Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pansel Harus Pilih Calon Tanpa Beban Kasus

Kompas.com - 26/05/2011, 13:14 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Pedoman Indonesia Fadjroel Rachman mengharapkan Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansel KPK) yang telah dibentuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Rabu (25/5/2011) kemarin, bekerja dengan maksimal. Menurut dia, saat ini merupakan momen yang tepat untuk mencari calon pimpinan KPK yang tidak terbebani kasus-kasus sebelumnya.

"Ke depan, pimpinan KPK harus betul-betul membongkar kasus Century, calo-calo politik di Senayan, kasus Miranda Goeltom. Bahkan kalau bisa, kasus mafia pajak yang dikait-kaitkan dengan Aburizal Bakrie dan Gayus, dan juga kasus pengadaan kereta api pada zaman Hatta Rajasa, itu dibongkar semua," ujar Fadjroel di Galeri Kafe, Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Kamis (26/5/2011).

Menurut Fadjroel, untuk mewujudkan hal tersebut, Pansel diharapkan tidak terganggu dengan praktik politik "dagang sapi" yang terjadi di partai-partai besar. Ia mencontohkan, kasus Miranda Goeltom dianggapnya sebagai upaya penyerangan kepada PDI Perjuangan, kasus Century untuk menyerang Partai Demokrat, mafia pajak yang dikaitkan dengan Partai Golkar, dan kasus korupsi dalam pengadaan kereta api dianggap menyerang Partai Amanat Nasional.

"Jadi, yang terpenting Pansel harus tetap mencari orang yang tegas untuk memberantas korupsi. Mereka kita harapkan tidak terpengaruh praktik-praktik politik dagang sapi yang sekarang ini sudah sering terjadi dalam sistem hukum dan politik," jelasnya.

Selain itu, lanjut Fadjroel, dalam proses pemilihan, Pansel harus melakukannya secara terbuka. Di samping harus memilih calon yang berintegritas, menurut dia, ada tiga hal lain yang menentukan, yakni transparansi, akuntabilitasi, dan kapabilitasi.

"Saya menghormati Pak Busyro (Muqoddas). Namun, menurut saya, kepemimpinan beliau kurang berjalan maksimal. Dan untuk yang empat bulan terakhir ini, tolong tinggalkan warisan yang baik agar masyarakat tidak bertanya-tanya terhadap kinerja KPK ke depan nanti," pungkasnya.

Pada Rabu kemarin, Presiden Yudhoyono menetapkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. Berikut ini adalah susunan anggota Tim Pansel KPK: Ketua: Patrialis Akbar; Wakil Ketua: Irjen Pol (Purn) Drs MH Ritonga dan Dr H Soeharto, SH, MH; Sekretaris merangkap anggota: Dr H Ahmad Ubbe, SH, MH, APU; Anggota: 1. Prof Rhenald Kasali, PhD 2. Prof Dr Ichlasul Amal, MA 3. Prof Dr Tb Ronny R Nitibaskara 4. Prof Dr Saldi Isra, SH 5. Erry Riyana Hardjapamekas 6. Akhiar Salmi, SH, MH 7. Amir Hasan Ketaren, SH 8. Dr Imam Prasodjo, MA 9. Deliana Sajuti Ismudjoko, SH.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

    Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

    Nasional
    Dukungan ke Airlangga Mengalir saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan jadi Ketum Golkar

    Dukungan ke Airlangga Mengalir saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan jadi Ketum Golkar

    Nasional
    Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Mulai Dibangun September Tahun Ini

    Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Mulai Dibangun September Tahun Ini

    Nasional
    KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif 'Fee Proyek' yang Biasa Dipatok Ke Pengusaha

    KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif "Fee Proyek" yang Biasa Dipatok Ke Pengusaha

    Nasional
    Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

    Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

    Nasional
    Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

    Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

    Nasional
    Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

    Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

    Nasional
    RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

    RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

    Nasional
    Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

    Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

    Nasional
    Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

    Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

    Nasional
    Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

    Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

    Nasional
    Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

    Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

    Nasional
    Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

    Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

    Nasional
    Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

    Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

    Nasional
    Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

    Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com