Anggaran Terlalu Besar

Jakarta, Kompas - Anggaran biaya pembangunan gedung baru Dewan Perwakilan Rakyat hasil kajian Kementerian Pekerjaan Umum sebesar Rp 777 miliar masih terlalu mahal. Biaya pembangunan gedung baru masih bisa dipangkas hingga 20 persen lagi atau menjadi sekitar Rp 600 miliar.

”Desain sekarang, biaya konstruksinya masih lebih mahal 20 persen,” kata Ketua DPR Marzuki Alie di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (13/5). Kementerian Pekerjaan Umum merekomendasikan anggaran gedung berdesain U terbalik setinggi 26 lantai tersebut Rp 777 miliar. Sebelumnya konsultan pembangunan gedung baru menetapkan biaya Rp 1,138 triliun.

”Desainnya tidak usah macam-macam, disamakan saja dengan bangunan gedung Nusantara I. Tidak usah mewah-mewah,” ujar Marzuki. Dengan desain yang lebih sederhana, lanjut Marzuki, biaya pembangunan gedung baru bisa ditekan lagi. Minimal ada penurunan biaya sekitar 20 persen dari hasil penghitungan terakhir Kementerian PU atau sekitar Rp 600 miliar.

Kepala Biro Pemeliharaan Bangunan dan Instalasi Sekretariat Jenderal DPR Sumirat menjelaskan, rencana biaya yang disampaikan Kementerian PU merupakan biaya maksimal yang tidak boleh dilampaui. Artinya, biaya konstruksi gedung baru tak boleh melampaui ketentuan Kementerian PU.

Hingga kemarin DPR belum memutuskan kelanjutan pembangunan gedung baru pasca-kajian Kementerian PU. Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR akan rapat pada Senin pekan depan. ”Otomatis tender gedung akan diulang karena ada perbedaan klasifikasi kontraktor gedung di bawah 30 lantai dengan kontraktor gedung di atas 30 lantai,” ujar Marzuki yang juga menjabat sebagai Ketua BURT.

Wakil Ketua DPR Anis Matta mengingatkan, hal yang penting menjadi pertimbangan dalam menetapkan desain gedung baru adalah prinsip efisiensi. Selain itu, gedung baru harus dibangun sesuai kebutuhan. ”Yang penting fungsional saja,” ujarnya.

Sebelumnya, para pemimpin DPR tersebut justru bersikukuh dengan proyek gedung baru berbiaya Rp 1,138 triliun itu. Oleh karena itu, pengurangan anggaran tidak bisa dijadikan alasan melanjutkan pembangunannya. Bahkan ditengarai upaya pengurangan anggaran semata-mata hanya alasan agar kritik penolakan gedung bisa diredam.

Berubah-ubahnya anggaran justru makin menunjukkan ada ketidakberesan dalam pembangunan gedung baru. ”Kami curiga ini trik dan akal bulus DPR seperti ketika publik mengkritik anggaran renovasi rumah jabatan. Saat itu anggaran renovasi rumah jabatan pagu awalnya Rp 445 miliar. Setelah ada kritik dari masyarakat, diturunkan menjadi Rp 305 miliar. Namun, dalam APBN Perubahan tahun 2010, anggarannya ditambah lagi sehingga nilainya tetap Rp 445 miliar. Sekarang perubahan anggaran gedung baru DPR sepertinya arahnya ke sana,” kata Koordinator Advokasi dan Investigasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran Uchok Sky Khadafi.

Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia Sebastian Salang mengatakan bahwa perubahan anggaran tersebut menunjukkan perencanaan proyek di lingkungan pemerintahan, termasuk di DPR ngawur. (NTA/BIL)