Mahfud Dikontak KPK

Kompas.com - 23/05/2011, 02:45 WIB
Editor

Jakarta, Kompas - Komisi Pemberantasan Korupsi mengontak Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD terkait kasus pemberian dana oleh Bendahara Umum Partai Demokrat M Nazaruddin kepada Sekretaris Jenderal MK Janedjri M Gaffar. Mahfud akan memberikan keterangan selengkapnya kepada KPK terkait persoalan itu.

Mahfud kepada Kompas di Jakarta, Minggu (22/5), mengakui, tindakan KPK pasti terkait hukum. ”Namun, sebenarnya saya berharap proses terkait etika dapat lebih cepat. Memang ada sejumlah celah hukum yang dapat ditindaklanjuti KPK,” katanya.

Dia juga mengakui, bukan baru minggu lalu menyatakan pemberian dana 120.000 dollar Singapura, dari Nazaruddin kepada Janedjri, seperti dipersoalkan sejumlah kader Partai Demokrat. Ia sudah menceritakan kasus ini kepada Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada November 2010 secara lisan.

”Saat itu, Pak SBY menyatakan akan melakukan pembinaan. Saat dugaan suap yang melibatkan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga (Sesmenpora) ramai, Pak SBY menghubungi saya, meminta laporan tertulis,” katanya. Yudhoyono menghubunginya saat di Bali, 10 Mei 2010. Laporan tertulis dari Mahfud diambil Staf Khusus Presiden Denny Indrayana, 12 Mei 2010. Saat bertemu kembali dengan Yudhoyono pada 20 Mei lalu, Mahfud diminta menjelaskan kasus itu kepada media massa.

Nazaruddin dikaitkan dugaan penyuapan dalam proyek pembangunan Wisma Atlet SEA Games di Palembang yang melibatkan Sesmenpora Wafid Muharam. Saat ditangkap KPK 21 April 2010 di Kemenpora, Wafid bersama Direktur Marketing PT Anak Negeri Mindo Rosalina Manullang dan Manajer PT Duta Graha Indah (DGI) Mohammad El-Idris. Nazaruddin adalah pendiri PT Anak Negeri. PT DGI adalah kontraktor proyek wisma atlet.

Sering melobi

Secara terpisah, Minggu, Nazaruddin membantah memberikan uang kepada Sekjen MK. Justru Janedjri yang disebut sering melobi dirinya. ”Pak Janed sering melobi saya. Saya anggota Badan Anggaran Komisi III DPR,” tuturnya.

Lobi yang dilakukan Janedjri, kata Nazaruddin, terkait pengelolaan anggaran di Setjen MK. Dua bulan lalu, dia masih menerima telepon dari Janedjri untuk revisi anggaran. Adapun September 2010, yang disebutkan sebagai saat ia memberikan uang kepada Janedjri, adalah masa pembahasan anggaran.

”Saya sering mendengar hal miring tentang Pak Janed sebab pengadaan barang di bawah dia semua,” ujarnya. Nazaruddin pun menyebut pernyataan Ketua MK sebagai fitnah. ”Saya sampai saat ini tak pernah telepon Pak Mahfud, ketemu juga tak pernah. Tidak pernah ada urusan sama dia. Ini rekayasa politik apa, saya masih kebingungan,” tuturnya.

Untuk tudingan ini, Nazaruddin mengatakan akan mengambil langkah hukum dan melaporkan pencemaran nama baik bila memojokkan secara pribadi, mengganggu partai dan keluarga. Dia masih mempelajari masalah ini dan belum menyebutkan kapan laporan akan disampaikan kepada aparat penegak hukum.

Mengenai proyek wisma atlet, Nazaruddin mengakui tak pernah menjabat di perusahaan apa pun sejak jadi anggota DPR. Dia menyatakan lupa dengan Mindo Rosalina. ”PT Anak Negeri itu perusahaan di Pekanbaru. Saya lupa persisnya sebab kejadiannya itu tahun 2003,” ujarnya.

