Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ruminah: Kami Belum Rasakan Reformasi...

Kompas.com - 21/05/2011, 20:40 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Di halaman kantor Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Sabtu (21/5/2011), Ruminah duduk berdampingan dengan Ruyati. Keduanya tak keberatan dan tak jemu-jemunya mengingat masa lalu demi sebuah penyelesaian hukum.

Tepat 13 tahun lalu, seiring dengan bergulirnya momen reformasi di Indonesia, putra mereka justru tak ketahuan rimbanya hingga sekarang. "Saya merasa belum ada reformasi," ungkap Ruminah lirih ketika dipersilakan bicara.

Putranya, Gunawan, kala itu berumur 16 tahun. Ketika kerusuhan Mei 1998 bergulir, Ruminah tak pernah mendapat kabarnya lagi. Menurut informasi, putranya itu sudah dimakamkan. Tapi, menurut dia, hanya bajunya yang dikubur.

Pengalaman pahit itu pun tampaknya diabaikan oleh pemerintah. Berkas hukum terus menggantung di Kejaksaan Agung. Berbagai lobi diupayakan oleh keluarga korban, baik ke Komnas HAM, DPR, Kejaksaan Agung, dan terakhir Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Hasilnya? Masih nihil.

"Saya merasa belum ada reformasi karena korban belum dapat keadilan. Kan selagi kasus-kasus Soeharto belum diselesaikan, belum ada reformasi. Bagi saya, sudah 13 tahun ini pemerintah belum ada tanggapan apa-apa dari kasus-kasus di 1998 dulu. Menurut saya, belum ada reformasi," katanya.

Menurut pengertiannya, reformasi berarti ada perubahan dan penyelesaian, seperti penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang diamanatkan di awal masa reformasi.

Itu diketahuinya dari sejumlah aktivis Kontras yang mendampinginya bersama keluarga korban lainnya. Menurut dia, reformasi tak hanya bisa diartikan dengan kebebasan berbicara dan berpendapat seperti saat ini selama keadilan hukum tidak terwujud.

Ruyati juga mengangguk, setuju terhadap cerita Ruminah. Rasa kehilangan akan putranya, Eten Karyana, masih tersimpan. Hanya dompet dan kartu tanda penduduk (KTP) milik putranya yang terakhir kuliah di Fakultas Sastra Universitas Indonesia yang kini masih disimpannya sebagai pengobat rasa kangen.

"Saya enggak akan bosan bicara terus. Sampai sekarang SBY tak kelihatan mau menyelesaikan pelanggaran HAM. Berkas kami saat ini digantung di Kejaksaan Agung," ungkapnya.

Bagi Ruminah dan Ruyati, reformasi belum ada artinya. Menurut rekan mereka, Saiful, yang menjadi keluarga korban Tragedi Tanjung Priok, suasana reformasi masih gelap. "Saya harap SBY mampu melakukan gebrakan, jangan takut ditinggalkan. Jangan hanya menjanjikan teori, tapi aplikasinya tidak ada. Kalau dia mau, penyelesaian bisa tuntas," katanya.

Kepala Divisi Pemantauan Impunitas Yati Andriani mengatakan, kemauan politik dari pemerintahan Presiden SBY-lah yang diperlukan. Rekomendasi DPR sudah dikeluarkan. Presiden seharusnya bisa langsung menanggapinya dengan mengeluarkan keppres seperti yang dilakukan mantan Presiden Abdurrahman Wahid. Tapi, justru saat ini para keluarga korban terkesan "dipingpong".

"Kami yakin, kalau Presiden sendiri enggak mau mengambil risiko politik untuk menyelesaikan, ya sulit untuk selesai. SBY kami lihat enggak seperti Gus Dur yang berani, keppres waktu itu langsung keluar. Sekarang, sudah dua tahun dilobi, katanya terus sedang mencari format yang tepat untuk penyelesaian. Alasannya begitu terus," jelas Yati.

"Kenapa enggak institusi-institusi dioptimalkan untuk menindaklanjuti rekomendasi. Jangan-jangan format yang tepat itu cuma pertimbangan politik SBY saja. Bohong menurut kami kalau SBY katakan hukum sebagai panglima," tegasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com