Tunjangan Komunikasi Susah Diaudit

Kompas.com - 12/05/2011, 20:16 WIB
EditorTri Wahono

JAKARTA, KOMPAS.com — Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) mengonfirmasi bahwa tunjangan pulsa untuk anggota DPR sebesar Rp 14,1 juta setiap bulannya memang ditulis dengan nomenklatur tunjangan komunikasi intensif dalam daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA). Koordinator Advokasi dan Investigasi Fitra Uchok Sky Khadafi mengatakan, pihaknya langsung menyebutnya sebagai "tunjangan pulsa" karena nomenklatur tunjangan yang tidak spesifik.

"Karena tidak jelas dan tidak ketat sistem akuntansinya, Fitra melihat itu untuk anggaran pulsa. Karena, itu anggaran komunikasi intensif. Ya itu seperti untuk beli pulsa, itu yang kita tafsirkan. Nomenklatur tidak spesifik dan output-nya, indikatornya sangat fleksibel. Jadi, semau-mau anggota Dewan. Kalau Badan Pemeriksa Keuangan masuk, dia tidak bisa melakukan audit," katanya kepada Kompas.com, Kamis (12/5/2011).

Uchok mengatakan, tunjangan ini memang diberikan dalam bentuk lunsum. Artinya, Setjen DPR memberikan sepenuhnya besaran tunjangan tanpa mengecek kembali peruntukannya. Tunjangan ini sepenuhnya tertulis dalam slip gaji anggota Dewan. "Ketika BPK mau mengaudit, uang ini untuk pulsa atau tidak, ya BPK tidak bisa. Terserah kepada anggota Dewan untuk menggunakannya untuk apa," ujarnya.

Fitra tetap menilai besaran tunjangan komunikasi intensif Rp 14,1 juta per bulan plus rata-rata Rp 20 juta dalam setiap kali masa reses terlalu besar untuk setiap anggota Dewan. Oleh karena itu, Fitra meminta salah satu "item" tunjangan dihapuskan. Uchok mengatakan, cukup tunjangan Rp 2-3 juta saja untuk pulsa anggota Dewan.

Fitra juga meminta agar tunjangan tersebut tidak diberikan secara lunsum, tetapi bersifat reimburst. Dengan demikian, anggota bisa mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang terangkum dalam tunjangan-tunjangan untuk wakil rakyat. Toh, asalnya juga berasal dari uang rakyat.

"Bentuk komunikasi intensif lebih baik jangan masuk di slip gaji. Kalau mau masuk ke slip, Setjen jangan berikan secara lunsum, tetapi harus ada kuitansi pembelian pulsa, biar bisa terkontrol oleh Setjen. Kalau sekarang kan jadi sulit memantaunya," katanya.

Baca tentang


    Rekomendasi untuk anda
    25th

    Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Pandemi Tak Terkendali, IDI Minta Pemerintah Tingkatkan Tes Covid-19 Serentak

    Pandemi Tak Terkendali, IDI Minta Pemerintah Tingkatkan Tes Covid-19 Serentak

    Nasional
    Hasil Pemeriksaan Ombudsman: Dokumen Asli TPF Munir Masih Belum Ditemukan

    Hasil Pemeriksaan Ombudsman: Dokumen Asli TPF Munir Masih Belum Ditemukan

    Nasional
    PDI-P: Pilkada Serentak Tetap 2024, Tak Perlu Diubah dalam RUU Pemilu

    PDI-P: Pilkada Serentak Tetap 2024, Tak Perlu Diubah dalam RUU Pemilu

    Nasional
    Jalin Kerja Sama dengan UNICEF, Pemerintah Targetkan Penurunan Angka Stunting hingga Kematian Bayi

    Jalin Kerja Sama dengan UNICEF, Pemerintah Targetkan Penurunan Angka Stunting hingga Kematian Bayi

    Nasional
    Herd Immunity Diyakini Bisa Dicapai dalam 5-6 Bulan, jika...

    Herd Immunity Diyakini Bisa Dicapai dalam 5-6 Bulan, jika...

    Nasional
    Wapres: Regulasi KASN Perlu Dikuatkan untuk Wujudkan 'Merit System'

    Wapres: Regulasi KASN Perlu Dikuatkan untuk Wujudkan "Merit System"

    Nasional
    Eks KSAD Wismoyo Arismunandar Dimakamkan Satu Kompleks dengan Soeharto di Astana Giribangun

    Eks KSAD Wismoyo Arismunandar Dimakamkan Satu Kompleks dengan Soeharto di Astana Giribangun

    Nasional
    Kemenkes Izinkan Seluruh RS Buka Pelayanan untuk Pasien Covid-19

    Kemenkes Izinkan Seluruh RS Buka Pelayanan untuk Pasien Covid-19

    Nasional
    Jokowi Minta BKKBN Sosialisasikan Pentingnya Ketahahanan Keluarga

    Jokowi Minta BKKBN Sosialisasikan Pentingnya Ketahahanan Keluarga

    Nasional
    Mendagri Harap Kerja Sama Indonesia-UNICEF Jadi Daya Ungkit Capai RPJMN

    Mendagri Harap Kerja Sama Indonesia-UNICEF Jadi Daya Ungkit Capai RPJMN

    Nasional
    KPK Lelang Dua Bidang Tanah di Siak Hasil Rampasan Terpidana Korupsi

    KPK Lelang Dua Bidang Tanah di Siak Hasil Rampasan Terpidana Korupsi

    Nasional
    Senandungkan Lagu Indonesia Pusaka, Sutopo Menunggu Peminjam Buku di Becak Pustakanya...

    Senandungkan Lagu Indonesia Pusaka, Sutopo Menunggu Peminjam Buku di Becak Pustakanya...

    Nasional
    KPK Panggil Tersangka Kasus E-KTP Husni Fahmi

    KPK Panggil Tersangka Kasus E-KTP Husni Fahmi

    Nasional
    Jokowi Minta BKKBN Sampaikan Informasi dengan Metode Kekinian

    Jokowi Minta BKKBN Sampaikan Informasi dengan Metode Kekinian

    Nasional
    Wapres: 524 Instansi Pemerintah Perlu Tingkatkan Kemampuan Sistem Merit ASN

    Wapres: 524 Instansi Pemerintah Perlu Tingkatkan Kemampuan Sistem Merit ASN

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X