Agus: Kenapa Emir Tak Larang Terima Cek?

JAKARTA, KOMPAS.com — Terdakwa dugaan suap cek perjalanan terkait pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Agus Condro, mempertanyakan sikap rekan separtainya di PDI Perjuangan, Emir Moeis, yang tidak mengingatkan kawan-kawannya sesama anggota DPR 1999-2004 asal Fraksi PDI Perjuangan untuk menolak pemberian cek perjalanan. Emir, yang saat itu menjabat Ketua Kelompok Fraksi IX sekaligus Ketua Komisi IX DPR, mengetahui adanya pembagian cek perjalanan kepada anggota Komisi IX Fraksi PDI Perjuangan yang diduga sebagai suap terkait pemilihan Deputi Gubernur Senior BI 2004, Miranda Goeltom.

"Kenapa tahu ketika teman-teman diberi amplop yang berisi TC (traveller's cheque), di mana saksi (Emir) punya keyakinan itu sebetulnya tidak boleh. Kok tidak mengingatkan?" kata Agus di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis (19/5/2011).

Dalam persidangan hari ini, Emir bersaksi untuk Agus dan empat terdakwa lainnya, yakni Max Moein, Rusman Lumbantoruan, Willem Tutuarima, dan Poltak Sitorus.

Emir menuturkan, sejumlah cek perjalanan untuk anggota DPR asal Fraksi PDI Perjuangan dibagikan oleh Dudhie Makmun Murod selaku bendahara umum fraksi di ruangan Komisi IX. Menjawab pertanyaan Agus, mantan pengajar di Universitas Indonesia itu merasa tidak perlu lagi mengingatkan kawan-kawannya untuk tidak menerima uang yang berkaitan dengan jabatan mereka dan yang sebenarnya dilarang.

"Saya melihat bahwa kita masing-masing sudah bisa menjadi anggota Dewan, punya pertimbangan sendiri, sudah tahu, dan sudah tua. Saya mengingatkan, kok jadi seperti anak kecil," katanya.

Hal senada disampaikan terdakwa lainnya, Poltak Sitorus. Menurut Poltak, ia menerima sejumlah cek perjalanan dari Dudhie di hadapan Emir. "Saya menerima di ruangan yang saya tidak tahu apakah di ruang komisi atau bukan. Tetapi di ruangan itu ada Pak Emir Moeis," ungkapnya.

Cek perjalanan tersebut, kata Poltak, diterimanya sebagai dana bantuan kampanye dari fraksi. "Pesan yang disampaikan Dudhie, untuk uang kampanye," katanya.

Kasus dugaan suap cek perjalanan menyeret 26 politisi DPR 1999-2004. Sejumlah cek perjalanan mengalir kepada anggota Dewan terkait pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia 2004 yang dimenangi Miranda Goeltom.