Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kelompok Sigit Incar Aparat Pemerintah

Kompas.com - 14/05/2011, 16:00 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Kelompok teroris Tauhid Wal Jihad pimpinan Sigit Qurdowi merencanakan aksi teror kepada para aparat pemerintah. Salah satu sasaran mereka yakni kembali menyerang anggota Polri pada bulan Mei 2011.

"Penyerangan itu sebagai bentuk pembalasan terhadap pengungkapan pelaku sebelumnya," kata Kepala Divisi Humas Polri Irjen Anton Bachrul Alam di Mabes Polri Jakarta, Sabtu (14/5/2011).

Anton menjelaskan, mereka telah menyiapkan bom untuk aksi teror selanjutnya. Tim Densus 88 Antiteror Polri menemukan 14 sisa bom yang mereka buat di sejumlah tempat. Enam bom di antaranya ditemukan di Kali Soka, Cirebon, Jawa Barat.

Anton menambahkan, saat penggeledahan rumah Sigit di daerah Cemani, Solo, pihaknya menemukan sekitar 7.600 mur serta lima pucuk senjata api laras panjang. Kemungkinan, kata Anton, mur itu akan digunakan untuk campuran bom seperti dalam aksi bom bunuh diri M Syarif di Mapolresta Cirebon, Jawa Barat.

Seperti diwartakan, Sigit dan pengawalnya, Hendro, tewas saat penyergapan di Jalan Pelajar Pejuang Cemani, Solo, Sabtu dini hari. Sigit melawan dengan menembak anggota saat hendak ditangkap. Tembakan Sigit menewaskan Nur Iman, pedagang angkringan di sekitar lokasi.

Barang bukti yang disita dari para tersangka, yakni dua pucuk senjata api jenis FN, satu pucuk jenis Baretta, satu granat manggis aktif, dan sekitar 100 butir peluru untuk FN.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

    PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

    Nasional
    Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

    Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

    Nasional
    Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

    Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

    Nasional
    Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

    Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

    Nasional
    Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

    Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

    Nasional
    Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

    Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

    Nasional
    MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

    MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

    Nasional
    Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

    Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

    Nasional
    Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

    Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

    Nasional
    Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

    Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

    Nasional
    Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

    Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

    Nasional
    Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

    Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

    Nasional
    Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

    Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

    Nasional
    JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

    JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

    Nasional
    Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

    Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com