Fadjroel Rachman: Pedang SBY Tumpul

Kompas.com - 26/05/2011, 18:25 WIB
EditorTri Wahono

JAKARTA, KOMPAS.com — Pengamat politik Fadjroel Rachman menilai keputusan Dewan Kehormatan Partai Demokrat yang membebastugaskan M Nazaruddin sebagai bendahara umum merupakan cermin kelemahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Menurut dia, jika ingin serius melakukan penegakan etika dan hukum, Nazaruddin seharusnya juga dikeluarkan dari DPR.

"Bahkan, kemarin, Marzuki Alie membuat pernyataan yang mengatakan Nazaruddin tetap Bendahara Fraksi Demokrat. Aneh kan? Jadi, dia dicabut hanya sebagai bendahara umum saja dan juga tidak dikeluarkan dari Partai Demokrat," ujar Fadjroel di Galeri Kafe, Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Kamis (26/5/2011).

Fadjroel menambahkan, seharusnya Demokrat mencontoh beberapa kasus yang melibatkan kader partai politik lainnya. Salah satunya kasus yang menjerat kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Arifinto, yang kepergok menonton konten porno saat sidang paripurna berlangsung beberapa waktu lalu.

"Nah sekali ini kita puji PKS. Arifinto yang kasusnya seperseribu kali lebih kecil dari Nazaruddin sudah dikeluarkan dari DPR. Kenapa seperti itu? Karena ada konsistensi dari PKS yang antipornografi, lalu ada Arifinto yang mencoba-coba menyalahgunakan posisinya, dan akhirnya dia dikeluarkan. Mestinya Nazaruddin juga dikeluarkan dari DPR kalau SBY ingin serius menegakkan etika dan hukum di negeri ini," jelasnya. "Kalau seperti ini, saya teringat saat dia (SBY) bilang, 'Saya panglima pemberantasan korupsi' dalam kampanyenya dulu. Nah sekarang? Saya rasa pedangnya tumpul dalam kasus Nazaruddin," pungkasnya.

Seperti diberitakan, setelah sekitar dua minggu bekerja untuk menindaklanjuti dugaan keterlibatan Nazaruddin dalam kasus suap proyek pembangunan wisma atlet SEA Games, Senin (23/5/2011) lalu Dewan Kehormatan Partai Demokrat secara resmi memutuskan mencopot jabatan Nazaruddin sebagai Bendahara Umum Partai Demokrat. Walaupun jabatan bendahara umum telah dicabut, Nazaruddin tetap menjadi wakil Partai Demokrat di DPR.

Baca tentang


    Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Bamsoet: Kita Hindari Pansus Jiwasraya untuk Kurangi Kegaduhan

    Bamsoet: Kita Hindari Pansus Jiwasraya untuk Kurangi Kegaduhan

    Nasional
    Bambang Widjojanto Nilai Kenaikan Indeks Persepsi Korupsi Mesti Dilihat Hati-hati

    Bambang Widjojanto Nilai Kenaikan Indeks Persepsi Korupsi Mesti Dilihat Hati-hati

    Nasional
    PDI-P: Hari Raya Imlek sebagai Hari Libur Nasional merupakan Ekspresi Semangat Kebangsaan

    PDI-P: Hari Raya Imlek sebagai Hari Libur Nasional merupakan Ekspresi Semangat Kebangsaan

    Nasional
    Jejak Orang Tionghoa dalam Penyebaran Islam di Pulau Jawa

    Jejak Orang Tionghoa dalam Penyebaran Islam di Pulau Jawa

    Nasional
    Dari Daratan Tiongkok ke Kota Medan, Tjong A Fie Sang Dermawan...

    Dari Daratan Tiongkok ke Kota Medan, Tjong A Fie Sang Dermawan...

    Nasional
    Peran Masyarakat Tionghoa dalam Pertempuran 10 November: Ikut Angkat Senjata hingga Dirikan Palang Biru

    Peran Masyarakat Tionghoa dalam Pertempuran 10 November: Ikut Angkat Senjata hingga Dirikan Palang Biru

    Nasional
    Tahun Baru Imlek, 43 Narapidana Beragama Konghucu Dapat Remisi Khusus

    Tahun Baru Imlek, 43 Narapidana Beragama Konghucu Dapat Remisi Khusus

    Nasional
    Kunjungi Lokasi PON 2020, Menko PMK Singgung Pembangunan dari Timur Indonesia

    Kunjungi Lokasi PON 2020, Menko PMK Singgung Pembangunan dari Timur Indonesia

    Nasional
    BNPB Uji Coba Operasional Call Center 24 Jam

    BNPB Uji Coba Operasional Call Center 24 Jam

    Nasional
    Kemenkumham soal Harun Masiku: Bantah Merekayasa hingga Bentuk Tim Independen

    Kemenkumham soal Harun Masiku: Bantah Merekayasa hingga Bentuk Tim Independen

    Nasional
    Pengakuan Hasto Usai Diperiksa KPK: Ditanya soal PAW hingga Sebut Harun Masiku Korban

    Pengakuan Hasto Usai Diperiksa KPK: Ditanya soal PAW hingga Sebut Harun Masiku Korban

    Nasional
    Belum Tahu Keberadaan Harun Masiku, KPK Minta Masyarakat Bantu Beri Informasi

    Belum Tahu Keberadaan Harun Masiku, KPK Minta Masyarakat Bantu Beri Informasi

    Nasional
    Imigrasi dan Kejaksaan Diminta Stop Kasus Jurnalis Mongabay

    Imigrasi dan Kejaksaan Diminta Stop Kasus Jurnalis Mongabay

    Nasional
    Dukung Nelayan Melaut di Natuna, Pemerintah Revisi 29 Regulasi

    Dukung Nelayan Melaut di Natuna, Pemerintah Revisi 29 Regulasi

    Nasional
    Bima Arya: Banjir di Bogor Berkurang berkat Naturalisasi Kali Ciliwung

    Bima Arya: Banjir di Bogor Berkurang berkat Naturalisasi Kali Ciliwung

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X