Fitra Siapkan 100 Pengacara

Kompas.com - 17/05/2011, 14:25 WIB
EditorErlangga Djumena

JAKARTA, KOMPAS.com — Koordinator Investigasi dan Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Ucok Sky Kadafi menegaskan, pihaknya tidak akan mencabut siaran pers mengenai uang pulsa anggota DPR walaupun somasi sudah dilayangkan oleh Sekretaris Jenderal DPR Nining Indra Saleh beberapa waktu lalu.

Pasalnya, menurut Kadafi, siaran pers tersebut merupakan bentuk kritik dan masukan bagi para anggota DPR. "Jadi, kalau dia (Sekjen DPR) ingin melanjutkan ke ranah hukum, silakan saja. Kami sudah siapkan 100 pengacara untuk menghadapi somasi tersebut," ujar Kadafi seusai menggelar konferensi pers di Bumbu Desa, Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (17/5/2011).

Kadafi menambahkan, siaran pers tersebut tidak dimaksudkan untuk mengkritisi secara personal anggota DPR, tetapi sebagai bentuk kritik terhadap kebijakan tunjangan komunikasi intensif yang dikeluarkan anggota Dewan yang dinilai terlalu mahal.

Menurut Kadafi, dalam tunjangan tersebut telah terjadi double budget anggaran, yakni tunjangan komunikasi intensif sebesar Rp 14 juta dan biaya penyerapan aspirasi masyarakat sebesar Rp 8,9 juta per bulan dalam bentuk gaji. "Itu, kan, dapat dikatakan pemborosan negara. Ini yang kita inginkan supaya terjadi perbaikan, supaya uang komunikasi ini tidak langsam. Langsam di sini artinya hanya butuh tanda tangan DPR dan setelah anggota DPR menerima uang komunikasi itu, mereka tidak butuh lagi yang namanya pertanggungjawaban," tuturnya.

Oleh karena itu, lanjut Kadafi, pihaknya telah melayangkan surat tanggapan mengenai somasi yang dikeluarkan Setjen DPR. Dalam surat tersebut ditegaskan bahwa pihaknya tetap konsisten tidak akan mencabut pernyataan mengenai uang isi pulsa anggota DPR dan menyampaikan permohonan maaf di lima media nasional. "Somasi dari Setjen itu juga sebenarnya sudah salah. Sebab, sebagaimana diatur dalam Pasal 79 UU Nomor 27 Tahun 2009, anggota DPR mempunyai kewajiban menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat. Nah, kalau seperti ini berarti maksudnya apa? Kan tidak jelas," tukasnya.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal DPR Nining Indra Saleh mengeluarkan somasi dalam surat bernomor HM.00/3823/SETJEN/V/2011 tertanggal 12 Mei 2011 agar Fitra mencabut penyataannya tentang uang pulsa anggota DPR dan meminta maaf di lima media nasional. Jika tidak dilaksanakan dalam tiga hari sejak surat tersebut dikeluarkan, somasi akan dilanjutkan ke ranah hukum.

Baca tentang


    Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Penerapan Pancasila Redup, Rektor UNS: BPIP Adalah Jawaban

    Penerapan Pancasila Redup, Rektor UNS: BPIP Adalah Jawaban

    Nasional
    Muhadjir: Kementerian/Lembaga di Bawah Menko PMK Nanti Hanya Mengacu Satu Data

    Muhadjir: Kementerian/Lembaga di Bawah Menko PMK Nanti Hanya Mengacu Satu Data

    Nasional
    Pemilih yang Jalani Isolasi Mandiri di Hari Pencoblosan Pilkada 2020 akan Didatangi Petugas

    Pemilih yang Jalani Isolasi Mandiri di Hari Pencoblosan Pilkada 2020 akan Didatangi Petugas

    Nasional
    Kemenag: Tanpa Protokol Kesehatan, Sebaiknya Masjid Tak Gelar Shalat Idul Adha

    Kemenag: Tanpa Protokol Kesehatan, Sebaiknya Masjid Tak Gelar Shalat Idul Adha

    Nasional
    Said Aqil: Covid-19 Ini Nyata, Bukan Konspirasi Atau Bohong-bohongan!

    Said Aqil: Covid-19 Ini Nyata, Bukan Konspirasi Atau Bohong-bohongan!

    Nasional
    Wakil Ketua Komisi I DPR: Mesti Ada Penguatan Kesehatan untuk Personel TNI

    Wakil Ketua Komisi I DPR: Mesti Ada Penguatan Kesehatan untuk Personel TNI

    Nasional
    Cegah Penularan Covid-19 Lewat Udara, Gugus Tugas: Disiplin Pakai Masker!

    Cegah Penularan Covid-19 Lewat Udara, Gugus Tugas: Disiplin Pakai Masker!

    Nasional
    Kemenlu RI Sebut Israel Tunda Rencana Aneksasi Tepi Barat Palestina

    Kemenlu RI Sebut Israel Tunda Rencana Aneksasi Tepi Barat Palestina

    Nasional
    Polri Sita Aset Maria Pauline Lumowa Senilai Rp 132 Miliar

    Polri Sita Aset Maria Pauline Lumowa Senilai Rp 132 Miliar

    Nasional
    Tahan Maria Pauline Lumowa, Bareskrim Kirim Surat ke Kedubes Belanda

    Tahan Maria Pauline Lumowa, Bareskrim Kirim Surat ke Kedubes Belanda

    Nasional
    Zulkifli Hasan: Pembahasan RUU HIP Rawan Lahirkan Krisis Ideologi

    Zulkifli Hasan: Pembahasan RUU HIP Rawan Lahirkan Krisis Ideologi

    Nasional
    Buronan 17 Tahun Maria Pauline Lumowa Resmi Ditahan

    Buronan 17 Tahun Maria Pauline Lumowa Resmi Ditahan

    Nasional
    Saat Jokowi Percayakan Prabowo Urusi Ketahanan Pangan...

    Saat Jokowi Percayakan Prabowo Urusi Ketahanan Pangan...

    Nasional
    Ahli Epidemiologi Sarankan Kinerja Gugus Tugas Covid-19 Dievaluasi

    Ahli Epidemiologi Sarankan Kinerja Gugus Tugas Covid-19 Dievaluasi

    Nasional
    Penularan Covid-19 lewat Udara Disebabkan oleh 'Microdroplet', Terjadi di Ruangan Bersirkulasi Buruk

    Penularan Covid-19 lewat Udara Disebabkan oleh "Microdroplet", Terjadi di Ruangan Bersirkulasi Buruk

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X