Pemerintah Didesak Evaluasi Densus 88

Kompas.com - 16/05/2011, 21:07 WIB
EditorNasru Alam Aziz

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mendesak pemerintah agar mengevaluasi kinerja Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri. Desakan tersebut didasari atas peristiwa penggerebekan teroris di Sukoharjo, pada Sabtu (14/5/2011), yang menewaskan satu warga sipil, Nur Imam.

"Kita meragukan profesionalitas Densus 88 dalam melakukan assessment situasi dan kondisi di lapangan, ketika akhirnya warga sipil menjadi korban dalam penggerebekan tersebut," kata Koordinator Kontras, Haris Azhar, Senin (16/5/2011) di Jakarta.

Dalam catatan Kontras, pendekatan keamanan dengan senjata api sering kali digunakan aparat Densus 88 sepanjang dua tahun terakhir. Setidaknya dari enam operasi antiterorisme dalam tahun 2010, 24 orang tewas tertembak oleh Densus 88, sembilan orang luka tembak, 420 orang ditangkap dan diproses hukum, dan 19 orang ditangkap tetapi akhirnya dibebaskan karena tidak terbukti terlibat dalam aksi teror.

Memasuki bulan Mei 2011, tercatat empat kali operasi Densus 88, sebanyak empat orang tewas, 35 orang ditangkap, dan lima orang lainnya ditangkap tetapi kemudian dibebaskan. Dari operasi penindakan terorisme tersebut, menurut Kontras, pada umumnya korban meninggal dengan luka tembak pada sasaran yang mematikan, seperti kepala, dada, dan jantung. "Nah, data ini kemungkinan akan semakin membesar jumlahnya jika kita membuka praktik-praktik penyimpangan lainnya yang dilakukan Densus 88 pasca-Bom Bali," tutur Haris.

Haris menjelaskan, setiap aparat hukum, seperti Densus 88, memang memiliki kewenangan untuk menggunakan senjata api. Adapun kewenangan tersebut telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 dan Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian. Namun, menurut Haris, kewenangan tersebut hanya boleh dilakukan ketika aparat kepolisian berada dalam kondisi genting dan terdesak sebagaimana sudah diisyaratkan dalam standard operating procedure (SOP) Polri. "Jadi hal ini harus menjadi tolok ukur setiap aparat Densus 88. Jangan sampai kewenangan khusus yang melekat pada institusi antiteror ini digunakan secara semena-mena," kata Haris.

Oleh karena itu, Kontras mengimbau agar pemerintah dan seluruh jajaran yang terkait untuk segera melakukan evaluasi program deradikalisasi. Selain itu, Haris mengharapkan agar Densus 88 lebih terbuka dengan praktik-praktik pengawasan evaluasi dan independen sehingga dapat menjamin prinsip akuntabilitas institusi Polri.

"Jadi jangan hanya memberi pembenaran atas nama politik keamanan dunia saja. Tetapi, publik Indonesia ini butuh lembaga penegak hukum yang profesional, tunduk kepada otoritas sipil, patuh terhadap prinsip-prinsip penegakan hak asasi manusia, dan mampu memberi rasa aman kepada setiap warganya," ungkapnya.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UI Serahkan 600.000 Unit Flocked Swab Buatannya untuk Bantu Tes Swab Covid-19

UI Serahkan 600.000 Unit Flocked Swab Buatannya untuk Bantu Tes Swab Covid-19

Nasional
Bantah Tuduhan Kendalikan Investasi Jiwasraya, Benny Tjokro: Hanya Opini dan Asumsi Hary Prasetyo

Bantah Tuduhan Kendalikan Investasi Jiwasraya, Benny Tjokro: Hanya Opini dan Asumsi Hary Prasetyo

Nasional
Penanganan Covid-19 di 10 Provinsi Prioritas, Kasus Mingguan di Papua Meningkat

Penanganan Covid-19 di 10 Provinsi Prioritas, Kasus Mingguan di Papua Meningkat

Nasional
Satgas Covid-19 Sebut Penundaan Liga 1 Demi Keselamatan Masyarakat

Satgas Covid-19 Sebut Penundaan Liga 1 Demi Keselamatan Masyarakat

Nasional
Berkaca dari Kasus Wawan, KPK Hati-hati Terapkan Pasal TPPU kepada Nurhadi

Berkaca dari Kasus Wawan, KPK Hati-hati Terapkan Pasal TPPU kepada Nurhadi

Nasional
Soal Pamflet Ajakan Demo dan Penjarahan di Bali, Polri: Bukan Dibuat BEM Udayana

Soal Pamflet Ajakan Demo dan Penjarahan di Bali, Polri: Bukan Dibuat BEM Udayana

Nasional
Di Vatikan, Kalla Usul Penemu Obat Covid-19 Diberi Penghargaan

Di Vatikan, Kalla Usul Penemu Obat Covid-19 Diberi Penghargaan

Nasional
Menristek: Akan Dibangun Pabrik Vaksin Covid-19 Skala Kecil di Serpong

Menristek: Akan Dibangun Pabrik Vaksin Covid-19 Skala Kecil di Serpong

Nasional
Harun Masiku dan Penyuap Nurhadi Masih Buron, Ini Kata KPK

Harun Masiku dan Penyuap Nurhadi Masih Buron, Ini Kata KPK

Nasional
Ini 12 Kabupaten/Kota dengan Kasus Aktif Covid-19 di Atas 1.000 Pasien

Ini 12 Kabupaten/Kota dengan Kasus Aktif Covid-19 di Atas 1.000 Pasien

Nasional
Jamwas: Jaksa yang Tak Lapor LHKPN Disanksi Tidak Naik Pangkat

Jamwas: Jaksa yang Tak Lapor LHKPN Disanksi Tidak Naik Pangkat

Nasional
UU Cipta Kerja Kembali Digugat ke MK, Pemohon 3 Warga Papua

UU Cipta Kerja Kembali Digugat ke MK, Pemohon 3 Warga Papua

Nasional
Periksa Eks Sekda Kota Banjar, KPK Gali Informasi soal Dugaan Gratifikasi

Periksa Eks Sekda Kota Banjar, KPK Gali Informasi soal Dugaan Gratifikasi

Nasional
Polri Tangani 42 Dugaan Tindak Pidana Pemilihan, Ini Jenis-jenisnya

Polri Tangani 42 Dugaan Tindak Pidana Pemilihan, Ini Jenis-jenisnya

Nasional
Setahun Jokowi-Ma'ruf, ICW Soroti 6 Kebijakan Kontroversial

Setahun Jokowi-Ma'ruf, ICW Soroti 6 Kebijakan Kontroversial

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X