Marzuki: Ada "Permainan" dalam Gedung Baru

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua DPR Marzuki Alie mengatakan, DPR menangkap keanehan terkait hasil kajian Kementerian Pekerjaan Umum (PU) saat ini jika dibandingkan dengan rekomendasi teknis oleh tim teknis perencanaan yang terdiri dari tim dari Kesekjenan DPR, konsultan, dan perwakilan Kementerian PU sebelumnya. Hal ini, katanya, menjadi dasar pembatalan proses tender gedung baru yang sudah berlangsung.

Menurut Marzuki, kajian tim teknis pada DPR periode lalu merekomendasikan pembangunan gedung baru 27 lantai dengan anggaran mencapai Rp 1,8 triliun dengan tetap memanfaatkan Gedung Nusantara I DPR. Sementara itu, pada awal DPR periode 2009-2014, rekomendasi berubah menjadi 33 lantai dan terakhir menjadi 36 lantai dengan anggaran Rp 1,138 triliun masih dengan catatan tetap memanfaatkan gedung lama. Begitu pula dalam kajian terakhir, Kementerian PU merekomendasikan 26 lantai dengan anggaran Rp 777 miliar dan masih tetap memanfaatkan gedung lama.

"Klarifikasi tadi menjelaskan bahwa 26 lantai dengan memanfaatkan Gedung Nusantara I. Jadi, pertanyaan kami terjawab bahwa Nusantara I tetap dipakai. Bahwa 36 lantai dulu kami enggak ngerti hitungannya dari mana. Hari ini, Menteri PU bilang turun 10 lantai karena memanfaatkan Nusantara I, ini aneh. Ada sesuatu yang salah jika dibandingkan dulu. Maka kita percayai hitungan Kementerian PU sebagai penanggung jawab bangunan negara. Kita percayai. Cuma kita hanya ingin meminta tim teknis yang menghitung itu dulu dicari (orangnya) siapa. Orang PU harus diberi sanksi kalau ada kesengajaan main-main dengan DPR, dan kalau ada orang DPR-nya juga (diberi sanksi). Kalau konsultannya main-main, kita juga akan blacklist dari DPR," ungkap Marzuki dalam keterangan pers seusai rapat konsultasi Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR dengan Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, Senin (23/5/2011) sore.

Menurut Marzuki, DPR melalui BURT memanfaatkan momen pertemuan ini untuk meluruskan kesimpangsiuran informasi selama ini, yang membuat DPR kerap "dipukuli" publik. Pasalnya, Marzuki menegaskan, anggota DPR hanyalah elemen politik yang tidak mengurus rencana teknis pembangunan gedung baru. Kesimpangsiuran inilah yang mendasari proses awal dan proses tender pembangunan gedung baru yang sudah berlangsung hingga saat ini dibatalkan. Seluruh biaya juga disebutnya hilang. Rencana pembangunan gedung baru ke depan akan dibahas kembali dalam rapat BURT, termasuk jika ada perubahan desain dari desain awal berbentuk "U" terbalik.

"Nanti akan rapatkan internal kita. Tapi masalah teknis lainnya bukan urusan kita," lanjutnya.

Marzuki juga mencurigai ada upaya pembusukan DPR secara sengaja dalam perencanaan pembangunan gedung baru DPR sebelumnya melalui kabar yang diembuskan tentang kolam renang dan fasilitas spa di gedung baru. "Sejak desain pertama, tidak ada yang namanya kolam renang dan spa. Yang membuat-buat istilah itu adalah yang memang ada keinginan DPR ini dibusuk-busukin," tandasnya.