Yang Ada, Anggaran SMS Jadwal Rp 96 Juta

Kompas.com - 12/05/2011, 14:56 WIB
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretariat Jenderal DPR membantah data yang dirilis Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) bahwa setiap anggota DPR menerima tunjangan pulsa sebesar Rp 14 juta per bulan dan Rp 20 juta per masa reses. Jika demikian, maka setiap anggota menerima tunjangan pulsa secara total mencapai Rp 270 juta per tahun.

Kepala Biro Perencanaan dan Pengawasan Sekretariat Jenderal DPR Adil Rusli mengatakan, tak ada tunjangan pulsa bagi anggota. Menurutnya, hanya terdapat biaya langganan pulsa untuk layanan short message service (SMS) gateway sebesar Rp 96 juta per tahun.

"Tidak benar ada anggaran untuk uang pulsa seperti yang disampaikan oleh LSM FITRA. Anggaran sebesar Rp 96 juta tersebut untuk menyampaikan informasi dan pemberitahuan kegiatan rapat-rapat Dewan," ujar Adil Rusli di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (12/5/2011).

Fasilitas SMS gateway itu dimanfaatkan untuk menginformasikan kegiatan rapat kepada semua anggota DPR. Dana untuk fasilitas tersebut diambil dari anggaran Setjen yang diperuntukkan bagi 560 anggota Dewan.

"Semua itu dibiayai dari anggaran Setjen khusus buat 560 anggota Dewan," akunya.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Kepala Pusat Pengkajian dan Pengelolaan Data dan Informasi (P3DI) DPR Damayanti. Ia mengatakan, SMS gateway bertujuan memberikan undangan atau informasi perihal agenda persidangan rapat-rapat DPR, bukan untuk SMS pribadi atau anggaran pulsa.

"Pemberitahuan keseluruhan mengenai kegiatan Dewan dan anggaran setahun itu Rp 96 juta. Namun sampai sejauh ini, dari bulan Januari sampai April, anggaran baru terserap sebesar Rp 15.254.458. Tidak ada dana pulsa pribadi anggota," ucapnya.

Anggaran yang dialokasikan, menurut Damayanti, diperuntukkan bagi lembaga. "Kadang-kadang memberi tahu rapat bisa dengan surat, SMS. Juga diperuntukkan bagi alat kelengkapan Dewan. Ini sangat efektif bagi anggota Dewan karena kesibukan mereka, SMS ini diharapkan bisa mengingatkan bahkan sangat membantu bila ada pemberitahuan yang urgent, seperti agenda rapat atau berita duka," papar Damayanti.

Tak ada tunjangan pulsa

Sebelumnya, Ketua DPR Marzuki Alie juga telah membantah adanya tunjangan pulsa belasan hingga puluhan juta rupiah bagi anggota Dewan.

"Yang jelas (tunjangan) pulsa enggak ada. Itu bohong. Masa kami dikasih uang pulsa? Ya itulah ciri LSM kita; tanpa klarifikasi, langsung publikasi. Dia enggak ngerti. Kami mendapat uang pulsa sekian puluh juta. Kan gila itu namanya. Ngawur itu," kata Marzuki di Gedung DPR, Jakarta, Kamis.

Menurut Marzuki, biaya telepon yang diterima diperuntukkan bagi telepon di rumah jabatan, bukan pulsa yang mencapai belasan juta tersebut. "Telepon rumah jabatan kalau enggak salah Rp 2 jutaan," katanya.

Bantahan yang sama juga dilontarkan Wakil Ketua DPR Anis Matta dan dua anggota DPR lainnya, Basuki T Purnama dan Teguh Juwarno.

"Gini. Aku lagi cari data apakah data betul atau tidak karena kami merasa tidak pernah seperti itu. Tetapi, kami enggak mau berprasangka. Untuk tunjangan komunikasi, aku enggak tahu nilai aktualnya berapa. Ya kurang perhatiin, ya, karena biasanya langsung masuk ke rekening. Tetapi, kok, saya enggak yakin ya segitu," kata Teguh.

