Fitra Siapkan 100 Pengacara

Kompas.com - 17/05/2011, 14:25 WIB
EditorErlangga Djumena

JAKARTA, KOMPAS.com — Koordinator Investigasi dan Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Ucok Sky Kadafi menegaskan, pihaknya tidak akan mencabut siaran pers mengenai uang pulsa anggota DPR walaupun somasi sudah dilayangkan oleh Sekretaris Jenderal DPR Nining Indra Saleh beberapa waktu lalu.

Pasalnya, menurut Kadafi, siaran pers tersebut merupakan bentuk kritik dan masukan bagi para anggota DPR. "Jadi, kalau dia (Sekjen DPR) ingin melanjutkan ke ranah hukum, silakan saja. Kami sudah siapkan 100 pengacara untuk menghadapi somasi tersebut," ujar Kadafi seusai menggelar konferensi pers di Bumbu Desa, Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (17/5/2011).

Kadafi menambahkan, siaran pers tersebut tidak dimaksudkan untuk mengkritisi secara personal anggota DPR, tetapi sebagai bentuk kritik terhadap kebijakan tunjangan komunikasi intensif yang dikeluarkan anggota Dewan yang dinilai terlalu mahal.

Menurut Kadafi, dalam tunjangan tersebut telah terjadi double budget anggaran, yakni tunjangan komunikasi intensif sebesar Rp 14 juta dan biaya penyerapan aspirasi masyarakat sebesar Rp 8,9 juta per bulan dalam bentuk gaji. "Itu, kan, dapat dikatakan pemborosan negara. Ini yang kita inginkan supaya terjadi perbaikan, supaya uang komunikasi ini tidak langsam. Langsam di sini artinya hanya butuh tanda tangan DPR dan setelah anggota DPR menerima uang komunikasi itu, mereka tidak butuh lagi yang namanya pertanggungjawaban," tuturnya.

Oleh karena itu, lanjut Kadafi, pihaknya telah melayangkan surat tanggapan mengenai somasi yang dikeluarkan Setjen DPR. Dalam surat tersebut ditegaskan bahwa pihaknya tetap konsisten tidak akan mencabut pernyataan mengenai uang isi pulsa anggota DPR dan menyampaikan permohonan maaf di lima media nasional. "Somasi dari Setjen itu juga sebenarnya sudah salah. Sebab, sebagaimana diatur dalam Pasal 79 UU Nomor 27 Tahun 2009, anggota DPR mempunyai kewajiban menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat. Nah, kalau seperti ini berarti maksudnya apa? Kan tidak jelas," tukasnya.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal DPR Nining Indra Saleh mengeluarkan somasi dalam surat bernomor HM.00/3823/SETJEN/V/2011 tertanggal 12 Mei 2011 agar Fitra mencabut penyataannya tentang uang pulsa anggota DPR dan meminta maaf di lima media nasional. Jika tidak dilaksanakan dalam tiga hari sejak surat tersebut dikeluarkan, somasi akan dilanjutkan ke ranah hukum.

Baca tentang


    Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Kasus Dugaan Pencemaran Nama Baik Bos Kaskus, Tersangka Jack Lapian Dicecar 40 Pertanyaan

    Kasus Dugaan Pencemaran Nama Baik Bos Kaskus, Tersangka Jack Lapian Dicecar 40 Pertanyaan

    Nasional
    Kejagung Periksa 3 Saksi Terkait Kasus Dugaan Korupsi Impor Tekstil

    Kejagung Periksa 3 Saksi Terkait Kasus Dugaan Korupsi Impor Tekstil

    Nasional
    121.638 WNI Kembali ke Tanah Air Selama Pandemi Covid-19

    121.638 WNI Kembali ke Tanah Air Selama Pandemi Covid-19

    Nasional
    Gugus Tugas Sebut Positivity Rate Covid-19 di Indonesia Turun

    Gugus Tugas Sebut Positivity Rate Covid-19 di Indonesia Turun

    Nasional
    Kemenristek Prediksi Vaksin Covid-19 Akan Tersedia pada Pertengahan 2021

    Kemenristek Prediksi Vaksin Covid-19 Akan Tersedia pada Pertengahan 2021

    Nasional
    Try Sutrisno Dorong RUU PIP Jadi Undang-Undang

    Try Sutrisno Dorong RUU PIP Jadi Undang-Undang

    Nasional
    Kasus Pencemaran Nama Baik Bos Kaskus, Tersangka Jack Lapian Penuhi Panggilan Pemeriksaan

    Kasus Pencemaran Nama Baik Bos Kaskus, Tersangka Jack Lapian Penuhi Panggilan Pemeriksaan

    Nasional
    Pemerintah: Baru Separuh Kapasitas Rumah Sakit Dipakai untuk Pasien Covid-19

    Pemerintah: Baru Separuh Kapasitas Rumah Sakit Dipakai untuk Pasien Covid-19

    Nasional
    Sudah Panggil Novel Baswedan, Komisi Kejaksaan Tunggu Pertimbangan Hakim

    Sudah Panggil Novel Baswedan, Komisi Kejaksaan Tunggu Pertimbangan Hakim

    Nasional
    Pemerintah: Kembali Beraktivitas Menjadi Sebuah Keharusan, Tapi...

    Pemerintah: Kembali Beraktivitas Menjadi Sebuah Keharusan, Tapi...

    Nasional
    Penelitian SPD: Mayoritas Pemilih Mau Menerima Uang dari Peserta Pilkada

    Penelitian SPD: Mayoritas Pemilih Mau Menerima Uang dari Peserta Pilkada

    Nasional
    Pasar di Jakarta dengan Hasil Swab Negatif Akan Ditutup untuk Disinfeksi

    Pasar di Jakarta dengan Hasil Swab Negatif Akan Ditutup untuk Disinfeksi

    Nasional
    Sambangi Komjak, Novel Baswedan Hendak Klarifikasi Ini...

    Sambangi Komjak, Novel Baswedan Hendak Klarifikasi Ini...

    Nasional
    Anggota DPR Minta Dilibatkan dalam CSR BUMN, Pengamat: Keterlaluan!

    Anggota DPR Minta Dilibatkan dalam CSR BUMN, Pengamat: Keterlaluan!

    Nasional
    Klarifikasi Terkait Pemberitaan 'PKS Tak Tertarik Kursi Menteri'

    Klarifikasi Terkait Pemberitaan "PKS Tak Tertarik Kursi Menteri"

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X