Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Marzuki: Tak Ada Perpecahan di Demokrat

Kompas.com - 24/05/2011, 14:20 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Marzuki Alie menegaskan, partainya akan tetap solid meski tengah diterpa perselisihan internal pascadugaan keterlibatan kadernya dalam kasus dugaan suap Sesmenpora. Marzuki memang mengakui ada perbedaan pendapat antarkader terkait pemberhentian M Nazaruddin sebagai Bendahara Umum Partai Demokrat, yang ditengarai terlibat kasus tersebut. Namun, secara keseluruhan, Partai Demokrat tetap solid.

"Tidak. Tidak sama sekali. Tidak ada perpecahan," tegas Marzuki seusai pertemuan antara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Wapres Boediono, dan pimpinan lembaga negara di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (24/5/2011).

Marzuki, yang juga mantan calon ketua umum Partai Demokrat, mengatakan, saat ini DPP Partai Demokrat tengah melakukan komunikasi guna menjembatani perbedaan pendapat terkait kasus tersebut. Kasus ini juga dikatakan tak akan memengaruhi kinerja Partai Demokrat dalam menyuarakan kepentingan rakyat.

Sebelumnya, pengamat politik Charta Politika, Yunarto Wijaya, menilai, dinamika yang berlangsung setelah dikaitkannya politisi Demokrat, M Nazaruddin, dalam pusaran kasus dugaan korupsi senilai miliaran rupiah itu semakin menjustifikasi persepsi publik bahwa ada faksionalisasi yang tajam di internal partai pemenang pemilu tersebut. Hal itu, katanya, dikuatkan dengan adanya perbedaan pendapat yang dilontarkan para elite Demokrat terkait keputusan partai terhadap Nazaruddin.

"Secara politik, krisis di Demokrat ini menjustifikasi persepsi publik bahwa faksionalisasi sangat tajam di beberapa pihak di internal partai ini. Kita bisa lihat dari pernyataan yang berbeda-beda dalam kasus Nazaruddin. Pernyataan SBY sebagai Ketua Dewan Pembina (seusai menerima laporan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD soal pemberian uang oleh Nazaruddin) juga menunjukkan kegamangan dan lepas kendali yang terjadi di Demokrat," kata Yunarto kepada Kompas.com, Selasa (24/5/2011).

Yunarto memprediksi Nazaruddin akan membentuk kubu sendiri pasca-dilengserkan dari jabatannya. "Ketika SBY sudah bicara pun Nazaruddin terkesan 'melawan' dengan menyatakan tidak akan mundur. Faksionalisasi di Demokrat memang terlihat jelas pascakongres tahun lalu. Setelah adanya krisis saat ini, konstelasi akan berbeda dan bisa semakin liar," ujarnya.

"Bahkan, bisa muncul perpecahan karena adanya perbedaan pendapat atas keputusan Dewan Kehormatan dan bisa jadi semakin liar, serta munculnya faksi baru," lanjut Yunarto.

Nazaruddin sendiri menyatakan siap membuka "borok" sejumlah kader Demokrat yang dinilainya juga melakukan pelanggaran etika.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

    Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

    Nasional
    Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

    Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

    Nasional
    Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

    Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

    Nasional
    Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

    Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

    [POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

    Nasional
    Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

    Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

    Nasional
    Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

    Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

    Nasional
    Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

    Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

    Nasional
    Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

    Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

    Nasional
    Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

    Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

    Nasional
    e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

    e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

    Nasional
    Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

    Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

    Nasional
    MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

    MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

    Nasional
    Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

    Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com