JAKARTA, KOMPAS.com — Setelah tertunda selama seminggu, pembahasan rencana pembangunan gedung baru DPR akan dibahas kembali pekan depan. Wakil Ketua DPR Anis Matta mengatakan, pembahasan rekomendasi Kementerian Pekerjaan Umum akan dibahas terlebih dulu dalam rapat pimpinan, Senin depan. "Jadi, insya Allah hari Senin," katanya di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (20/5/2011).
Setelah itu, menurut Anis, hasil konsultasi pimpinan dan Kementerian Pekerjaan Umum akan dibahas dalam rapat Badan Urusan Rumah Tangga (BURT).
Anis menegaskan, rekomendasi kementerian juga bukan harga mati untuk menentukan keputusan Dewan mengenai pembangunan gedung baru, baik desain maupun anggaran yang diperlukan. Hanya saja, rekomendasi teknis ini menjadi pertimbangan utama bagi BURT untuk memutuskan pembangunan gedung baru.
Politisi PKS ini berharap pembahasan di BURT dapat mempertimbangkan rekomendasi Kementerian Pekerjaan Umum dengan baik. Menurut dia, keputusan terkait biaya memang bergantung pada kebutuhan DPR sendiri akan gedung baru.
"Mahal atau murah itu tergantung fungsi kita. Gedung itu mau dijadikan sebagai tempat kerja saja atau punya fungsi ikonik, sebagai ikon negara. Sangat tergantung itu. Kalau benar-benar cuma kantor biasa saja, kita bisa membuatnya dengan harga murah. Kalau mau membuatnya sebagai kantor yang punya ikon, itu kan jadi lain. Tapi sudah terlalu teknis itu," ujarnya kemudian.
Pembangunan gedung baru DPR yang menelan biaya Rp 1,138 triliun menuai kontroversi. Kementerian Pekerjaan Umum melakukan evaluasi dan memangkas biaya menjadi Rp 777 miliar. Komposisi gedung juga berubah dari rencana sebelumnya 36 lantai menjadi 26 lantai.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.