Tunjangan Komunikasi Susah Diaudit

Kompas.com - 12/05/2011, 20:16 WIB
EditorTri Wahono

JAKARTA, KOMPAS.com — Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) mengonfirmasi bahwa tunjangan pulsa untuk anggota DPR sebesar Rp 14,1 juta setiap bulannya memang ditulis dengan nomenklatur tunjangan komunikasi intensif dalam daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA). Koordinator Advokasi dan Investigasi Fitra Uchok Sky Khadafi mengatakan, pihaknya langsung menyebutnya sebagai "tunjangan pulsa" karena nomenklatur tunjangan yang tidak spesifik.

"Karena tidak jelas dan tidak ketat sistem akuntansinya, Fitra melihat itu untuk anggaran pulsa. Karena, itu anggaran komunikasi intensif. Ya itu seperti untuk beli pulsa, itu yang kita tafsirkan. Nomenklatur tidak spesifik dan output-nya, indikatornya sangat fleksibel. Jadi, semau-mau anggota Dewan. Kalau Badan Pemeriksa Keuangan masuk, dia tidak bisa melakukan audit," katanya kepada Kompas.com, Kamis (12/5/2011).

Uchok mengatakan, tunjangan ini memang diberikan dalam bentuk lunsum. Artinya, Setjen DPR memberikan sepenuhnya besaran tunjangan tanpa mengecek kembali peruntukannya. Tunjangan ini sepenuhnya tertulis dalam slip gaji anggota Dewan. "Ketika BPK mau mengaudit, uang ini untuk pulsa atau tidak, ya BPK tidak bisa. Terserah kepada anggota Dewan untuk menggunakannya untuk apa," ujarnya.

Fitra tetap menilai besaran tunjangan komunikasi intensif Rp 14,1 juta per bulan plus rata-rata Rp 20 juta dalam setiap kali masa reses terlalu besar untuk setiap anggota Dewan. Oleh karena itu, Fitra meminta salah satu "item" tunjangan dihapuskan. Uchok mengatakan, cukup tunjangan Rp 2-3 juta saja untuk pulsa anggota Dewan.

Fitra juga meminta agar tunjangan tersebut tidak diberikan secara lunsum, tetapi bersifat reimburst. Dengan demikian, anggota bisa mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang terangkum dalam tunjangan-tunjangan untuk wakil rakyat. Toh, asalnya juga berasal dari uang rakyat.

"Bentuk komunikasi intensif lebih baik jangan masuk di slip gaji. Kalau mau masuk ke slip, Setjen jangan berikan secara lunsum, tetapi harus ada kuitansi pembelian pulsa, biar bisa terkontrol oleh Setjen. Kalau sekarang kan jadi sulit memantaunya," katanya.

Baca tentang


    Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Menko PMK Sebut Pemotongan Hewan Kurban Harus Disesuaikan dengan Zonasi Covid-19

    Menko PMK Sebut Pemotongan Hewan Kurban Harus Disesuaikan dengan Zonasi Covid-19

    Nasional
    2.657 Kasus Baru Covid-19, Rekor Penambahan Tertinggi Sejak 2 Maret

    2.657 Kasus Baru Covid-19, Rekor Penambahan Tertinggi Sejak 2 Maret

    Nasional
    UPDATE 9 Juli: Tambah 58, Total Pasien Covid-19 Meninggal Jadi 3.417

    UPDATE 9 Juli: Tambah 58, Total Pasien Covid-19 Meninggal Jadi 3.417

    Nasional
    Kemendikbud: Akses Fasilitas Penunjang Pembelajaran Campuran Perlu Diperluas

    Kemendikbud: Akses Fasilitas Penunjang Pembelajaran Campuran Perlu Diperluas

    Nasional
    UPDATE: Bertambah 2.657, Kasus Covid-19 di Indonesia Lampaui 70.000

    UPDATE: Bertambah 2.657, Kasus Covid-19 di Indonesia Lampaui 70.000

    Nasional
    Penyelidikan Dugaan Korupsi Pejabat UNJ Dihentikan, Ini Respons KPK

    Penyelidikan Dugaan Korupsi Pejabat UNJ Dihentikan, Ini Respons KPK

    Nasional
    PDI-P Usung Keponakan Prabowo Jadi Calon Wakil Wali Kota Tangsel

    PDI-P Usung Keponakan Prabowo Jadi Calon Wakil Wali Kota Tangsel

    Nasional
    Demi Cegah Buronan Berbisnis di Luar Negeri, MAKI Usul Pemerintah Segera Cabut Paspor Mereka

    Demi Cegah Buronan Berbisnis di Luar Negeri, MAKI Usul Pemerintah Segera Cabut Paspor Mereka

    Nasional
    Diplomasi 'High Level', di Balik Proses Ekstradisi Maria Pauline Lumowa

    Diplomasi "High Level", di Balik Proses Ekstradisi Maria Pauline Lumowa

    Nasional
    Ekstradisi Maria Pauline Lumowa Dinilai Tutupi Malu Menkumham Kebobolan Djoko Tjandra

    Ekstradisi Maria Pauline Lumowa Dinilai Tutupi Malu Menkumham Kebobolan Djoko Tjandra

    Nasional
    Kemenkes Sosialisasikan Flu Babi G4 ke Peternak di Indonesia

    Kemenkes Sosialisasikan Flu Babi G4 ke Peternak di Indonesia

    Nasional
    Wapres: Proyek Berbiaya Besar Ditunda hingga 2022 atau 2023

    Wapres: Proyek Berbiaya Besar Ditunda hingga 2022 atau 2023

    Nasional
    Maria Pauline Ditangkap, MAKI: Semestinya Bisa Juga Tangkap Djoko Tjandra, Eddy Tansil, dan Kakap lainnya

    Maria Pauline Ditangkap, MAKI: Semestinya Bisa Juga Tangkap Djoko Tjandra, Eddy Tansil, dan Kakap lainnya

    Nasional
    Wapres Sebut Harus Ada Revisi RPJMN agar Ekonomi Kembali Pulih

    Wapres Sebut Harus Ada Revisi RPJMN agar Ekonomi Kembali Pulih

    Nasional
    PDI-P: Pencopotan Rieke dari Pimpinan Baleg Bukan karena Polemik RUU HIP

    PDI-P: Pencopotan Rieke dari Pimpinan Baleg Bukan karena Polemik RUU HIP

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X