Baca tentang


    25th

    Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Jaksa Sempat Keberatan Eks Ketum FPI Jadi Saksi Meringankan Rizieq Shihab

    Jaksa Sempat Keberatan Eks Ketum FPI Jadi Saksi Meringankan Rizieq Shihab

    Nasional
    Respons KPK atas Putusan MK soal Penyadapan Tak Perlu Izin Dewas

    Respons KPK atas Putusan MK soal Penyadapan Tak Perlu Izin Dewas

    Nasional
    Periksa 5 Pejabat Pemkot Cimahi, KPK Dalami Dugaan Suap Steppanus Robin Terkait Perkara Ajay M Priatna

    Periksa 5 Pejabat Pemkot Cimahi, KPK Dalami Dugaan Suap Steppanus Robin Terkait Perkara Ajay M Priatna

    Nasional
    Wapres Ma'ruf Dorong Gaya Hidup Halal di Indonesia Diperluas

    Wapres Ma'ruf Dorong Gaya Hidup Halal di Indonesia Diperluas

    Nasional
    Survei LP3ES: PDI-P, Demokrat, Gerindra Jadi Partai yang Paling Banyak Dipilih jika Pemilu Saat Ini

    Survei LP3ES: PDI-P, Demokrat, Gerindra Jadi Partai yang Paling Banyak Dipilih jika Pemilu Saat Ini

    Nasional
    Pemerintah Diminta Cari Jalan Keluar soal 75 Pegawai KPK yang Tak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan

    Pemerintah Diminta Cari Jalan Keluar soal 75 Pegawai KPK yang Tak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan

    Nasional
    Kemenkes: Lonjakan Kasus Covid-19 Bisa Terjadi jika Masyarakat Tak Kurangi Mobilitas

    Kemenkes: Lonjakan Kasus Covid-19 Bisa Terjadi jika Masyarakat Tak Kurangi Mobilitas

    Nasional
    Wapres: Pengembangan Wisata Halal Terhambat Rendahnya Literasi Masyarakat

    Wapres: Pengembangan Wisata Halal Terhambat Rendahnya Literasi Masyarakat

    Nasional
    Ketum PA 212: Kami Tawarkan Ganti Biaya Kerusakan di Bandara Soekarno-Hatta, tetapi Ditolak

    Ketum PA 212: Kami Tawarkan Ganti Biaya Kerusakan di Bandara Soekarno-Hatta, tetapi Ditolak

    Nasional
    75 Pegawai KPK Terancam Dipecat, Johan Budi: Alih Status ASN Harusnya Tak Berdampak

    75 Pegawai KPK Terancam Dipecat, Johan Budi: Alih Status ASN Harusnya Tak Berdampak

    Nasional
    Johan Budi Tak Setuju Tes Alih Status Berdampak Pemberhentian 75 Pegawai KPK

    Johan Budi Tak Setuju Tes Alih Status Berdampak Pemberhentian 75 Pegawai KPK

    Nasional
    Rapat Paripurna, Puan Lantik 2 Anggota DPR Pergantian Antarwaktu

    Rapat Paripurna, Puan Lantik 2 Anggota DPR Pergantian Antarwaktu

    Nasional
    Survei LP3ES: 63,1 Persen Masyarakat Puas dengan Kinerja Jokowi-Ma’ruf Amin

    Survei LP3ES: 63,1 Persen Masyarakat Puas dengan Kinerja Jokowi-Ma’ruf Amin

    Nasional
    Tinggal Bermitra dengan Satu Kementerian, Anggota Komisi VII Usul Komisinya Dibubarkan

    Tinggal Bermitra dengan Satu Kementerian, Anggota Komisi VII Usul Komisinya Dibubarkan

    Nasional
    Satgas Covid-19: Masyarakat Sudah Memaksakan Diri untuk Mudik Sebelum 6 Mei

    Satgas Covid-19: Masyarakat Sudah Memaksakan Diri untuk Mudik Sebelum 6 Mei

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X