Ray: Langkah Mahfud Terlambat

Kompas.com - 22/05/2011, 14:07 WIB
EditorErlangga Djumena

JAKARTA, KOMPAS.com — Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia Ray Rangkuti menyatakan setuju dengan langkah Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD yang melaporkan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengenai M Nazaruddin yang dikabarkan pernah memberikan uang 120.000 dollar Singapura kepada Sekjen MK Janedri M Gaffar. Belum diketahui motif pemberian uang tersebut.

"Saya memang menyesalkan terlambat ini dilaporkan karena ini sudah terjadi sejak tahun 2010. Tetapi tetap ini merupakan langkah yang tepat dengan melaporkannya. Mungkin Mahfud menunggu momentum yang tepat pada saat Nazaruddin sedang menjadi sorotan," ujar Ray Rangkuti di Kompleks Perdatam, Pancoran, Jakarta Selatan, Minggu (22/5/2011).

Ia menuturkan, salah jika ada yang menuding Mahfud melakukan hal tersebut untuk sekadar cari muka. Menurut Ray, status Mahfud sebagai Ketua MK secara hukum lebih tinggi daripada Presiden Yudhoyono. Oleh karena itu, Mahfud tidak pantas disebut mencari muka. "Kalau di prosedur hukum, secara struktur dia (Mahfud) di atas Presiden. Kalau ada apa-apa terjadi dengan negara, Pak Mahfud bisa saja memutuskan SBY turun dari jabatannya. Jadi, kalau mau dibilang cari muka, harusnya SBY yang cari muka ke Mahfud, bukan disebut sebaliknya," tutur Ray.

Ia mengimbau Mahfud agar melaporkan kasus Nazaruddin ini ke Badan Kehormatan DPR. Hal ini agar kasus tersebut tidak hanya menjadi polemik di tengah jalan. "Saya khawatirkan ini jadi polemik di jalanan saja. Sebaiknya tetap lakukan proses. Dananya enggak macam-macam, termasuk banyak uang yang diberikan Nazaruddin itu," katanya.

Baca tentang


    Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Bamsoet: Kita Hindari Pansus Jiwasraya untuk Kurangi Kegaduhan

    Bamsoet: Kita Hindari Pansus Jiwasraya untuk Kurangi Kegaduhan

    Nasional
    Bambang Widjojanto Nilai Kenaikan Indeks Persepsi Korupsi Mesti Dilihat Hati-hati

    Bambang Widjojanto Nilai Kenaikan Indeks Persepsi Korupsi Mesti Dilihat Hati-hati

    Nasional
    PDI-P: Hari Raya Imlek sebagai Hari Libur Nasional merupakan Ekspresi Semangat Kebangsaan

    PDI-P: Hari Raya Imlek sebagai Hari Libur Nasional merupakan Ekspresi Semangat Kebangsaan

    Nasional
    Jejak Orang Tionghoa dalam Penyebaran Islam di Pulau Jawa

    Jejak Orang Tionghoa dalam Penyebaran Islam di Pulau Jawa

    Nasional
    Dari Daratan Tiongkok ke Kota Medan, Tjong A Fie Sang Dermawan...

    Dari Daratan Tiongkok ke Kota Medan, Tjong A Fie Sang Dermawan...

    Nasional
    Peran Masyarakat Tionghoa dalam Pertempuran 10 November: Ikut Angkat Senjata hingga Dirikan Palang Biru

    Peran Masyarakat Tionghoa dalam Pertempuran 10 November: Ikut Angkat Senjata hingga Dirikan Palang Biru

    Nasional
    Tahun Baru Imlek, 43 Narapidana Beragama Konghucu Dapat Remisi Khusus

    Tahun Baru Imlek, 43 Narapidana Beragama Konghucu Dapat Remisi Khusus

    Nasional
    Kunjungi Lokasi PON 2020, Menko PMK Singgung Pembangunan dari Timur Indonesia

    Kunjungi Lokasi PON 2020, Menko PMK Singgung Pembangunan dari Timur Indonesia

    Nasional
    BNPB Uji Coba Operasional Call Center 24 Jam

    BNPB Uji Coba Operasional Call Center 24 Jam

    Nasional
    Kemenkumham soal Harun Masiku: Bantah Merekayasa hingga Bentuk Tim Independen

    Kemenkumham soal Harun Masiku: Bantah Merekayasa hingga Bentuk Tim Independen

    Nasional
    Pengakuan Hasto Usai Diperiksa KPK: Ditanya soal PAW hingga Sebut Harun Masiku Korban

    Pengakuan Hasto Usai Diperiksa KPK: Ditanya soal PAW hingga Sebut Harun Masiku Korban

    Nasional
    Belum Tahu Keberadaan Harun Masiku, KPK Minta Masyarakat Bantu Beri Informasi

    Belum Tahu Keberadaan Harun Masiku, KPK Minta Masyarakat Bantu Beri Informasi

    Nasional
    Imigrasi dan Kejaksaan Diminta Stop Kasus Jurnalis Mongabay

    Imigrasi dan Kejaksaan Diminta Stop Kasus Jurnalis Mongabay

    Nasional
    Dukung Nelayan Melaut di Natuna, Pemerintah Revisi 29 Regulasi

    Dukung Nelayan Melaut di Natuna, Pemerintah Revisi 29 Regulasi

    Nasional
    Bima Arya: Banjir di Bogor Berkurang berkat Naturalisasi Kali Ciliwung

    Bima Arya: Banjir di Bogor Berkurang berkat Naturalisasi Kali Ciliwung

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X