Fitra: Somasi Sekjen DPR Ngawur!

Kompas.com - 17/05/2011, 15:22 WIB
EditorHertanto Soebijoto

JAKARTA, KOMPAS.com — Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) menyarankan pimpinan DPR memberikan sanksi tegas kepada Sekretaris Jenderal DPR Nining Indra Saleh, yang melakukan somasi kepada Fitra terkait siaran pers mengenai uang pulsa anggota DPR.

Hal tersebut disampaikan oleh salah satu tim advokasi Fitra, Henry David Oliver Sitorus, seusai menggelar konferensi pers di Restoran Bumbu Desa, Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (17/5/2011).

"Beri sanksi yang tegas. Atau setidaknya pimpinan DPR harus menegur dan meminta Sekjen DPR segera mencabut somasi itu," ujar David.

David mengatakan, somasi yang dikeluarkan oleh Sekjen DPR melanggar Pasal 82 Ayat 1 Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD bahwa pimpinan DPR terdiri dari satu ketua dan empat orang sebagai wakil ketua. Dia menilai, seharusnya yang memiliki kewenangan melakukan somasi adalah Ketua DPR sebagai juru bicara DPR.

"Jadi somasi itu sangat ngawur. Dia (Sekjen DPR) melakukan itu untuk siapa, atas nama siapa? Padahal di DPR itu, kan, ada lima pimpinan, satu ketua dan empat wakil. Ya, harusnya mereka yang memiliki kewenangan, bukan sekjen," ujarnya.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal DPR Nining Indra Saleh mengeluarkan somasi dalam surat bernomor HM.00/3823/SETJEN/V/2011 tertanggal 12 Mei 2011 agar Fitra mencabut penyataannya tentang uang pulsa anggota DPR dan meminta maaf di lima media nasional.

Jika tidak dilaksanakan dalam tiga hari sejak surat tersebut dikeluarkan, somasi akan dilanjutkan ke ranah hukum.

Somasi tersebut dilayangkan oleh Nining setelah Fitra merilis data Daftar Isian Penggunaan Anggaran 2010 dan 2011 pada Rabu (11/5/2011). Dari data tersebut, Fitra mengungkap anggaran pulsa untuk anggota DPR dalam setahun mencapai Rp 168 juta per anggota.

Fitra juga mencatat, selama setahun DPR memperoleh tunjangan komunikasi untuk isi pulsa ponsel sebesar Rp 102 juta untuk lima kali masa reses atau sekitar Rp 20 juta dalam setiap masa reses. Jadi, total anggaran untuk komunikasi atau isi pulsa per anggota mencapai Rp 270 juta per tahun.

Baca tentang


    Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    471 Pasien Sembuh dari Covid-19, Terbanyak di DKI Jakarta

    471 Pasien Sembuh dari Covid-19, Terbanyak di DKI Jakarta

    Nasional
    Pemerintah Diminta Siapkan Skenario Pemberangkatan Haji Tahun Depan

    Pemerintah Diminta Siapkan Skenario Pemberangkatan Haji Tahun Depan

    Nasional
    Kemenlu: Tak Ada WNI yang Terdampak Demonstrasi di Hong Kong

    Kemenlu: Tak Ada WNI yang Terdampak Demonstrasi di Hong Kong

    Nasional
    Kemenlu: Vietnam Usul KTT ASEAN 2020 Diadakan Face to Face

    Kemenlu: Vietnam Usul KTT ASEAN 2020 Diadakan Face to Face

    Nasional
    UPDATE Covid-19 3 Juni: Pemerintah Sudah Periksa 354.434 Spesimen dari 246.433 Orang

    UPDATE Covid-19 3 Juni: Pemerintah Sudah Periksa 354.434 Spesimen dari 246.433 Orang

    Nasional
    Jubir Pemerintah: Kita Tak Perlu Menunggu Datangnya Vaksin untuk Kembali Produktif

    Jubir Pemerintah: Kita Tak Perlu Menunggu Datangnya Vaksin untuk Kembali Produktif

    Nasional
    Ini Sebaran Pasien Covid-19 yang Meninggal, Jatim Tertinggi

    Ini Sebaran Pasien Covid-19 yang Meninggal, Jatim Tertinggi

    Nasional
    Ancaman Pidana Menanti bagi Pemotong Bansos Covid-19

    Ancaman Pidana Menanti bagi Pemotong Bansos Covid-19

    Nasional
    UPDATE 3 Juni Covid-19 di Indonesia: ODP 48.153 dan PDP 13.285 Orang

    UPDATE 3 Juni Covid-19 di Indonesia: ODP 48.153 dan PDP 13.285 Orang

    Nasional
    Yurianto: Kita Harus Yakini, Sepulang dari Luar Rumah Pasti Berpotensi Membawa Virus

    Yurianto: Kita Harus Yakini, Sepulang dari Luar Rumah Pasti Berpotensi Membawa Virus

    Nasional
    Sri Mulyani Akui Baru Sebagian Kecil Tenaga Medis yang Dapat Insentif

    Sri Mulyani Akui Baru Sebagian Kecil Tenaga Medis yang Dapat Insentif

    Nasional
    Mensos Juliari: Angka Kemiskinan Naik Jadi 13,22 Persen akibat Pandemi

    Mensos Juliari: Angka Kemiskinan Naik Jadi 13,22 Persen akibat Pandemi

    Nasional
    Bansos Covid-19 Diperpanjang hingga Desember, tapi Nilainya Dipangkas

    Bansos Covid-19 Diperpanjang hingga Desember, tapi Nilainya Dipangkas

    Nasional
    Sebaran 684 Kasus Baru Covid-19 di 23 Provinsi, Penambahan di Jatim Lampaui Jakarta

    Sebaran 684 Kasus Baru Covid-19 di 23 Provinsi, Penambahan di Jatim Lampaui Jakarta

    Nasional
    Marak Aksi Demonstrasi di AS, Kemenlu Imbau WNI Tak Keluar Rumah

    Marak Aksi Demonstrasi di AS, Kemenlu Imbau WNI Tak Keluar Rumah

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X