Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Senin, Gedung Baru Dibahas Lagi

Kompas.com - 20/05/2011, 13:45 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Setelah tertunda selama seminggu, pembahasan rencana pembangunan gedung baru DPR akan dibahas kembali pekan depan. Wakil Ketua DPR Anis Matta mengatakan, pembahasan rekomendasi Kementerian Pekerjaan Umum akan dibahas terlebih dulu dalam rapat pimpinan, Senin depan. "Jadi, insya Allah hari Senin," katanya di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (20/5/2011). 

Setelah itu, menurut Anis, hasil konsultasi pimpinan dan Kementerian Pekerjaan Umum akan dibahas dalam rapat Badan Urusan Rumah Tangga (BURT). 

Anis menegaskan, rekomendasi kementerian juga bukan harga mati untuk menentukan keputusan Dewan mengenai pembangunan gedung baru, baik desain maupun anggaran yang diperlukan. Hanya saja, rekomendasi teknis ini menjadi pertimbangan utama bagi BURT untuk memutuskan pembangunan gedung baru.  

Politisi PKS ini berharap pembahasan di BURT dapat mempertimbangkan rekomendasi Kementerian Pekerjaan Umum dengan baik. Menurut dia, keputusan terkait biaya memang bergantung pada kebutuhan DPR sendiri akan gedung baru. 

"Mahal atau murah itu tergantung fungsi kita. Gedung itu mau dijadikan sebagai tempat kerja saja atau punya fungsi ikonik, sebagai ikon negara. Sangat tergantung itu. Kalau benar-benar cuma kantor biasa saja, kita bisa membuatnya dengan harga murah. Kalau mau membuatnya sebagai kantor yang punya ikon, itu kan jadi lain. Tapi sudah terlalu teknis itu," ujarnya kemudian.

Pembangunan gedung baru DPR yang menelan biaya Rp 1,138 triliun menuai kontroversi. Kementerian Pekerjaan Umum melakukan evaluasi dan memangkas biaya menjadi Rp 777 miliar. Komposisi gedung juga berubah dari rencana sebelumnya 36 lantai menjadi 26 lantai.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Jadi Presiden Terpilih, Prabowo Tidak Mundur dari Menteri Pertahanan

    Jadi Presiden Terpilih, Prabowo Tidak Mundur dari Menteri Pertahanan

    Nasional
    Polri: Hingga April 2024, 1.158 Tersangka Judi Online Berhasil Ditangkap

    Polri: Hingga April 2024, 1.158 Tersangka Judi Online Berhasil Ditangkap

    Nasional
    Ganjar Bilang PDI-P Bakal Oposisi, Gerindra Tetap Ajak Semua Kekuatan

    Ganjar Bilang PDI-P Bakal Oposisi, Gerindra Tetap Ajak Semua Kekuatan

    Nasional
    Nasdem Resmi Dukung Prabowo-Gibran, Elite PKS dan PKB Bertemu

    Nasdem Resmi Dukung Prabowo-Gibran, Elite PKS dan PKB Bertemu

    Nasional
    Ahmad Ali Akui Temui Prabowo untuk Cari Dukungan Maju Pilkada Sulteng

    Ahmad Ali Akui Temui Prabowo untuk Cari Dukungan Maju Pilkada Sulteng

    Nasional
    PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

    PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

    Nasional
    Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

    Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

    Nasional
    Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

    Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

    Nasional
    Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

    Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

    Nasional
    Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

    Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

    Nasional
    Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

    Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

    Nasional
    MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

    MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

    Nasional
    Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

    Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

    Nasional
    Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

    Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

    Nasional
    Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

    Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com