Reformasi Akan Tetap Dilanjutkan

Jakarta, Kompas - Gerakan reformasi politik dan pemerintahan tetap harus dilanjutkan meskipun tujuan perubahan belum sepenuhnya tercapai. Pemerintah harus mampu memperbaiki kinerjanya untuk mewujudkan harapan masyarakat akan kehidupan yang lebih baik.

Menurut Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Taufiq Kiemas di Jakarta, Selasa (17/5), kondisi bangsa setelah reformasi tetap lebih baik daripada kondisi pada masa Orde Baru. Menurut dia, pelaksanaan demokrasi terutama dalam hal kebebasan berbicara lebih terjamin. ”Sekarang mau ngomong apa saja, ngomongin anggota DPR, ngomongin menteri, enggak ditangkap. Pers juga bebas. Itu indikasi demokrasi sekarang lebih bagus dibandingkan yang lalu,” katanya.

Menurut Taufiq, masalah yang dihadapi bangsa saat ini hanya pelaksanaan pemerintahan yang tidak sesuai dengan target reformasi. Elemen bangsa juga kurang kompak dalam mengupayakan kemajuan. Seharusnya, seluruh elemen bangsa bisa bersatu melanjutkan cita-cita reformasi, memperbaiki sistem politik, pemerintahan, serta ekonomi yang berdampak pada kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Marzuki Alie sependapat jika reformasi politik dan pemerintahan harus dituntaskan, sesuai kehendak rakyat. Hasil survei Indo Barometer yang menyatakan gerakan reformasi gagal seharusnya dijadikan cambuk bagi semua elemen bangsa untuk melakukan perbaikan. ”Apa pun hasil survei, kita harus bekerja keras, melakukan sesuatu yang terbaik untuk bangsa,” ujarnya.

Secara terpisah, pengajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga Surabaya, Jawa Timur, Airlangga Pribadi, berpendapat survei Indo Barometer itu menunjukkan ada yang salah dalam perjalanan demokratisasi selama 13 tahun karena demokrasi tidak dibangun berdasarkan fondasi kuat. Fondasi utama demokrasi, menurut Airlangga, adalah jaminan negara atas hak sipil dan politik serta kemampuan mengelola konflik secara adil.

Selain itu, demokrasi tidak cukup dengan sistem politik yang baik, tetapi juga harus diikuti pemimpin tegas. ”Karakter pemimpin yang tegas itu yang sekarang tidak ada,” katanya. Masalah lain adalah pembangunan dan konsolidasi demokrasi hanya digunakan untuk mobilisasi kepentingan politik dan ekonomi kelompok elite. Padahal, aspek penting demokrasi adalah rakyat.

Di sela-sela diskusi ”RUU Intelijen, Ancaman bagi Demokrasi” di Jakarta, Ketua Presidium Pengurus Pusat Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia Stefanus Gusma mengatakan, ”Bangsa ini terpuruk akibat pemerintah sekarang tidak memenuhi amanat reformasi.”

Ketua Umum Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi Lamen Hendra berharap keterpurukan saat ini tidak sampai menjebak kita untuk kembali pada kehidupan zaman Orde Baru. ”Pemerintah harus introspeksi dan kembali pada fungsi sebenarnya, yaitu bekerja untuk rakyat. Reformasi harus kembali dijalankan,” katanya.

Bagi Ilham Syah, Koordinator Aliansi Buruh Menggugat, pemerintah saat ini memang tidak benar-benar memperjuangkan rakyat. Elite politik cenderung hanya memperjuangkan diri sendiri dan kelompoknya.

(NTA/IAM)