Yang Ada, Anggaran SMS Jadwal Rp 96 Juta

Kompas.com - 12/05/2011, 14:56 WIB
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretariat Jenderal DPR membantah data yang dirilis Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) bahwa setiap anggota DPR menerima tunjangan pulsa sebesar Rp 14 juta per bulan dan Rp 20 juta per masa reses. Jika demikian, maka setiap anggota menerima tunjangan pulsa secara total mencapai Rp 270 juta per tahun.

Kepala Biro Perencanaan dan Pengawasan Sekretariat Jenderal DPR Adil Rusli mengatakan, tak ada tunjangan pulsa bagi anggota. Menurutnya, hanya terdapat biaya langganan pulsa untuk layanan short message service (SMS) gateway sebesar Rp 96 juta per tahun.

"Tidak benar ada anggaran untuk uang pulsa seperti yang disampaikan oleh LSM FITRA. Anggaran sebesar Rp 96 juta tersebut untuk menyampaikan informasi dan pemberitahuan kegiatan rapat-rapat Dewan," ujar Adil Rusli di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (12/5/2011).

Fasilitas SMS gateway itu dimanfaatkan untuk menginformasikan kegiatan rapat kepada semua anggota DPR. Dana untuk fasilitas tersebut diambil dari anggaran Setjen yang diperuntukkan bagi 560 anggota Dewan.

"Semua itu dibiayai dari anggaran Setjen khusus buat 560 anggota Dewan," akunya.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Kepala Pusat Pengkajian dan Pengelolaan Data dan Informasi (P3DI) DPR Damayanti. Ia mengatakan, SMS gateway bertujuan memberikan undangan atau informasi perihal agenda persidangan rapat-rapat DPR, bukan untuk SMS pribadi atau anggaran pulsa.

"Pemberitahuan keseluruhan mengenai kegiatan Dewan dan anggaran setahun itu Rp 96 juta. Namun sampai sejauh ini, dari bulan Januari sampai April, anggaran baru terserap sebesar Rp 15.254.458. Tidak ada dana pulsa pribadi anggota," ucapnya.

Anggaran yang dialokasikan, menurut Damayanti, diperuntukkan bagi lembaga. "Kadang-kadang memberi tahu rapat bisa dengan surat, SMS. Juga diperuntukkan bagi alat kelengkapan Dewan. Ini sangat efektif bagi anggota Dewan karena kesibukan mereka, SMS ini diharapkan bisa mengingatkan bahkan sangat membantu bila ada pemberitahuan yang urgent, seperti agenda rapat atau berita duka," papar Damayanti.

Tak ada tunjangan pulsa

Sebelumnya, Ketua DPR Marzuki Alie juga telah membantah adanya tunjangan pulsa belasan hingga puluhan juta rupiah bagi anggota Dewan.

"Yang jelas (tunjangan) pulsa enggak ada. Itu bohong. Masa kami dikasih uang pulsa? Ya itulah ciri LSM kita; tanpa klarifikasi, langsung publikasi. Dia enggak ngerti. Kami mendapat uang pulsa sekian puluh juta. Kan gila itu namanya. Ngawur itu," kata Marzuki di Gedung DPR, Jakarta, Kamis.

Menurut Marzuki, biaya telepon yang diterima diperuntukkan bagi telepon di rumah jabatan, bukan pulsa yang mencapai belasan juta tersebut. "Telepon rumah jabatan kalau enggak salah Rp 2 jutaan," katanya.

Bantahan yang sama juga dilontarkan Wakil Ketua DPR Anis Matta dan dua anggota DPR lainnya, Basuki T Purnama dan Teguh Juwarno.

"Gini. Aku lagi cari data apakah data betul atau tidak karena kami merasa tidak pernah seperti itu. Tetapi, kami enggak mau berprasangka. Untuk tunjangan komunikasi, aku enggak tahu nilai aktualnya berapa. Ya kurang perhatiin, ya, karena biasanya langsung masuk ke rekening. Tetapi, kok, saya enggak yakin ya segitu," kata Teguh.

Baca tentang


    Rekomendasi untuk anda
    25th

    Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Saat Jumlah Pasien Covid-19 yang Dinyatakan Sembuh Pecahkan Rekor

    Saat Jumlah Pasien Covid-19 yang Dinyatakan Sembuh Pecahkan Rekor

    Nasional
    Saat DPR Menilik Transaksi Keuangan dan Karakter Calon Tunggal Kapolri...

    Saat DPR Menilik Transaksi Keuangan dan Karakter Calon Tunggal Kapolri...

    Nasional
    Rekor Penambahan Kasus Covid-19 4 Hari Berturut-turut dan Kurang Maksimalnya Upaya Pencegahan Pemerintah

    Rekor Penambahan Kasus Covid-19 4 Hari Berturut-turut dan Kurang Maksimalnya Upaya Pencegahan Pemerintah

    Nasional
    Komnas HAM Ungkap Ada Anggota Laskar FPI Tertawa-tawa Saat Bentrok dengan Polisi

    Komnas HAM Ungkap Ada Anggota Laskar FPI Tertawa-tawa Saat Bentrok dengan Polisi

    Nasional
    7 Catatan LPSK untuk Calon Kapolri Listyo Sigit, Kekerasan oleh Polisi hingga Terorisme

    7 Catatan LPSK untuk Calon Kapolri Listyo Sigit, Kekerasan oleh Polisi hingga Terorisme

    Nasional
    Fokus Tanggap Darurat Bencana, Ini Langkah yang Dilakukan Pemerintah

    Fokus Tanggap Darurat Bencana, Ini Langkah yang Dilakukan Pemerintah

    Nasional
    Kopaska Temukan Paspor dan Kalung Salib Pramugari NAM Air yang Jadi Penumpang SJ 182

    Kopaska Temukan Paspor dan Kalung Salib Pramugari NAM Air yang Jadi Penumpang SJ 182

    Nasional
    Lima Korban Jatuhnya Sriwijaya Air Kembali Teridentifikasi, Total 29 Orang

    Lima Korban Jatuhnya Sriwijaya Air Kembali Teridentifikasi, Total 29 Orang

    Nasional
    Komnas HAM Imbau Publik Tak Perlu Berdebat di Medsos soal Bentrok Polisi dengan Laskar FPI

    Komnas HAM Imbau Publik Tak Perlu Berdebat di Medsos soal Bentrok Polisi dengan Laskar FPI

    Nasional
    Cegah Covid-19, Kepala BNPB Imbau Pengungsi Kelompok Rentan Dipisahkan

    Cegah Covid-19, Kepala BNPB Imbau Pengungsi Kelompok Rentan Dipisahkan

    Nasional
    Bencana di Tengah Pandemi, BNPB Ingatkan Pentingnya Penerapan Protokol Kesehatan

    Bencana di Tengah Pandemi, BNPB Ingatkan Pentingnya Penerapan Protokol Kesehatan

    Nasional
    Mendengarkan (Kembali) Suara Rakyat

    Mendengarkan (Kembali) Suara Rakyat

    Nasional
    BNPB Ingatkan Masyarakat Waspadai Cuaca Buruk

    BNPB Ingatkan Masyarakat Waspadai Cuaca Buruk

    Nasional
    UPDATE 17 Januari: Ada 145.482 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

    UPDATE 17 Januari: Ada 145.482 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

    Nasional
    UPDATE BNPB: Korban Meninggal Dunia Gempa Majene Jadi 73 Orang, 27.850 Warga Mengungsi

    UPDATE BNPB: Korban Meninggal Dunia Gempa Majene Jadi 73 Orang, 27.850 Warga Mengungsi

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X