Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kok Tiba-tiba Bungkam, Nazaruddin?

Kompas.com - 26/05/2011, 18:03 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Pengamat politik Lembaga Survei Indonesia (LSI), Burhanuddin Muhtadi, menyayangkan sikap politisi Partai Demokrat M Nazaruddin yang langsung bungkam setelah secara reaktif menggulirkan nama-nama politisi Demokrat lainnya yang disebutnya melakukan pelanggaran etika dan moral. Padahal, "nyanyian" Nazaruddin diperlukan sebagai pemantik momen "bersih-bersih" bagi Demokrat. Dua hari pascapemberhentiannya sebagai Bendahara Umum Demokrat, Nazaruddin masih berbicara panjang lebar dan menuding sejumlah politisi senior Demokrat yang menurut dia tak kalah bobroknya.

Burhanuddin mengatakan, Nazaruddin sudah mulai mengangsur serangan balik, sebelum akhirnya pada Rabu (25/5/2011) malam kemarin Ketua Dewan Pembina Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono memanggil semua elite partai dan Fraksi Demokrat ke kediamannya di Cikeas. Namun, Kamis (26/5/2011) ini, suara Nazaruddin tak terdengar.

"Ini menarik, publik berharap bernyanyi lebih sumbang, dan diharap merdu dengan data dan bukti yang lebih valid. Harapannya begitu. Ini bisa jadi momentum yang baik bagi Demokrat untuk bersih-bersih diri mumpung pemilu masih jauh. Kalau Nazaruddin itu menyerang, ini harusnya bisa jadi momen bersih-bersih. Tapi sayangnya, bom yang kita harapkan malah seperti petasan, bom kosong. Tidak ada konferensi pers dari Nazaruddin, mungkin dia sendiri tidak punya bukti. Bisa jadi ini hanya gertak sambal," ungkapnya di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (26/5/2011).

Menurutnya, ada sejumlah spekulasi untuk menebak alasan Nazaruddin bungkam. Bisa jadi, kata dia, telah terjadi kompromi di tingkat elite Partai Demokrat untuk melokalisasi isu ini. Salah satu faktor penguat dugaan ini yaitu SBY mendadak memanggil elite partai dan fraksi tadi malam.

"Ini untuk cooling down dulu, untuk meredakan gempa politik. Tak mungkin mengharapkan skenario politik zero sum game di Demokrat. Oleh karena itu, ini dilempar ke Badan Kehormatan dan KPK. Jadi sepertinya makin tipis harapan untuk membongkar kasus Nazaruddin. Elite settlement sudah terjadi, SBY perintahkan bantuan hukum dari partai untuk Nazaruddin dan meminta untuk kompak di internal. Sekarang bola panas ada di tangan BK dan KPK," tandasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Tanggal 21 April 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 21 April 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

    Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

    Nasional
    Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

    Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

    Nasional
    Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

    Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

    Nasional
    GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

    GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

    Nasional
    Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

    Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

    Nasional
    Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

    Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

    Nasional
    Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

    Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

    Nasional
    Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

    Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

    Nasional
    Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

    Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

    Nasional
    Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

    Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

    Nasional
    Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

    Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

    Nasional
    Selain 2 Oknum Lion Air,  Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

    Selain 2 Oknum Lion Air, Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

    Nasional
    Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

    Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

    Nasional
    Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

    Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com