Fitra Siapkan 100 Pengacara

Kompas.com - 17/05/2011, 14:25 WIB
EditorErlangga Djumena

JAKARTA, KOMPAS.com — Koordinator Investigasi dan Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Ucok Sky Kadafi menegaskan, pihaknya tidak akan mencabut siaran pers mengenai uang pulsa anggota DPR walaupun somasi sudah dilayangkan oleh Sekretaris Jenderal DPR Nining Indra Saleh beberapa waktu lalu.

Pasalnya, menurut Kadafi, siaran pers tersebut merupakan bentuk kritik dan masukan bagi para anggota DPR. "Jadi, kalau dia (Sekjen DPR) ingin melanjutkan ke ranah hukum, silakan saja. Kami sudah siapkan 100 pengacara untuk menghadapi somasi tersebut," ujar Kadafi seusai menggelar konferensi pers di Bumbu Desa, Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (17/5/2011).

Kadafi menambahkan, siaran pers tersebut tidak dimaksudkan untuk mengkritisi secara personal anggota DPR, tetapi sebagai bentuk kritik terhadap kebijakan tunjangan komunikasi intensif yang dikeluarkan anggota Dewan yang dinilai terlalu mahal.

Menurut Kadafi, dalam tunjangan tersebut telah terjadi double budget anggaran, yakni tunjangan komunikasi intensif sebesar Rp 14 juta dan biaya penyerapan aspirasi masyarakat sebesar Rp 8,9 juta per bulan dalam bentuk gaji. "Itu, kan, dapat dikatakan pemborosan negara. Ini yang kita inginkan supaya terjadi perbaikan, supaya uang komunikasi ini tidak langsam. Langsam di sini artinya hanya butuh tanda tangan DPR dan setelah anggota DPR menerima uang komunikasi itu, mereka tidak butuh lagi yang namanya pertanggungjawaban," tuturnya.

Oleh karena itu, lanjut Kadafi, pihaknya telah melayangkan surat tanggapan mengenai somasi yang dikeluarkan Setjen DPR. Dalam surat tersebut ditegaskan bahwa pihaknya tetap konsisten tidak akan mencabut pernyataan mengenai uang isi pulsa anggota DPR dan menyampaikan permohonan maaf di lima media nasional. "Somasi dari Setjen itu juga sebenarnya sudah salah. Sebab, sebagaimana diatur dalam Pasal 79 UU Nomor 27 Tahun 2009, anggota DPR mempunyai kewajiban menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat. Nah, kalau seperti ini berarti maksudnya apa? Kan tidak jelas," tukasnya.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal DPR Nining Indra Saleh mengeluarkan somasi dalam surat bernomor HM.00/3823/SETJEN/V/2011 tertanggal 12 Mei 2011 agar Fitra mencabut penyataannya tentang uang pulsa anggota DPR dan meminta maaf di lima media nasional. Jika tidak dilaksanakan dalam tiga hari sejak surat tersebut dikeluarkan, somasi akan dilanjutkan ke ranah hukum.

Baca tentang


    Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    471 Pasien Sembuh dari Covid-19, Terbanyak di DKI Jakarta

    471 Pasien Sembuh dari Covid-19, Terbanyak di DKI Jakarta

    Nasional
    Pemerintah Diminta Siapkan Skenario Pemberangkatan Haji Tahun Depan

    Pemerintah Diminta Siapkan Skenario Pemberangkatan Haji Tahun Depan

    Nasional
    Kemenlu: Tak Ada WNI yang Terdampak Demonstrasi di Hong Kong

    Kemenlu: Tak Ada WNI yang Terdampak Demonstrasi di Hong Kong

    Nasional
    Kemenlu: Vietnam Usul KTT ASEAN 2020 Diadakan Face to Face

    Kemenlu: Vietnam Usul KTT ASEAN 2020 Diadakan Face to Face

    Nasional
    UPDATE Covid-19 3 Juni: Pemerintah Sudah Periksa 354.434 Spesimen dari 246.433 Orang

    UPDATE Covid-19 3 Juni: Pemerintah Sudah Periksa 354.434 Spesimen dari 246.433 Orang

    Nasional
    Jubir Pemerintah: Kita Tak Perlu Menunggu Datangnya Vaksin untuk Kembali Produktif

    Jubir Pemerintah: Kita Tak Perlu Menunggu Datangnya Vaksin untuk Kembali Produktif

    Nasional
    Ini Sebaran Pasien Covid-19 yang Meninggal, Jatim Tertinggi

    Ini Sebaran Pasien Covid-19 yang Meninggal, Jatim Tertinggi

    Nasional
    Ancaman Pidana Menanti bagi Pemotong Bansos Covid-19

    Ancaman Pidana Menanti bagi Pemotong Bansos Covid-19

    Nasional
    UPDATE 3 Juni Covid-19 di Indonesia: ODP 48.153 dan PDP 13.285 Orang

    UPDATE 3 Juni Covid-19 di Indonesia: ODP 48.153 dan PDP 13.285 Orang

    Nasional
    Yurianto: Kita Harus Yakini, Sepulang dari Luar Rumah Pasti Berpotensi Membawa Virus

    Yurianto: Kita Harus Yakini, Sepulang dari Luar Rumah Pasti Berpotensi Membawa Virus

    Nasional
    Sri Mulyani Akui Baru Sebagian Kecil Tenaga Medis yang Dapat Insentif

    Sri Mulyani Akui Baru Sebagian Kecil Tenaga Medis yang Dapat Insentif

    Nasional
    Mensos Juliari: Angka Kemiskinan Naik Jadi 13,22 Persen akibat Pandemi

    Mensos Juliari: Angka Kemiskinan Naik Jadi 13,22 Persen akibat Pandemi

    Nasional
    Bansos Covid-19 Diperpanjang Hingga Desember, tapi Nilainya Dipangkas

    Bansos Covid-19 Diperpanjang Hingga Desember, tapi Nilainya Dipangkas

    Nasional
    Sebaran 684 Kasus Baru Covid-19 di 23 Provinsi, Penambahan di Jatim Lampaui Jakarta

    Sebaran 684 Kasus Baru Covid-19 di 23 Provinsi, Penambahan di Jatim Lampaui Jakarta

    Nasional
    Marak Aksi Demonstrasi di AS, Kemenlu Imbau WNI Tak Keluar Rumah

    Marak Aksi Demonstrasi di AS, Kemenlu Imbau WNI Tak Keluar Rumah

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X