Hanya Keluarga yang Tahu Keberadaan Nunun

Kompas.com - 23/05/2011, 18:17 WIB
EditorInggried

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemberantasan Korupsi kini mengupayakan untuk mengekstradisi tersangka kasus dugaan suap cek perjalanan, Nunun Nurbaeti, yang diduga berada di luar negeri. Di mana Nunun berada?

Pengacara Nunun, Ina Rahman, saat diminta konfirmasi oleh Kompas.com, Senin (23/5/2011), mengatakan, dirinya pun tak tahu pasti, Nunun berada di Tanah Air atau di luar negeri. Menurut dia, hanya keluarga yang tahu di mana Nunun berada.

"Pihak keluarga yang tahu, tim kuasa hukum tidak diberi tahu dan tidak ingin tahu. Kami hanya ingin tahu kondisi Ibu (Nunun) bagaimana," kata Ina.

Menurut informasi yang diterimanya dari pihak keluarga, kondisi Nunun masih dalam keadaan sakit. "Saya pasrahkan ke keluarga, mengingat kondisi Ibu, apakah logis atau enggak bicara ke Ibu. Informasi terakhir, masih sakit. Kalau gejala alzheimer kan tidak bisa seketika sembuh," ujarnya.

Kondisi Nunun, lanjut Ina, juga sudah diinformasikan kepada KPK dengan surat keterangan dokter. Seperti diketahui, sejak dipanggil untuk bersaksi oleh KPK terkait kasus yang menjerat 26 anggota Komisi IX DPR 1999-2004, Nunun belum pernah memenuhi panggilan KPK dengan alasan tengah menderita sakit lupa berat.

Sebelumnya, Ina mengaku belum mengetahui status tersangka yang telah ditetapkan KPK terhadap kliennya. Status terbaru Nunun ini disampaikan Ketua KPK Busyro Muqoddas dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR hari ini. Menurut Busyro, penetapan istri mantan Wakil Kepala Polri Adang Daradjatun sebagai tersangka itu diputuskan dalam rapat pimpinan KPK.

"Setelah didengarkan bersama-sama, pimpinan, direktur, deputi, satgas terkait, sudah sangat rapi, maka kami telah menetapkan bahwa Ibu Nunun Nurbaeti telah kami tetapkan sebagai tersangka," kata Busyro.

Juru Bicara KPK Johan Budi mengungkapkan, Nunun dijerat dengan pasal penyuapan.

"Pasal 5 Ayat (1) Huruf b dan atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," ujar Johan Budi di Gedung DPR, Jakarta, Senin (23/5/2011).

Dalam Pasal 5 Ayat (1) Huruf b UU Tipikor disebutkan bahwa setiap orang yang memberikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan dalam jabatannya, diancam tindak pidana kurungan maksimal lima tahun penjara.

"Yang bersangkutan diduga memberi sesuatu kepada anggota DPR periode 1999-2004 terkait pemilihan DGS BI," lanjut Johan.

Sementara itu, dalam Pasal 13 disebutkan, setiap orang yang memberikan hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukan si pegawai diancam hukuman maksimal tiga tahun penjara.



Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Masjid Agung Demak dan Pengaruh Tionghoa...

Masjid Agung Demak dan Pengaruh Tionghoa...

Nasional
Mahfud MD Akan ke Malaysia, Bahas Penculikan WNI oleh Abu Sayyaf

Mahfud MD Akan ke Malaysia, Bahas Penculikan WNI oleh Abu Sayyaf

Nasional
Cerita Menhan Malaysia Naik Pesawat Buatan RI ke Jakarta, Penerbangan Jadi Lebih Lama

Cerita Menhan Malaysia Naik Pesawat Buatan RI ke Jakarta, Penerbangan Jadi Lebih Lama

Nasional
Ketua MPR Minta BPK Audit Menyeluruh Jiwasraya, Asabri, hingga BPJS

Ketua MPR Minta BPK Audit Menyeluruh Jiwasraya, Asabri, hingga BPJS

Nasional
Menurut Mahfud MD, Indonesia dan Malaysia Sama-sama Ingin Jadi Negara Islami

Menurut Mahfud MD, Indonesia dan Malaysia Sama-sama Ingin Jadi Negara Islami

Nasional
Bamsoet: Kita Hindari Pansus Jiwasraya untuk Kurangi Kegaduhan

Bamsoet: Kita Hindari Pansus Jiwasraya untuk Kurangi Kegaduhan

Nasional
Bambang Widjojanto Nilai Kenaikan Indeks Persepsi Korupsi Mesti Dilihat Hati-hati

Bambang Widjojanto Nilai Kenaikan Indeks Persepsi Korupsi Mesti Dilihat Hati-hati

Nasional
PDI-P: Hari Raya Imlek sebagai Hari Libur Nasional merupakan Ekspresi Semangat Kebangsaan

PDI-P: Hari Raya Imlek sebagai Hari Libur Nasional merupakan Ekspresi Semangat Kebangsaan

Nasional
Jejak Orang Tionghoa dalam Penyebaran Islam di Pulau Jawa

Jejak Orang Tionghoa dalam Penyebaran Islam di Pulau Jawa

Nasional
Dari Daratan Tiongkok ke Kota Medan, Tjong A Fie Sang Dermawan...

Dari Daratan Tiongkok ke Kota Medan, Tjong A Fie Sang Dermawan...

Nasional
Peran Masyarakat Tionghoa dalam Pertempuran 10 November: Ikut Angkat Senjata hingga Dirikan Palang Biru

Peran Masyarakat Tionghoa dalam Pertempuran 10 November: Ikut Angkat Senjata hingga Dirikan Palang Biru

Nasional
Tahun Baru Imlek, 43 Narapidana Beragama Konghucu Dapat Remisi Khusus

Tahun Baru Imlek, 43 Narapidana Beragama Konghucu Dapat Remisi Khusus

Nasional
Kunjungi Lokasi PON 2020, Menko PMK Singgung Pembangunan dari Timur Indonesia

Kunjungi Lokasi PON 2020, Menko PMK Singgung Pembangunan dari Timur Indonesia

Nasional
BNPB Uji Coba Operasional Call Center 24 Jam

BNPB Uji Coba Operasional Call Center 24 Jam

Nasional
Kemenkumham soal Harun Masiku: Bantah Merekayasa hingga Bentuk Tim Independen

Kemenkumham soal Harun Masiku: Bantah Merekayasa hingga Bentuk Tim Independen

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X