Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Fadjroel Rachman: Pedang SBY Tumpul

Kompas.com - 26/05/2011, 18:25 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Pengamat politik Fadjroel Rachman menilai keputusan Dewan Kehormatan Partai Demokrat yang membebastugaskan M Nazaruddin sebagai bendahara umum merupakan cermin kelemahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Menurut dia, jika ingin serius melakukan penegakan etika dan hukum, Nazaruddin seharusnya juga dikeluarkan dari DPR.

"Bahkan, kemarin, Marzuki Alie membuat pernyataan yang mengatakan Nazaruddin tetap Bendahara Fraksi Demokrat. Aneh kan? Jadi, dia dicabut hanya sebagai bendahara umum saja dan juga tidak dikeluarkan dari Partai Demokrat," ujar Fadjroel di Galeri Kafe, Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Kamis (26/5/2011).

Fadjroel menambahkan, seharusnya Demokrat mencontoh beberapa kasus yang melibatkan kader partai politik lainnya. Salah satunya kasus yang menjerat kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Arifinto, yang kepergok menonton konten porno saat sidang paripurna berlangsung beberapa waktu lalu.

"Nah sekali ini kita puji PKS. Arifinto yang kasusnya seperseribu kali lebih kecil dari Nazaruddin sudah dikeluarkan dari DPR. Kenapa seperti itu? Karena ada konsistensi dari PKS yang antipornografi, lalu ada Arifinto yang mencoba-coba menyalahgunakan posisinya, dan akhirnya dia dikeluarkan. Mestinya Nazaruddin juga dikeluarkan dari DPR kalau SBY ingin serius menegakkan etika dan hukum di negeri ini," jelasnya. "Kalau seperti ini, saya teringat saat dia (SBY) bilang, 'Saya panglima pemberantasan korupsi' dalam kampanyenya dulu. Nah sekarang? Saya rasa pedangnya tumpul dalam kasus Nazaruddin," pungkasnya.

Seperti diberitakan, setelah sekitar dua minggu bekerja untuk menindaklanjuti dugaan keterlibatan Nazaruddin dalam kasus suap proyek pembangunan wisma atlet SEA Games, Senin (23/5/2011) lalu Dewan Kehormatan Partai Demokrat secara resmi memutuskan mencopot jabatan Nazaruddin sebagai Bendahara Umum Partai Demokrat. Walaupun jabatan bendahara umum telah dicabut, Nazaruddin tetap menjadi wakil Partai Demokrat di DPR.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

    Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

    Nasional
    Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

    Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

    Nasional
    Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

    Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

    Nasional
    Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

    Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

    [POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

    Nasional
    Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

    Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

    Nasional
    Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

    Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

    Nasional
    Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

    Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

    Nasional
    Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

    Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

    Nasional
    Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

    Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

    Nasional
    e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

    e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

    Nasional
    Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

    Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

    Nasional
    MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

    MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

    Nasional
    Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

    Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com