Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mega: Partai Penguasa Jangan Seenaknya

Kompas.com - 26/05/2011, 15:08 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri mengatakan, kasus yang diduga melibatkan politisi Partai Demokrat, M Nazaruddin, menunjukkan pemberantasan korupsi di Indonesia masih bersifat tebang pilih. Jika kondisi Indonesia hendak diperbaiki bersama-sama, mantan presiden ini meminta pemberantasan korupsi dilakukan tanpa pandang bulu.

Megawati juga berharap partai politik yang berkuasa saat ini tidak bertindak seenaknya. "Dengan segala hormat, jangan lantaran partai penguasa lalu seenaknya sendiri. Itu seperti zaman Orde Baru saja," kata Megawati di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Kamis (26/5/2011).

Meski demikian, Megawati tetap menyerahkan persoalan tersebut kepada penegak hukum, yakni Kepolisian RI, Kejaksaan Agung, dan Komisi Pemberantasan Korupsi. "Saya serahkan masalah itu, apakah lembaga-lembaga itu akan menjadi alat kekuasaan atau bisa menjalankan tanggung jawabnya," ujarnya.

Dalam beberapa pekan terakhir, dugaan keterlibatan eks Bendahara Umum Partai Demokrat M Nazaruddin dalam kasus dugaan suap wisma atlet SEA Games menjadi sorotan. Partai Demokrat menganggap perguliran kasus ini merusak citra partai. Senin lalu, melalui keputusan Dewan Kehormatan Demokrat, Nazaruddin dicopot dari jabatan strukturalnya di partai. Kendati demikian, ia masih berstatus sebagai wakil rakyat di Komisi VII DPR dan Bendahara Fraksi Demokrat di DPR. Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menganggap kasus Nazaruddin sebagai musibah bagi partai yang dibentuknya pada tahun 2004 itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

MUI Minta Satgas Judi Online Bertindak Tanpa Pandang Bulu

MUI Minta Satgas Judi Online Bertindak Tanpa Pandang Bulu

Nasional
Tolak Wacana Penjudi Online Diberi Bansos, MUI: Berjudi Pilihan Hidup Pelaku

Tolak Wacana Penjudi Online Diberi Bansos, MUI: Berjudi Pilihan Hidup Pelaku

Nasional
MUI Keberatan Wacana Penjudi Online Diberi Bansos

MUI Keberatan Wacana Penjudi Online Diberi Bansos

Nasional
[POPULER NASIONAL] Menkopolhukam Pimpin Satgas Judi Online | PDI-P Minta KPK 'Gentle'

[POPULER NASIONAL] Menkopolhukam Pimpin Satgas Judi Online | PDI-P Minta KPK "Gentle"

Nasional
Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Nasional
Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Nasional
BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

Nasional
Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Nasional
PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

Nasional
Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Nasional
Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Nasional
Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Nasional
Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Nasional
Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com