Tunjangan Komunikasi Susah Diaudit

Kompas.com - 12/05/2011, 20:16 WIB
EditorTri Wahono

JAKARTA, KOMPAS.com — Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) mengonfirmasi bahwa tunjangan pulsa untuk anggota DPR sebesar Rp 14,1 juta setiap bulannya memang ditulis dengan nomenklatur tunjangan komunikasi intensif dalam daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA). Koordinator Advokasi dan Investigasi Fitra Uchok Sky Khadafi mengatakan, pihaknya langsung menyebutnya sebagai "tunjangan pulsa" karena nomenklatur tunjangan yang tidak spesifik.

"Karena tidak jelas dan tidak ketat sistem akuntansinya, Fitra melihat itu untuk anggaran pulsa. Karena, itu anggaran komunikasi intensif. Ya itu seperti untuk beli pulsa, itu yang kita tafsirkan. Nomenklatur tidak spesifik dan output-nya, indikatornya sangat fleksibel. Jadi, semau-mau anggota Dewan. Kalau Badan Pemeriksa Keuangan masuk, dia tidak bisa melakukan audit," katanya kepada Kompas.com, Kamis (12/5/2011).

Uchok mengatakan, tunjangan ini memang diberikan dalam bentuk lunsum. Artinya, Setjen DPR memberikan sepenuhnya besaran tunjangan tanpa mengecek kembali peruntukannya. Tunjangan ini sepenuhnya tertulis dalam slip gaji anggota Dewan. "Ketika BPK mau mengaudit, uang ini untuk pulsa atau tidak, ya BPK tidak bisa. Terserah kepada anggota Dewan untuk menggunakannya untuk apa," ujarnya.

Fitra tetap menilai besaran tunjangan komunikasi intensif Rp 14,1 juta per bulan plus rata-rata Rp 20 juta dalam setiap kali masa reses terlalu besar untuk setiap anggota Dewan. Oleh karena itu, Fitra meminta salah satu "item" tunjangan dihapuskan. Uchok mengatakan, cukup tunjangan Rp 2-3 juta saja untuk pulsa anggota Dewan.

Fitra juga meminta agar tunjangan tersebut tidak diberikan secara lunsum, tetapi bersifat reimburst. Dengan demikian, anggota bisa mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang terangkum dalam tunjangan-tunjangan untuk wakil rakyat. Toh, asalnya juga berasal dari uang rakyat.

"Bentuk komunikasi intensif lebih baik jangan masuk di slip gaji. Kalau mau masuk ke slip, Setjen jangan berikan secara lunsum, tetapi harus ada kuitansi pembelian pulsa, biar bisa terkontrol oleh Setjen. Kalau sekarang kan jadi sulit memantaunya," katanya.

Baca tentang


    25th

    Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Kecam Agresi Israel ke Palestina, DPR: Tragedi Kemanusiaan Ini Harus Segera Diakhiri

    Kecam Agresi Israel ke Palestina, DPR: Tragedi Kemanusiaan Ini Harus Segera Diakhiri

    Nasional
    Kakorlantas: Volume Kendaraan ke Jabodetabek Masih Normal

    Kakorlantas: Volume Kendaraan ke Jabodetabek Masih Normal

    Nasional
    'Saya Pernah Merasakan Terjangkit Covid-19, Tolong Patuhi Protokol Kesehatan'

    "Saya Pernah Merasakan Terjangkit Covid-19, Tolong Patuhi Protokol Kesehatan"

    Nasional
    Ini Aturan Pengetatan Perjalanan Setelah Larangan Mudik Berakhir

    Ini Aturan Pengetatan Perjalanan Setelah Larangan Mudik Berakhir

    Nasional
    Muhadjir Effendy: Larangan Mudik Tak Berhasil 100 Persen, tapi Bukan Gagal

    Muhadjir Effendy: Larangan Mudik Tak Berhasil 100 Persen, tapi Bukan Gagal

    Nasional
    Hentikan Agresi Israel terhadap Palestina

    Hentikan Agresi Israel terhadap Palestina

    Nasional
    Gambaran Potensi Lonjakan Kasus Covid-19, Dua Pekan Setelah Libur Lebaran...

    Gambaran Potensi Lonjakan Kasus Covid-19, Dua Pekan Setelah Libur Lebaran...

    Nasional
    Kejanggalan Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK yang Jadi Sorotan...

    Kejanggalan Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK yang Jadi Sorotan...

    Nasional
    Satgas: 20 Provinsi Alami Kenaikan Kasus Kematian akibat Covid-19

    Satgas: 20 Provinsi Alami Kenaikan Kasus Kematian akibat Covid-19

    Nasional
    Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam Bersama-sama Kutuk Keras Agresi Israel ke Palestina

    Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam Bersama-sama Kutuk Keras Agresi Israel ke Palestina

    Nasional
    Polisi Berhentikan Mobil yang Buntuti Rangkaian Kendaraan Wapres Ma'ruf Amin

    Polisi Berhentikan Mobil yang Buntuti Rangkaian Kendaraan Wapres Ma'ruf Amin

    Nasional
    Pegawai KPK Ungkap Kejanggalan TWK, dari Proses hingga Materi Pertanyaan

    Pegawai KPK Ungkap Kejanggalan TWK, dari Proses hingga Materi Pertanyaan

    Nasional
    Indonesia Minta Negara OKI Bersatu Dukung Kemerdekaan Palestina

    Indonesia Minta Negara OKI Bersatu Dukung Kemerdekaan Palestina

    Nasional
    Berikan Motor Roda Tiga untuk Gading, Mensos Risma: Dia Inspirasi Banyak Orang

    Berikan Motor Roda Tiga untuk Gading, Mensos Risma: Dia Inspirasi Banyak Orang

    Nasional
    Pemeriksaan Spesimen Terkait Covid-19 Menurun, Ini Penjelasan Doni Monardo

    Pemeriksaan Spesimen Terkait Covid-19 Menurun, Ini Penjelasan Doni Monardo

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X