Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Selalu Ada "Penabuh Genderang"

Kompas.com - 24/05/2011, 19:03 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Pengamat politik Charta Politika, Yunarto Wijaya, menduga ada semacam skenario dari setiap partai politik untuk menempatkan orang-orang yang berperan sebagai penabuh genderang dengan menyampaikan pernyataan-pernyataan kontroversial terkait isu yang berkembang. Hal ini mengakibatkan seringnya terjadi kontroversi atas pernyataan para politisi. Terakhir, politisi Golkar, Bambang, dikecam karena melontarkan pernyataan bernuansa rasis. Ia menyebut kebijakan Mari Elka Pangestu yang membeli pesawat Merpati buatan China karena faktor nenek moyang meskipun ia tidak menyebutkan secara langsung kesukuan dari Mari Elka.

Yunarto mencontohkan, orang seperti Bambang sama posisinya dengan Ruhut Sitompul yang sering kali memberikan komentar yang mengundang kontroversi.

"Di tiap partai hampir setiap ada tukang tabuh genderang. Sama seperti Ruhut Sitompul di Demokrat. Partai memainkan skenario. Orang-orang ini menjadi seperti mouse yang memainkan perannya. Khusus Bambang ini, konsekuensi dalam posisi orang yang diplot untuk hal-hal yang kontroversi dan menarik perhatian publik. Dia siap jadi bemper politik," ujar Yunarto dalam diskusi "Sikap Politik Rasis Anggota DPR" di Bumbu Desa, Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (24/05/2011).

Menurut Yunarto, dengan kehadiran orang seperti Bambang, partai justru dalam posisi aman karena individu pelontar pernyataan yang akan terus diserang oleh publik. Pernyataan rasis Bambang, dinilainya, sengaja dilemparkan untuk membuka kasus lain di balik pembelian pesawat Merpati tersebut. Sayangnya, pemilihan bahasa Bambang Soesatyo dalam menyampaikan pemikirannya justru menimbulkan permasalahan baru terkait diskriminasi secara kesukuan.

"Hal ini menunjukkan rekrutmen parpol yang sudah rusak sehingga melahirkan aktor-aktor anggota DPR yang berpotensi kontroversial dengan menyampaikan hal yang menarik perhatian publik. Ini bisa menimbulkan konflik, di mana orang bisa saja membenci Mari Elka dan di sekitarnya karena pernyataan semacam ini. Yang menjadi pertanyaan, apakah betul-betul dia rasis atau ada hal lain yang ingin dikejar dengan pernyataan seperti itu," kata Yunarto.

Sementara itu, menurut psikolog Universitas Indonesia, Hamdi Muluk, pernyataan Bambang Soesatyo yang kontroversial ini bisa memunculkan konflik horizontal antarkesukuan di negara ini. Dunia politik, lanjutnya, bisa dikacaukan dengan model politik rasisme yang dilontarkan Bambang.

"Ini mengakibatkan munculnya kelompok Tionghoa bisa saja dijadikan kambing hitam oleh orang yang tidak mengerti maksud yang disampaikannya (Bambang Soesatyo). Bisa terjadi konflik horizontal yang berakibat pada perpecahan," kata Hamd.

Ia mengungkapkan, orang yang selalu membangkitkan unsur rasisme sebenarnya cenderung orang yang tidak percaya pada diri sendiri sehingga mengeluarkan pernyataan yang pada ujungnya membakar niat orang lain untuk berpihak kepadanya. "Bamsat (Bambang Soesatyo) harusnya tahu bahwa bahwa sebagian masyarakat kita ini, kan, ada yang masih sakit terhadap hal yang berbau suku, agama, dan ras. Oleh karena itu, gampang terprovokasi. Dari pernyataan ini, sinyal politik rasismenya menunjukkan gaung yang jelek dan bisa berdampak buruk kepada masyarakat yang termakan omongannya," tukas Hamdi.

Pernyataan Bambang itu dilontarkan dalam sebuah diskusi di Gedung DPR yang membahas pembelian pesawat MA-60, pekan lalu. Ia mengatakan, "Bedanya dengan zaman Soeharto, maaf bukan mau membandingkan, tapi terlihat dari kualitas yang berbeda. Karena zaman Soeharto itu ada seleksi yang ketat, bukan hanya basa-basi pemilihan menteri, hanya show up, tapi kualitasnya tidak terlihat. Jangan heran kalau kebijakan Mari membeli pesawat MA-60 dari China itu lebih mengacu ke nenek moyangnya," ujar Bambang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Nasional
Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Nasional
Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Nasional
Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Nasional
Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Nasional
Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Nasional
Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Nasional
Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nasional
JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

Nasional
Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Nasional
Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Nasional
DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

Nasional
Komisi II Sebut 'Presidential Threshold' Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Komisi II Sebut "Presidential Threshold" Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Nasional
Nyanyi 'Pertemuan' di Depan Titiek Soeharto, Prabowo: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Nyanyi "Pertemuan" di Depan Titiek Soeharto, Prabowo: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Nasional
Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com