Pemberian Sanksi Tidak Menyejukkan

Jakarta, Kompas - Pemberian sanksi disiplin kepada para pemilik suara yang dinilai mengacaukan Kongres PSSI 20 Mei berpotensi memperumit masalah di tengah situasi saat ini yang belum kondusif. Semua pihak diharapkan menjaga situasi tetap tenang supaya proses pendekatan ke semua pihak yang dilakukan pemerintah menghasilkan titik temu.

Wacana supaya Komite Normalisasi (KN) PSSI menjatuhkan sanksi disiplin kepada para pemilik suara yang dinilai mengacaukan kongres mengemuka dalam rapat kerja dan rapat dengar pendapat antara Komisi X DPR dan KN, KONI/KOI, serta Kementerian Pemuda dan Olahraga pada Selasa malam hingga Rabu (25/5) dini hari.

Anggota Komisi X menilai, tindakan pendisiplinan itu untuk menjamin kongres berikutnya tidak menemui jalan buntu. Ketua KN Agum Gumelar menjelaskan, langkah-langkah penegakan disiplin itu sedang berjalan.

”Saran bapak dan ibu tadi bahwa, dari kejadian kemarin, sepatutnya mereka yang melakukan tindakan tidak senonoh dan melanggar disiplin dikenai sanksi oleh Komisi Disiplin. Nah, ini dalam proses, bapak dan ibu sekalian. Jadi, kalau nanti ada sanksi dari Komisi Disiplin kepada mereka yang patut diberi sanksi karena ketidakdisiplinannya, mohon hal ini didukung oleh Komisi X,” ujar Agum.

Menteri Pemuda dan Olahraga Andi A Mallarangeng berpendapat, dalam kondisi saat ini, sebaiknya semua pihak menjaga situasi tidak semakin panas. Saat ini pemerintah sedang melakukan pendekatan ke semua pihak yang terkait dengan kisruh PSSI. Jadi, perlu situasi menyejukkan supaya tercapai titik temu.

”Setiap organisasi berhak menegakkan disiplin organisasinya. Namun, mohon dalam konteks sekarang ini, ketika kami sedang menjalankan pendekatan-pendekatan agar kongres lanjutan berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip FIFA, kami membutuhkan suasana yang menyejukkan supaya titik-titik temu itu didapatkan,” ujar Andi.

Mengobrol saja

Wakil Ketua Komisi X DPR Rully Chairul Azwar menegaskan, penegakan disiplin itu fleksibel. Pada intinya, kongres selanjutnya bisa berjalan lancar dan kejadian seperti sebelumnya tidak terulang.

”Saya minta Pak Agum juga jangan membuat suasana yang tidak dikehendaki oleh Pak Menteri tadi. Begitu saja. Mengobrol saja baik-baik,” tutur Rully.

Jika KN kembali diberi mandat oleh FIFA untuk menggelar kongres, Agum meminta jaminan dari pemerintah supaya semua pihak ditekankan untuk mengikuti aturan-aturan yang diberlakukan FIFA. ”Jangan menentang keputusan FIFA,” kata Agum.

Menpora menilai, begitu kongres dibuka, pemerintah harus mundur ke belakang. Pemerintah hanya bisa memastikan proses-proses sebelum kongres berjalan dengan baik.

”Kalau pemerintah yang menjadi pimpinan sidang, pemerintah menjamin. Kalau pemerintah bukan pimpinan sidang, kami tidak bisa menjamin,” ujar Andi.(ANG)