adalah sakit dan lupa ingatan. Karena itu, ia menilai, kemampuan aparat hukum untuk mencegah kaburnya koruptor ke Singapura saat ini bukan rahasia umum lagi.

"Itu sudah jadi penyakit permanen dari koruptor Indonesia kalau mau diproses hukum. Semua masyarakat dari ujung ke ujung sudah tahulah bagaimana aparat penegakan hukum melakukan pencegahannya. Yang paling dikhawatirkan, jangan sampai juga aparat hukum nanti punya penyakit lupa untuk berantas koruptor-koruptor itu," ujarnya.

Baca tentang


    Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Bamsoet: Kita Hindari Pansus Jiwasraya untuk Kurangi Kegaduhan

    Bamsoet: Kita Hindari Pansus Jiwasraya untuk Kurangi Kegaduhan

    Nasional
    Bambang Widjojanto Nilai Kenaikan Indeks Persepsi Korupsi Mesti Dilihat Hati-hati

    Bambang Widjojanto Nilai Kenaikan Indeks Persepsi Korupsi Mesti Dilihat Hati-hati

    Nasional
    PDI-P: Hari Raya Imlek sebagai Hari Libur Nasional merupakan Ekspresi Semangat Kebangsaan

    PDI-P: Hari Raya Imlek sebagai Hari Libur Nasional merupakan Ekspresi Semangat Kebangsaan

    Nasional
    Jejak Orang Tionghoa dalam Penyebaran Islam di Pulau Jawa

    Jejak Orang Tionghoa dalam Penyebaran Islam di Pulau Jawa

    Nasional
    Dari Daratan Tiongkok ke Kota Medan, Tjong A Fie Sang Dermawan...

    Dari Daratan Tiongkok ke Kota Medan, Tjong A Fie Sang Dermawan...

    Nasional
    Peran Masyarakat Tionghoa dalam Pertempuran 10 November: Ikut Angkat Senjata hingga Dirikan Palang Biru

    Peran Masyarakat Tionghoa dalam Pertempuran 10 November: Ikut Angkat Senjata hingga Dirikan Palang Biru

    Nasional
    Tahun Baru Imlek, 43 Narapidana Beragama Konghucu Dapat Remisi Khusus

    Tahun Baru Imlek, 43 Narapidana Beragama Konghucu Dapat Remisi Khusus

    Nasional
    Kunjungi Lokasi PON 2020, Menko PMK Singgung Pembangunan dari Timur Indonesia

    Kunjungi Lokasi PON 2020, Menko PMK Singgung Pembangunan dari Timur Indonesia

    Nasional
    BNPB Uji Coba Operasional Call Center 24 Jam

    BNPB Uji Coba Operasional Call Center 24 Jam

    Nasional
    Kemenkumham soal Harun Masiku: Bantah Merekayasa hingga Bentuk Tim Independen

    Kemenkumham soal Harun Masiku: Bantah Merekayasa hingga Bentuk Tim Independen

    Nasional
    Pengakuan Hasto Usai Diperiksa KPK: Ditanya soal PAW hingga Sebut Harun Masiku Korban

    Pengakuan Hasto Usai Diperiksa KPK: Ditanya soal PAW hingga Sebut Harun Masiku Korban

    Nasional
    Belum Tahu Keberadaan Harun Masiku, KPK Minta Masyarakat Bantu Beri Informasi

    Belum Tahu Keberadaan Harun Masiku, KPK Minta Masyarakat Bantu Beri Informasi

    Nasional
    Imigrasi dan Kejaksaan Diminta Stop Kasus Jurnalis Mongabay

    Imigrasi dan Kejaksaan Diminta Stop Kasus Jurnalis Mongabay

    Nasional
    Dukung Nelayan Melaut di Natuna, Pemerintah Revisi 29 Regulasi

    Dukung Nelayan Melaut di Natuna, Pemerintah Revisi 29 Regulasi

    Nasional
    Bima Arya: Banjir di Bogor Berkurang berkat Naturalisasi Kali Ciliwung

    Bima Arya: Banjir di Bogor Berkurang berkat Naturalisasi Kali Ciliwung

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X