DPR: Rp 14 Juta Itu Tunjangan Komunikasi

Kompas.com - 12/05/2011, 15:50 WIB
EditorInggried

JAKARTA, KOMPAS.com — Setiap bulan, anggota DPR memang memperoleh tunjangan sebesar Rp 14 juta untuk berkomunikasi, tetapi tidak seluruhnya berbentuk tunjangan pulsa. Di slip gaji anggota Dewan, tertulis nomenklatur tunjangan komunikasi intensif sebesar Rp 14.140.000.

Wakil Ketua DPR Anis Matta mengakui, setiap anggota memang menerima tunjangan sebesar Rp14.140.000 untuk membina relasi dengan konstituen dan jaringan di daerah pemilihan masing-masing. Anis menegaskan, tidak mungkin tunjangan hanya untuk mengisi pulsa telepon seluler sampai belasan juta rupiah.

"Itu uang komunikasi intensif. Digunakan untuk semua kegiatan komunikasi antara anggota Dewan dan konstituennya. Jadi bukan uang pulsa. Masa uang pulsa sampai sebesar itu," katanya di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (12/5/2011).

Politisi PKS itu menegaskan, uang belasan juta tersebut bisa digunakan untuk semua bentuk komunikasi yang diinginkan oleh anggota Dewan tersebut, termasuk menggelar pertemuan ketika berkunjung di daerah pemilihannya masing-masing.

Sementara itu, di situs pribadinya, anggota Komisi II DPR Basuki T Purnama memublikasikan uraian hak keuangan dan tunjangan anggota DPR untuk tahun 2011. Tunjangan komunikasi intensif tergolong dalam "penerimaan lain-lain". Besarannya sama, yaitu Rp 14.140.000 setelah dipotong pajak, untuk semua anggota Dewan, baik yang merangkap maupun tidak sebagai pimpinan alat kelengkapan Dewan.

Politisi Golkar itu menegaskan, uang tersebut bisa digunakan unutk berbagai bentuk komunikasi dengan konstituen, mulai dari pesan singkat, e-mail, pertemuan, hingga kunjungan langsung.

"Tidak harus buat telepon, bisa untuk apa saja. Yang jelas, untuk menjaga komunikasi dengan konstituen. Makanya anggota Dewan harus malu kalau hubungannya dengan konstituen tidak bagus, padahal anggarannya sebesar itu," ungkapnya.

Sebelumnya, Anis Matta sempat membantah ada tunjangan sebesar itu untuk anggota Dewan. Bantahan yang sama juga disampaikan Ketua DPR Marzuki Alie. Marzuki menyatakan keheranannya jika tunjangan pulsa mencapai belasan juta rupiah.

Sementara Sekretariat Jenderal melalui Kepala Biro Perencanaan dan Pengawasan Adil Rusli mengatakan tak ada tunjangan pulsa bagi anggota. Menurut dia, hanya terdapat biaya langganan pulsa untuk layanan short message service (SMS) gateway sebesar Rp 96 juta per tahun.

"Tidak benar ada anggaran untuk uang pulsa seperti yang disampaikan oleh LSM Fitra. Anggaran sebesar Rp 96 juta tersebut untuk menyampaikan informasi dan pemberitahuan kegiatan rapat-rapat Dewan," ujar Adil Rusli di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (12/5/2011).

Fasilitas SMS gateway itu dimanfaatkan untuk menginformasikan kegiatan rapat kepada semua anggota DPR. Dana untuk fasilitas tersebut diambil dari anggaran Setjen yang diperuntukkan bagi 560 anggota Dewan.

"Semua itu dibiayai dari anggaran Setjen khusus buat 560 anggota Dewan," ujarnya.