Di Yogyakarta, Sekretaris Dewan Pembina Partai Demokrat Andi Mallarangeng menegaskan, seluruh jajaran partainya siap bekerja sama dengan KPK untuk mengusut kasus pemberian uang oleh Nazaruddin kepada Janedjri. Ia juga siap dipanggil KPK kapan pun terkait proyek wisma atlet. (ina/abk/ana/faj/tra)



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ketua MPR Minta Calon Kepala Daerah Patuhi Protokol Kesehatan Saat Kampanye

Ketua MPR Minta Calon Kepala Daerah Patuhi Protokol Kesehatan Saat Kampanye

Nasional
Situasi Ekonomi dan Politik Genting, Petani hingga Masyarakat Adat Demo DPR dan Istana Besok

Situasi Ekonomi dan Politik Genting, Petani hingga Masyarakat Adat Demo DPR dan Istana Besok

Nasional
Soal Anggota Ombudsman yang Protes karena Dapat Bantuan Kuota, Ini Penjelasan Kemendikbud

Soal Anggota Ombudsman yang Protes karena Dapat Bantuan Kuota, Ini Penjelasan Kemendikbud

Nasional
Nasdem Usung 267 Kandidat di Pilkada 2020

Nasdem Usung 267 Kandidat di Pilkada 2020

Nasional
Eks Kepala Divisi Investasi Jiwasraya Dituntut Hukuman 18 Tahun Penjara

Eks Kepala Divisi Investasi Jiwasraya Dituntut Hukuman 18 Tahun Penjara

Nasional
Periksa Pejabat Imigrasi, Kejagung Dalami Perjalanan Pinangki Temui Djoko Tjandra

Periksa Pejabat Imigrasi, Kejagung Dalami Perjalanan Pinangki Temui Djoko Tjandra

Nasional
KPU: Siapa yang Berisiko Tertular Covid-19 kalau Pilkada Digelar? Kita Semua

KPU: Siapa yang Berisiko Tertular Covid-19 kalau Pilkada Digelar? Kita Semua

Nasional
Eks Direktur Utama Jiwasraya Dituntut Hukuman 20 Tahun Penjara

Eks Direktur Utama Jiwasraya Dituntut Hukuman 20 Tahun Penjara

Nasional
Soal Siswa Belum Dapat Bantuan Internet, Nadiem: Jangan Panik, Lapor ke Kepala Sekolah

Soal Siswa Belum Dapat Bantuan Internet, Nadiem: Jangan Panik, Lapor ke Kepala Sekolah

Nasional
Albertina: Izin Penyadapan Tak Bisa Dihubungkan dengan Kebocoran Informasi

Albertina: Izin Penyadapan Tak Bisa Dihubungkan dengan Kebocoran Informasi

Nasional
Mantan Direktur Keuangan Jiwasraya Dituntut Hukuman Seumur Hidup

Mantan Direktur Keuangan Jiwasraya Dituntut Hukuman Seumur Hidup

Nasional
Anita Kolopaking Minta 200.000 Dollar AS ke Djoko Tjandra untuk 'Success Fee'

Anita Kolopaking Minta 200.000 Dollar AS ke Djoko Tjandra untuk 'Success Fee'

Nasional
Istana Bantah Pergantian Jabatan Gatot Nurmantyo karena Pemutaran Film G30/PKI

Istana Bantah Pergantian Jabatan Gatot Nurmantyo karena Pemutaran Film G30/PKI

Nasional
Bawaslu Minta Paslon Pilkada 2020 Patuhi Protokol Kesehatan Covid-19

Bawaslu Minta Paslon Pilkada 2020 Patuhi Protokol Kesehatan Covid-19

Nasional
Mendikbud: Tidak Ada Kebijakan Apapun soal Perubahan Kurikulum...

Mendikbud: Tidak Ada Kebijakan Apapun soal Perubahan Kurikulum...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X