Baca tentang


    25th

    Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Saksi Sebut Staf Edhy Prabowo Pernah Gunakan Nama Politisi PDI-P Terkait Pengurusan Izin Ekspor Benur

    Saksi Sebut Staf Edhy Prabowo Pernah Gunakan Nama Politisi PDI-P Terkait Pengurusan Izin Ekspor Benur

    Nasional
    Kuasa Hukum Juliari Batubara Sebut Kesaksian Pepen Nazaruddin Tak Miliki Kekuatan sebagai Alat Bukti

    Kuasa Hukum Juliari Batubara Sebut Kesaksian Pepen Nazaruddin Tak Miliki Kekuatan sebagai Alat Bukti

    Nasional
    Satgas: Bukan Tidak Mungkin Kasus Covid-19 di Indonesia Sama Parahnya dengan India

    Satgas: Bukan Tidak Mungkin Kasus Covid-19 di Indonesia Sama Parahnya dengan India

    Nasional
    Cegah Lonjakan Covid-19, Masyarakat Diminta Tak Halalbihalal di Lingkungan Kantor

    Cegah Lonjakan Covid-19, Masyarakat Diminta Tak Halalbihalal di Lingkungan Kantor

    Nasional
    Varian Baru Virus Corona Berisiko Menular ke Anak-anak, Pemerintah Diminta Tunda Sekolah Tatap Muka

    Varian Baru Virus Corona Berisiko Menular ke Anak-anak, Pemerintah Diminta Tunda Sekolah Tatap Muka

    Nasional
    Kemenag Gunakan Dua Metode dalam Penetapan 1 Syawal 1442 Hijriah

    Kemenag Gunakan Dua Metode dalam Penetapan 1 Syawal 1442 Hijriah

    Nasional
    Kemenhub: Jelang Idul Fitri, Lebih dari 138.000 Mobil dan Motor Tinggalkan Jakarta

    Kemenhub: Jelang Idul Fitri, Lebih dari 138.000 Mobil dan Motor Tinggalkan Jakarta

    Nasional
    Koordinator Sebut Mayoritas Tenaga Kesehatan RSD Wisma Atlet Sudah Terima Insentif

    Koordinator Sebut Mayoritas Tenaga Kesehatan RSD Wisma Atlet Sudah Terima Insentif

    Nasional
    KPK Bantah Nonaktifkan 75 Pegawai yang Tak Lolos TWK

    KPK Bantah Nonaktifkan 75 Pegawai yang Tak Lolos TWK

    Nasional
    Idul Fitri Jatuh pada 13 Mei, Menag: Mudah-mudahan Ini Simbol Kebersamaan Umat Islam

    Idul Fitri Jatuh pada 13 Mei, Menag: Mudah-mudahan Ini Simbol Kebersamaan Umat Islam

    Nasional
    Lelang Barang Hasil Rampasan, KPK Setor Rp 236.698.290 ke Kas Negara

    Lelang Barang Hasil Rampasan, KPK Setor Rp 236.698.290 ke Kas Negara

    Nasional
    UPDATE: Sebaran 5.021 Kasus Baru Covid-19, Terbanyak di Jawa Barat

    UPDATE: Sebaran 5.021 Kasus Baru Covid-19, Terbanyak di Jawa Barat

    Nasional
    Satgas: Polisi Berhak Pulangkan Pelaku Perjalanan yang Memaksa Mudik

    Satgas: Polisi Berhak Pulangkan Pelaku Perjalanan yang Memaksa Mudik

    Nasional
    Pemerintah Tetapkan Lebaran 2021 Jatuh pada 13 Mei, Ini Hasil Sidang Isbat

    Pemerintah Tetapkan Lebaran 2021 Jatuh pada 13 Mei, Ini Hasil Sidang Isbat

    Nasional
    Buka Kunjungan bagi Keluarga Tahanan Saat Idul Fitri, KPK Terapkan Protokol Kesehatan

    Buka Kunjungan bagi Keluarga Tahanan Saat Idul Fitri, KPK Terapkan Protokol Kesehatan

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X